Denny Indrayana Soroti Risiko Politik bagi Prabowo
Beritahitam.com – Denny Indrayana menilai polemik mengenai pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 dapat menimbulkan risiko politik yang lebih luas. Menurutnya, apabila persoalan tersebut tidak diselesaikan, dampaknya tidak hanya dapat dirasakan oleh Gibran, tetapi juga oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran telah menyelesaikan pendidikan SMA atau jenjang yang setara.
Meski demikian, putusan itu tidak menghasilkan diskualifikasi. Mahkamah mempertimbangkan bahwa Gibran telah dilantik sebagai wakil presiden dan para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.
Syarat Pendidikan dalam Pencalonan Gibran
Sebelumnya, Denny Indrayana bersama sejumlah pihak mengajukan permohonan agar Gibran didiskualifikasi dari pencalonannya sebagai wakil presiden. Permohonan itu menyoroti dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan dalam proses Pilpres 2024.
Ketentuan mengenai syarat lulus SMA atau sederajat tercantum dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan tersebut menjadi salah satu dasar yang dipersoalkan dalam gugatan terkait pencalonan Gibran.
Denny menyebut adanya persoalan mendasar dalam proses pencalonan tersebut. Ia juga menggunakan istilah “Gibran Jokowi Gate” atau “Gibran Jo-Gate” untuk menggambarkan dugaan manipulasi terkait pemenuhan syarat pendidikan.
Dalam konteks ketatanegaraan, polemik persyaratan calon tidak hanya menyangkut satu individu. Perdebatan ini juga berkaitan dengan kepastian hukum, legitimasi demokrasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.
Peringatan soal Krisis Multidimensional
Denny Indrayana mengingatkan adanya kemungkinan persoalan yang lebih besar apabila isu tersebut tidak ditangani secara serius. Ia menilai Indonesia membutuhkan langkah strategis untuk menghadapi berbagai tekanan yang berpotensi berkembang menjadi krisis.
“Tanpa langkah-langkah konkret, salah satunya dengan mengoreksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sejatinya tidak memenuhi syarat umur dan syarat pendidikan, maka kita akan menuju krisis multidimensional yang berbahaya,” kata Denny di kanal YouTube dia, Kamis, 22 Oktober 2026.
Menurutnya, isu pencalonan Gibran berkaitan dengan kebutuhan menjaga stabilitas nasional. Persoalan yang tidak dituntaskan dinilai dapat menambah beban politik pemerintah, terutama ketika kepemimpinan eksekutif harus menghadapi keputusan-keputusan penting.
Krisis multidimensional dapat terjadi ketika persoalan politik, hukum, ekonomi, dan keamanan berlangsung secara bersamaan serta saling memengaruhi. Dalam pandangan Denny, kondisi seperti itu membutuhkan respons yang tegas dan terukur dari kepemimpinan nasional.
Risiko Politik bagi Prabowo
Denny menyatakan konsekuensi dari polemik itu tidak berhenti pada jabatan wakil presiden. Sebagai presiden dan pemimpin tertinggi eksekutif, Prabowo disebut berpotensi ikut menanggung dampak apabila situasi politik dan hukum berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
“Pak Presiden Prabowo, dengan berat hati saya sampaikan jika Gibran tidak dimundurkan, maka ada potensi justru Presiden Prabowo yang dimundurkan,” ucap Denny.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Denny mengenai risiko politik yang mungkin muncul. Ia mendorong pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden sebagai langkah yang menurutnya diperlukan untuk mencegah persoalan berkembang lebih jauh.
Ia juga menilai perhatian publik kini tertuju pada langkah lanjutan Prabowo. Posisi presiden sebagai pemimpin republik sekaligus pemimpin koalisi pemerintahan membuat sikap yang diambilnya akan menjadi sorotan masyarakat dan partai politik.
“Kita menunggu langkah dan tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto, pemimpin republik, pemimpin koalisi, semua partai tentu sedang menunggu dan melihat.”
Permintaan Menunjukkan Ijazah di Persidangan
Selain perkara di Mahkamah Konstitusi, Denny meminta Gibran menunjukkan ijazahnya dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Permintaan itu berkaitan dengan upaya memperoleh kejelasan mengenai dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari perdebatan publik.
Polemik ini menunjukkan bahwa persyaratan administratif dalam pemilu dapat membawa dampak besar terhadap legitimasi politik. Kejelasan dokumen dan proses verifikasi menjadi penting agar kepercayaan masyarakat terhadap aturan pemilihan tetap terjaga.
FAQ
Apa yang dipersoalkan Denny Indrayana?
Ia menyoroti dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut?
MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan kelulusan SMA atau sederajat, tetapi tidak mendiskualifikasi Gibran karena ia telah dilantik dan pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.
Mengapa Prabowo disebut dapat terkena dampak?
Menurut Denny, persoalan yang tidak diselesaikan berpotensi menambah risiko politik bagi pemerintahan dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.