Kesaksian di Sidang Ungkap Setoran Dana Operasional di Lingkungan Bea Cukai
Beritahitam.com – Persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali menyoroti praktik pengumpulan dana operasional di luar anggaran resmi. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin, 12 Oktober 2026, muncul keterangan mengenai setoran Rp200 juta setiap bulan yang disebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional tim pimpinan.
Keterangan itu disampaikan Gatot Heroe Hernanda, mantan Kepala Subdirektorat Penindakan pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan atau P2 DJBC. Ia hadir sebagai saksi dalam perkara dengan terdakwa Budiman Bayu Prasojo, yang menjabat Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC Bea Cukai.
Dalam persidangan, Gatot menjelaskan bahwa kewajiban pengumpulan dana tersebut berkaitan dengan arahan dari mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai, Sisprian Subiyaksono. Nama Sisprian juga tercantum sebagai terdakwa dalam perkara yang sama.
Permintaan Setoran Rp200 Juta per Bulan
Gatot menyatakan pengumpulan dana operasional itu diminta secara rutin dari pihak-pihak terkait. Permintaan tersebut, dalam keterangannya, kemudian ditegaskan Direktur Penindakan dan Penyidikan P2, Rizal, pada pertengahan 2025.
“Kami diminta untuk mengumpulkan tiap bulan. Ada keperluan tiap bulan itu kami diminta untuk mengumpulkan dari masing-masing kami 200 (juta),” ujar Gatot dalam persidangan.
Ia menerangkan dana itu dikaitkan dengan kebutuhan operasional tim pimpinan yang baru menjabat. Kebutuhan tersebut disebut tidak memiliki pos anggaran tersendiri dalam pagu Bea Cukai, sehingga pengumpulan dana dilakukan melalui koordinasi internal.
Gatot menyebut sekretaris melakukan koordinasi dengan Direktur P2 karena kebutuhan operasional tim pimpinan tersebut tidak tercakup dalam anggaran resmi. Sidang juga mengungkap adanya sumber pembiayaan lain di luar DIPA dan DOKPPN.
Keterangan saksi ini menjadi bagian penting dalam pemeriksaan perkara karena menggambarkan alur dana yang diduga berjalan di luar mekanisme penganggaran formal. Dalam institusi pemerintah, pembiayaan kegiatan operasional pada prinsipnya memerlukan dasar anggaran, pencatatan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Dana dari PT Blueray Cargo
Selain membahas permintaan dana bulanan, Gatot juga menjelaskan penerimaan uang yang berasal dari PT Blueray Cargo. Ia mengaku menerima uang itu sebanyak tujuh kali melalui Enov Puji Wijanarko, mantan Kepala Seksi Penindakan Impor I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai.
Total uang yang diterima Gatot disebut mencapai Rp3,25 miliar. Penyerahan tersebut dilakukan dalam mata uang dolar Singapura atau SGD. Dari dana yang diterimanya, Gatot menyisihkan Rp200 juta untuk diserahkan kepada Sisprian Subiyaksono.
Penyerahan Rp200 juta itu disebut berkaitan langsung dengan pengumpulan dana operasional yang diminta setiap bulan. Dengan demikian, persidangan tidak hanya menelusuri penerimaan uang dari pihak perusahaan, tetapi juga bagaimana sebagian dana tersebut kemudian dialirkan kepada pejabat lain.
Rangkaian keterangan ini memperlihatkan beberapa titik yang diuji di persidangan: asal dana, pihak yang menerima, bentuk mata uang saat transaksi, jumlah penerimaan, serta tujuan penggunaan uang setelah berpindah tangan. Setiap unsur tersebut relevan untuk mengurai dugaan suap dan gratifikasi yang menjadi pokok perkara.
Pentingnya Penelusuran Alur Dana
Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penelusuran aliran uang memiliki posisi sentral. Keterangan saksi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara penerimaan dana dari pihak eksternal, kebijakan internal, dan pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat dari uang tersebut.
Persidangan juga menjadi ruang untuk menguji konsistensi keterangan para saksi dengan bukti lain yang diajukan penuntut umum maupun pembelaan terdakwa. Nilai Rp200 juta per bulan yang disebut dalam sidang perlu dilihat bersama keseluruhan rangkaian peristiwa dan alat bukti yang akan diperiksa majelis hakim.
Gatot memaparkan bahwa kebutuhan operasional tim pimpinan menjadi alasan pengumpulan uang tersebut. Namun, keterangan mengenai ketiadaan anggaran resmi justru menempatkan mekanisme pendanaan itu sebagai salah satu isu utama yang perlu didalami dalam proses hukum.
Anggaran resmi pemerintah dirancang agar penggunaan uang untuk kegiatan kedinasan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, dugaan adanya pembiayaan operasional di luar jalur anggaran menjadi perhatian dalam perkara yang sedang berjalan.
Proses Persidangan Masih Berlanjut
Sidang terhadap Budiman Bayu Prasojo dan terdakwa lain dalam perkara ini masih menjadi bagian dari proses pembuktian di Pengadilan Tipikor Jakarta. Keterangan Gatot Heroe Hernanda merupakan salah satu unsur yang akan dipertimbangkan bersama saksi, dokumen, dan bukti lain selama persidangan berlangsung.
Belum ada kesimpulan hukum yang dapat ditarik hanya dari satu kesaksian. Putusan mengenai perkara tersebut berada pada kewenangan majelis hakim setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dan masing-masing pihak memperoleh kesempatan menyampaikan pembuktian serta argumentasinya.
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan di lingkungan pelayanan publik. Kejelasan sumber dana, tujuan penggunaan, dan pertanggungjawaban setiap pengeluaran diperlukan untuk menjaga integritas lembaga serta memastikan tugas pelayanan dan pengawasan berjalan dalam koridor hukum.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Terungkap di Sidang Ada Setoran Dana?
Terungkap di Sidang Ada Setoran Dana is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Terungkap di Sidang Ada Setoran Dana matter?
Terungkap di Sidang Ada Setoran Dana matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.