Mendagri Tito Tegaskan Daerah Fiskal Rendah dan Terdampak Bencana Jadi Prioritas TKD

Tito Karnavian Prioritaskan Daerah Fiskal Rendah dan Bencana

Beritahitam.com – Kementerian Dalam Negeri menegaskan kembali komitmen untuk terus melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah. Pernyataan tersebut diutarakan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ketika menghadiri konferensi pers mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangan untuk Tahun Anggaran 2027. Acara tersebut diselenggarakan di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026.

Tito Karnavian menjelaskan bahwa evaluasi terhadap dinamika dan perkembangan pendapatan serta belanja daerah akan terus dilakukan secara berkala oleh Kemendagri. Berdasarkan data yang tercatat oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah per tanggal 31 Juli 2026, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk provinsi serta kabupaten dan kota telah mencapai Rp606,8 triliun. Angka ini mewakili 51,05 persen dari total anggaran. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, nilai tersebut lebih rendah karena pada saat itu capaiannya mencapai Rp691,8 triliun atau setara dengan 51,93 persen.

Dalam hal pengeluaran, realisasi belanja daerah hingga akhir Juli 2026 tercatat sebesar Rp538,6 triliun atau sekitar 42,5 persen. Persentase ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang hanya mencapai Rp576,4 triliun atau sekitar 41,7 persen.

Penyaluran Bantuan untuk Daerah Berkapasitas Rendah

Pada tanggal 5 Agustus 2026, pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp18,9 triliun. Dana tersebut difokuskan untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan dalam membiayai belanja pegawai, terutama terkait pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, bantuan ini juga ditujukan untuk daerah dengan kapasitas fiskal yang masih rendah.

«Dan ini sebagian masalahnya saya kira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi,» ujar Menteri Dalam Negeri.

Tito Karnavian menambahkan bahwa Kemendagri masih terus melakukan evaluasi terhadap sejumlah wilayah yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Dalam kesempatan yang sama, beliau menekankan bahwa pemerintah pusat juga memberikan perhatian besar terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana. Dukungan ini diwujudkan melalui upaya untuk memastikan daerah terdampak memperoleh kekuatan fiskal yang memadai melalui tambahan TKD.

«Saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik, daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas. Jadi kalau ada tambahan TKD untuk secara nasional di samping yang daerah-daerah yang PAD yang rendah itu yang menjadi prioritas kedua adalah daerah bencana,» sambung beliau.

Koordinasi Ekonomi dan Program Pusat

Menteri Dalam Negeri mengingatkan seluruh daerah agar terus menjaga pertumbuhan ekonomi serta mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. Kemendagri secara rutin melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan ekonomi dan inflasi di tingkat daerah. Selain dukungan melalui TKD, Tito Karnavian menilai berbagai program pemerintah pusat yang menyentuh sektor pelayanan dasar juga akan sangat membantu pemerintah daerah.

Program-program tersebut antara lain mencakup revitalisasi sekolah, pembangunan dan peningkatan fasilitas puskesmas, serta penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Beliau menyebutkan bahwa intervensi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki puluhan ribu sekolah, puluhan ribu puskesmas di semua kecamatan, serta RSUD akan sangat membantu daerah, di samping program-program pusat lainnya.

Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.

FAQ: Informasi Penting tentang Prioritas Daerah Fiskal

Apa itu daerah fiskal rendah? Daerah fiskal rendah adalah wilayah yang memiliki kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) terbatas sehingga membutuhkan bantuan tambahan dari pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Berapa jumlah tambahan TKD yang disalurkan? Pemerintah pusat menyalurkan tambahan TKD senilai Rp18,9 triliun pada tanggal 5 Agustus 2026 untuk membantu daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan daerah terdampak bencana.

Apa prioritas utama penyaluran TKD tambahan? Prioritas pertama adalah daerah dengan PAD rendah, sedangkan prioritas kedua adalah daerah-daerah yang terdampak bencana alam.

Bagaimana realisasi APBD hingga Juli 2026? Realisasi pendapatan APBD mencapai Rp606,8 triliun atau 51,05 persen dari total anggaran, sementara realisasi belanja mencapai Rp538,6 triliun atau sekitar 42,5 persen.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan pemerintah daerah, Anda dapat mengunjungi [artikel terkait di tribunnews.com](https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian).