Latest Program: Polemik Latsarmil Kopdes, 5 Peserta Meninggal, Feri Amsari Ungkap Pihak yang Paling Bertanggung Jawab
Latest Program kembali menjadi sorotan publik setelah kejadian tragis yang menimpa lima peserta Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Koperasi Desa (Kopdes) pada Tahun 2026. Sejumlah peserta yang menjalani pelatihan tersebut meninggal dunia, menimbulkan kontroversi mengenai tanggung jawab institusi yang terlibat. Feri Amsari, peneliti dari Poshdem Universitas Andalas, menjelaskan bahwa pihak paling bertanggung jawab dalam insiden ini adalah lembaga yang mengawasi pelaksanaan program. Kematian peserta Latsarmil Kopdes ini menyoroti kebutuhan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan dan pengawasan aktivitas.
Pelatihan Berat dalam Latest Program Kopdes
Latihan Dasar Militer Kopdes yang diadakan sebagai bagian dari Latest Program tahun ini dianggap terlalu intensif bagi peserta. Para korban, yaitu Nola Dya Sari, Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, meninggal karena henti jantung, kejang panas, komplikasi tuberkulosis, dan gangguan pernapasan selama proses pelatihan. Feri Amsari menegaskan bahwa intensitas latihan fisik yang diberikan kepada peserta, sebagian besar warga sipil yang sehari-hari bekerja dalam sektor ekonomi, kurang sesuai dengan standar keamanan. “Latest Program ini harus dirancang dengan pertimbangan kesehatan peserta, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang militer,” ujarnya.
Perubahan Nama dan Evaluasi Terhadap Latsarmil Kopdes
Setelah insiden keempat peserta meninggal, Kementerian Pertahanan memutuskan mengganti nama Latsarmil menjadi “Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial”. Perubahan ini dilakukan untuk menghindari kesan program tersebut terlalu berfokus pada aspek militeristik. Namun, Feri Amsari menyoroti bahwa nama yang baru tidak cukup menggambarkan perubahan dalam struktur pelatihan. Ia menegaskan bahwa meskipun ada perbaikan, evaluasi yang lebih mendalam tetap diperlukan agar Latest Program dapat menjadi model yang lebih aman dan efektif.
Dalam tayangan Kompas TV, Feri Amsari mengatakan bahwa pihak paling bertanggung jawab dalam kejadian ini adalah presiden karena ia sebagai kepala pemerintahan memastikan kebijakan yang dijalankan. “Latest Program ini bertujuan untuk melatih peserta agar bisa memimpin kegiatan desa, tapi kejadian ini menunjukkan kurangnya koordinasi antarinstansi,” tuturnya. Ia juga menyoroti peran Menteri Pertahanan, yang menurutnya seharusnya menjadi penanggung jawab utama karena pelatihan dilaksanakan di bawah kementerian tersebut.
Respons dari Formappi dan DPR
Organisasi Formappi memberikan tanggapan terhadap kejadian ini, menyatakan bahwa DPR harus memanfaatkan hak angket untuk mengusut MBG (Menteri BUMN) dan Kopdes Merah Putih. “Latest Program yang dijalankan harus transparan dan akuntabel, terutama dalam mengelola risiko kesehatan peserta,” tegas perwakilan Formappi dalam wawancara terpisah. Selain itu, Feri Amsari menyarankan adanya penguasaan teknis oleh tim medis dan penyesuaian kurikulum pelatihan agar lebih realistis dengan kondisi peserta.
Kemudian, tim pengawas dari Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa evaluasi telah dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Namun, mereka masih mempertahankan kebijakan pelatihan intensif, dengan alasan bahwa program ini bertujuan untuk membangun kemandirian peserta dalam menghadapi tantangan pembangunan desa. Feri Amsari menyetujui langkah ini, tetapi menekankan pentingnya pendampingan kesehatan sepanjang proses.
Sebagai hasil dari kejadian ini, publik mulai mempertanyakan kelayakan pelatihan militer bagi peserta Latest Program yang berasal dari kalangan non-militer. Feri Amsari menambahkan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab juga melibatkan lembaga pelaksana yang tidak melakukan pengecekan kesehatan awal secara menyeluruh. “Program ini sangat berpotensi jika dikelola dengan baik, tapi risiko bisa menjadi besar jika tidak ada pengawasan ketat,” ujarnya.
