8 Tuntutan Demo Mahasiswa Pasca-HUT ke-81 RI, Pengamat: Mereka Mempertanyakan Kemerdekaan Indonesia

Pengamat Nilai Aksi Mahasiswa Pasca-HUT ke-81 RI sebagai Pertanyaan atas Makna Kemerdekaan

Beritahitam.com – Efriza, pengamat politik yang berafiliasi dengan CITRA Institute, memberikan tanggapan atas demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada Selasa (18/8/2026). Aksi tersebut digelar tepat satu hari setelah bangsa Indonesia memperingati HUT ke-81 RI pada Senin (17/8/2026). Menurut Efriza, pilihan waktu itu sendiri sudah menjadi pesan politik yang kuat.

Latar Aksi dan Delapan Tuntutan

Koalisi organisasi mahasiswa yang terdiri dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Universitas Indonesia (UI) serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) turun ke jalan dengan mengusung tema ‘Merebut Kemerdekaan’. Lokasi aksi berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Dalam aksi itu, para demonstran menyampaikan delapan poin tuntutan yang mencakup spektrum isu sangat luas.

Delapan tuntutan tersebut meliputi:

Pertama, menghentikan penjajahan negara atas rakyatnya sendiri. Kedua, memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketiga, mewujudkan reforma agraria yang sesungguhnya. Keempat, menurunkan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM). Kelima, melakukan evaluasi total terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) sekaligus menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Keenam, menghentikan pemusatan kekuasaan serta pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), lalu mengembalikan otonomi daerah. Ketujuh, menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan daerah terdampak. Kedelapan, menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil, termasuk membubarkan Yon TP (Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan).

Momen yang Dipertanyakan

Efriza menilai bahwa momentum aksi—hanya sehari setelah perayaan kemerdekaan—menjadikan seluruh tuntutan sebagai pertanyaan mendasar terhadap pengelolaan negara. Ia menyampaikan pandangannya dalam program On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews pada Selasa (18/8/2026).

“Kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini dan mendengarkan tuntutan mereka, ini yang pertama adalah harinya. Momennya ini pasca kemerdekaan. Kemarin kita merayakan hari RI yang ke-81 dan sekarang mereka turun ke jalan.”

“Mahasiswa ini menunjukkan, mereka mempertanyakan kemerdekaan bangsa Indonesia itu seperti apa. Artinya, yang dipertanyakan adalah bagaimana pengelolaan negara terhadap kepentingan masyarakatnya.”

Skala Tuntutan sebagai Alarm Politik

Efriza, yang juga penulis buku POLITICAL EXPLORE: Sebuah Kajian Ilmu Politik, menyoroti betapa luasnya cakupan isu yang diangkat mahasiswa. Ia menegaskan bahwa kompleksitas permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercermin jelas dalam daftar tuntutan tersebut.

“Mereka membawa tuntutan yang begitu besar. Artinya ada permasalahan yang disoroti oleh mereka dan ini adalah permasalahan yang sangat kompleks dan yang dibawa seperti korupsi, evaluasi PSN, ada Yon TP.”

“Narasi-narasi yang dibangun tentang delapan tuntutan yang utama adalah jelas tuntutan ini sangat besar dari segi ekonomi, otonomi daerah, segi hubungan sipil dan militer, dan kebijakan pemerintah.”

“Artinya delapan tuntutan ini adalah sebuah simbol secara lisan, secara narasi yang menyatakan ini adalah alarm dini politik dari mahasiswa yang menyatakan kepeduliannya terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia yang hakiki itu seperti apa.”

Bagi Efriza, belum tuntasnya persoalan-persoalan struktural tersebut menjadi alasan mendasar mengapa mahasiswa memilih jalur kritik jalanan sebagai bentuk pengejawantahan kepedulian mereka terhadap kemerdekaan yang sesungguhnya.