Krisis Politik Memuncak di Kashmir Kelolaan Pakistan, Pemilu Diwarnai Bentrok dan Pemadaman Internet

Beritahitam.com – Pemilihan umum di Kashmir yang dikelola Pakistan memicu kekerasan mematikan, pemadaman internet, dan tuduhan tindakan represif aparat, sehingga wilayah Himalaya yang masih dipersengketakan itu menghadapi krisis politik internal paling serius dalam beberapa tahun terakhir. Mengutip Independent , pemungutan suara di wilayah semiotonom tersebut dibagi menjadi tiga tahap setelah berminggu-minggu kerusuhan yang menewaskan puluhan orang. Jumlah korban jiwa masih diperdebatkan, sementara versi peristiwa dari para pengunjuk rasa dan pemerintah saling bertolak belakang.

Pemerintah menyatakan aparat keamanan hanya bertindak sebagai respons terhadap serangan. Namun, kelompok hak asasi manusia dan para demonstran menuduh negara menggunakan kekuatan berlebihan untuk membungkam gerakan yang menuntut reformasi politik. Kerusuhan berpusat pada Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee (JAAC), sebuah koalisi yang awalnya merupakan gerakan akar rumput menentang kenaikan tarif listrik dan biaya hidup.

Seiring waktu, gerakan ini berkembang menjadi tantangan yang lebih luas terhadap struktur konstitusi dan politik di Kashmir yang dikelola Pakistan. JAAC memboikot pemilu karena menilai sistem yang berlaku saat ini tidak mewakili warga Kashmir yang dikelola Pakistan secara adil. Para pendukungnya menuntut penghapusan 12 kursi di Majelis Legislatif daerah yang dialokasikan bagi pengungsi dari Kashmir yang dikelola India tetapi tinggal di wilayah Pakistan.

Pengaruh China Kian Besar! Analis Sebut Iran dan Pakistan Makin Kuat Hadapi Israel Berkat Beijing Mereka berpendapat bahwa pengaturan tersebut memungkinkan partai-partai politik nasional Pakistan memengaruhi pemerintahan di Muzaffarabad melalui anggota legislatif yang dipilih oleh orang-orang yang tidak tinggal di wilayah tersebut. Muzaffarabad merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Kashmir yang dikelola Pakistan.

Pemerintah Pakistan menolak tuntutan itu dengan alasan kursi cadangan tersebut dilindungi konstitusi dan penting untuk mempertahankan posisi Pakistan bahwa seluruh bekas wilayah kerajaan Jammu dan Kashmir masih berstatus sengketa. Perselisihan terus meningkat sejak awal Juni hingga akhirnya memaksa perubahan jadwal pemungutan suara. Pemilu untuk memilih 45 anggota Majelis Legislatif, yang semula dijadwalkan berlangsung dalam satu hari, kemudian dibagi menjadi tiga tahap pada 27 Juli, 2 Agustus, dan 10 Agustus.

Pemerintah melarang JAAC berdasarkan undang-undang antiterorisme, menangkap sejumlah pemimpinnya, serta melancarkan operasi keamanan setelah kelompok itu mengumumkan rencana long march menuju Muzaffarabad. Para demonstran menegaskan gerakan mereka berlangsung damai dan membantah tuduhan menerima dukungan dari India maupun terlibat dalam aksi kekerasan terorganisasi. TRIBUNNEWS.COM – Pemilihan umum di Kashmir yang dikelola Pakistan memicu kekerasan mematikan, pemadaman internet, dan tuduhan tindakan represif aparat, sehingga wilayah Himalaya yang masih dipersengketakan itu menghadapi krisis politik internal paling serius dalam beberapa tahun terakhir.

Mengutip Independent , pemungutan suara di wilayah semiotonom tersebut dibagi menjadi tiga tahap setelah berminggu-minggu kerusuhan yang menewaskan puluhan orang. Jumlah korban jiwa masih diperdebatkan, sementara versi peristiwa dari para pengunjuk rasa dan pemerintah saling bertolak belakang. Pemerintah menyatakan aparat keamanan hanya bertindak sebagai respons terhadap serangan.

Namun, kelompok hak asasi manusia dan para demonstran menuduh negara menggunakan kekuatan berlebihan untuk membungkam gerakan yang menuntut reformasi politik. Kerusuhan berpusat pada Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee (JAAC), sebuah koalisi yang awalnya merupakan gerakan akar rumput menentang kenaikan tarif listrik dan biaya hidup. Seiring waktu, gerakan ini berkembang menjadi tantangan yang lebih luas terhadap struktur konstitusi dan politik di Kashmir yang dikelola Pakistan.

JAAC memboikot pemilu karena menilai sistem yang berlaku saat ini tidak mewakili warga Kashmir yang dikelola Pakistan secara adil. Para pendukungnya menuntut penghapusan 12 kursi di Majelis Legislatif daerah yang dialokasikan bagi pengungsi dari Kashmir yang dikelola India tetapi tinggal di wilayah Pakistan. Pengaruh China Kian Besar!

Analis Sebut Iran dan Pakistan Makin Kuat Hadapi Israel Berkat Beijing Mereka berpendapat bahwa pengaturan tersebut memungkinkan partai-partai politik nasional Pakistan memengaruhi pemerintahan di Muzaffarabad melalui anggota legislatif yang dipilih oleh orang-orang yang tidak tinggal di wilayah tersebut. Muzaffarabad merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Kashmir yang dikelola Pakistan. Pemerintah Pakistan menolak tuntutan itu dengan alasan kursi cadangan tersebut dilindungi konstitusi dan penting untuk mempertahankan posisi Pakistan bahwa seluruh bekas wilayah kerajaan Jammu dan Kashmir masih berstatus sengketa.

Perselisihan terus meningkat sejak awal Juni hingga akhirnya memaksa perubahan jadwal pemungutan suara. Pemilu untuk memilih 45 anggota Majelis Legislatif, yang semula dijadwalkan berlangsung dalam satu hari, kemudian dibagi menjadi tiga tahap pada 27 Juli, 2 Agustus, dan 10 Agustus. Pemerintah melarang JAAC berdasarkan undang-undang antiterorisme, menangkap sejumlah pemimpinnya, serta melancarkan operasi keamanan setelah kelompok itu mengumumkan rencana long march menuju Muzaffarabad.

Para demonstran menegaskan gerakan mereka berlangsung damai dan membantah tuduhan menerima dukungan dari India maupun terlibat dalam aksi kekerasan terorganisasi.