Pakar Hukum Pidana: KPK Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
Beritahitam.com – Jakarta – Prof. Romli Atmasasmita, seorang pakar hukum pidana terkemuka di Indonesia, memberikan analisis mendalam terkait penanganan kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dalam pernyataannya, beliau menegaskan pentingnya mekanisme pengambilalihan perkara oleh KPK apabila Tim 9 Kejaksaan Agung mengalami kendala dalam proses penyidikan.
Mekanisme Hukum Pengambilalihan Perkara
Menurut penjelasan Prof. Romli, terdapat jalur hukum yang jelas apabila Tim 9 mengalami hambatan dalam menyelesaikan penyidikan. Mekanisme ini memungkinkan KPK untuk mengambil alih perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini bukan merupakan indikasi kegagalan, melainkan bagian dari sistem yang dirancang untuk memastikan kasus dapat diselesaikan secara optimal.
“Apabila proses penyidikan menghadapi hambatan serius dalam jangka waktu tertentu, terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan KPK mengambil alih penanganan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Prof. Romli.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki fleksibilitas untuk menangani kasus-kasus kompleks. Pengambilalihan oleh KPK dapat dilakukan ketika Tim 9 tidak mampu menyelesaikan penyidikan secara tuntas dalam waktu yang ditentukan.
Penyidikan Objektif dan Profesional
Dalam keterangannya yang disampaikan pada Kamis, 30 Juli 2026, Romli menekankan bahwa penyidikan tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Setiap tahapan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Penyidikan tidak boleh tergesa-gesa. Seluruh tahapan harus dilakukan secara objektif, profesional dan sesuai ketentuan KUHAP agar hasilnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” kata Romli dalam keterangannya, Kamis, 30 Juli 2026.
Perkara ini tidak dapat disederhanakan hanya melalui spekulasi yang beredar di ruang publik. Fokus utama harus tetap pada fakta-fakta hukum yang terverifikasi, bukan opini yang muncul dari media sosial. Masyarakat perlu memahami bahwa proses hukum memerlukan waktu dan ketelitian.
“Perkara ini tak bisa disimpulkan hanya dari opini yang beredar dari media sosial yang menilai fokus utama harus tetap pada fakta hukum,” sambungnya.
Keterkaitan Korupsi dan TPPU
Salah satu aspek penting dalam kasus ini adalah hubungan antara dugaan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Kedua jenis kejahatan tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang harus dibuktikan melalui proses penyidikan yang komprehensif. Pembuktian harus dilakukan secara cermat untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penentuan tanggung jawab hukum.
“Kedua perkara tersebut memiliki hubungan sebab akibat, sehingga pembuktiannya harus dilakukan secara cermat,” katanya.
Romli juga menyoroti pentingnya kinerja Tim 9 dalam mengungkap seluruh fakta hukum. Mulai dari pemeriksaan para saksi hingga pengumpulan alat bukti, semuanya harus dilakukan secara menyeluruh. Proses ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat.
Pemeriksaan Terhadap Berbagai Pihak
Pakar hukum pidana ini mendukung langkah penyidik untuk memeriksa seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan eks Jampidsus. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada pihak yang luput dari proses pembuktian. Pemeriksaan komprehensif akan membantu mengungkap jaringan keterkaitan dalam kasus ini.
“Karena itu penyidik memperkirakan akan memeriksa berbagai pihak, termasuk orang-orang yang mengetahui aktivitas eks Jampidsus, maupun pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut,” ujarnya.
Ujian bagi Sistem Hukum Indonesia
Menurut Prof. Romli, kasus ini merupakan momen penting untuk menguji efektivitas sistem penegakkan hukum di Indonesia. Publik menantikan transparansi dan independensi dalam pengungkapan seluruh fakta. Hasil dari kasus ini akan menjadi precedens penting bagi penanganan kasus-kasus serupa di masa depan.
“Pada akhirnya kasus ini dinilai menjadi ujian besar bagi sistem penegakkan hukum Indonesia. Publik kini menanti apakah seluruh fakta akan berhasil diungkap secara transparan, independen dan tanpa pandang bulu,” imbuhnya.
Dengan demikian, penanganan kasus mantan Jampidsus ini memerlukan ketelitian dan objektivitas dari seluruh pihak yang terlibat, baik Tim 9 maupun KPK, untuk memastikan keadilan tercapai. Proses hukum yang baik akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan Indonesia.
