Korsel Pertimbangkan Wajib Militer untuk Perempuan

Wajib Militer untuk Perempuan di Korea Selatan: Dari Tabu Menjadi Agenda Politik

Beritahitam.com – Penurunan angka kelahiran yang tak terbendung dan menipisnya cadangan calon prajurit muda telah mengubah satu pertanyaan lama menjadi isu mendesak di Korea Selatan: apakah perempuan juga harus menjalani dinas militer wajib? Survei terbaru yang dirilis pada 20 Agustus oleh Reform Institute—lembaga riset kebijakan yang menjadi sayap kajian dari Partai Reformasi berhaluan konservatif—menjawab pertanyaan itu dengan angka yang mengejutkan. Hampir 60 persen responden menyatakan dukungan terhadap perubahan undang-undang yang mewajibkan perempuan mengikuti wajib militer. Hanya 34 persen yang menolaknya.

Angka di Balik Dukungan

Perincian hasil survei memperlihatkan pola yang menarik. Di kalangan laki-laki, hampir 65 persen mendukung gagasan tersebut. Persentase itu melonjak menjadi 71,7 persen di antara pria berusia dua puluhan hingga tiga puluhan—generasi yang saat ini menanggung beban penuh kewajiban militer. Di sisi lain, 54,5 persen perempuan dari seluruh kelompok usia juga menyatakan persetujuan. Artinya, mayoritas kedua gender kini melihat kewajiban ini bukan lagi sebagai hak prerogatif laki-laki semata.

Perlu dicatat bahwa ribuan perempuan sudah bertugas di angkatan bersenjata Korea Selatan secara sukarela. Namun, status mereka tetap berbeda secara fundamental dari kewajiban yang diwajibkan negara kepada setiap laki-laki sehat secara fisik. Saat ini, seluruh pria yang memenuhi syarat kesehatan wajib menjalani dinas sekurang-kurangnya 18 bulan dan hingga 21 bulan. Mereka juga dapat dipanggil kembali kapan pun terjadi keadaan darurat nasional, misalnya pecahnya konflik bersenjata di Semenanjung Korea yang hingga kini masih dalam kondisi tegang.

Akar Sosial: Kesetaraan Gender dan Beban Generasi Muda

Perubahan sikap publik ini tidak muncul dalam ruang hampa. Hyobin Lee, profesor di Universitas Sogang, Seoul, menjelaskan bahwa wajib militer yang berpusat pada laki-laki telah lama terjalin erat dengan konstruksi gender tradisional di masyarakat Korea.

“Laki-laki pada umumnya diharapkan melindungi negara dan keluarga serta bertempur pada masa perang, sedangkan perempuan diharapkan memikul tanggung jawab utama atas kehamilan, pengasuhan anak, dan rumah tangga.”

Lee menambahkan bahwa faktor pendorong kedua adalah menguatnya wacana kesetaraan gender, yang secara signifikan didorong oleh laki-laki muda sendiri. Pria Korea Selatan umumnya menjalani wajib militer pada awal usia dua puluhan—masa yang seharusnya menjadi fondasi pendidikan tinggi, karier awal, atau pembangunan ekonomi pribadi. Kewajiban itu, kata Lee, mengganggu lintasan hidup mereka pada tahap paling krusial.

“Pada saat yang sama, kesetaraan gender menjadi nilai sosial yang semakin penting, sementara kesempatan perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan semakin luas.”

Dari sinilah muncul pertanyaan yang menurut Lee sangat sederhana namun mengguncang: jika masyarakat menuntut kesetaraan dalam hak dan kesempatan, mengapa salah satu kewajiban kewargaan paling fundamental di negara itu masih dibebankan secara eksklusif kepada satu gender?

Transformasi Militer dan Pergeseran Peran Tempur

Faktor ketiga yang mempercepat perdebatan adalah perubahan hakikat perang modern. Peran tempur yang menuntut kekuatan fisik mentah—yang selama ini dianggap lebih sesuai bagi laki-laki—semakin menyusut. Pertahanan nasional Korea Selatan kini semakin bertumpu pada sistem nirawak, kemampuan siber, teknologi informasi dan komunikasi, serta berbagai platform canggih lainnya yang tidak mensyaratkan kekuatan otot sebagai prasyarat utama.

Perubahan ini mengubah kalkulasi strategis. Jika medan perang masa depan lebih ditentukan oleh kompetensi teknis dan kemampuan operasional digital, maka argumentasi biologis untuk mengecualikan perempuan dari kewajiban militer menjadi semakin lemah secara praktis.

Suara Penolakan dan Alternatif Teknologi

Walaupun arus dukungan menguat, masih ada segmen masyarakat yang bersikeras perempuan sebaiknya dijauhkan dari garis depan. Bagi kelompok ini, jawaban atas tantangan keamanan bukan memperluas basis rekrutmen manusia, melainkan meningkatkan investasi pada drone, sistem otonom, dan teknologi pertahanan mutakhir. Mereka memandang bahwa Korea Selatan, dengan anggaran pertahanan yang terus membesar, mampu membeli keunggulan teknologi tanpa perlu mengubah struktur demografis wajib militer.

Perdebatan ini diperkirakan akan semakin memanas menjelang reformasi pertahanan nasional yang dijadwalkan dirilis pada musim gugur tahun ini. Dokumen reformasi tersebut akan menjadi arena di mana seluruh argumen—demografis, ideologis, strategis, dan fiskal—bertemu dalam satu kerangka kebijakan. Keputusan yang diambil di sana tidak hanya akan menentukan masa depan struktur militer Korea Selatan, tetapi juga mengirim sinyal kuat tentang arah masyarakatnya dalam menegosiasikan ulang batas-batas kesetaraan kewargaan.

Bagi jutaan keluarga Korea Selatan, implikasinya sangat personal: apakah anak perempuan mereka suatu hari akan menerima surat panggilan dinas seperti yang diterima saudara laki-laki mereka selama puluhan tahun? Survei menunjukkan bahwa mayoritas kini menjawab ya—dan negara sedang bergerak menuju titik di mana pertanyaan itu bukan lagi hipotetis, melainkan agenda legislasi.