New Policy: Kemendagri Apresiasi Kinerja Pemda di Sulawesi, Pengendalian Inflasi hingga Stunting Jadi Sorotan
New Policy – Under the new policy framework, Pemerintah Pusat memberikan apresiasi terhadap prestasi daerah di Sulawesi yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan. Acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi, yang digelar di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026), menjadi platform untuk menilai kinerja daerah di empat kategori utama, yaitu penurunan pengangguran, kreativitas pendanaan, pengendalian inflasi, serta penurunan stunting. Kegiatan ini bekerja sama dengan Kompas.com, dengan tujuan mengakui upaya daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan keberhasilan pembangunan berbasis kebijakan baru.
Penilaian Berbasis Regional dan Bantuan Keuangan
Menurut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, pendekatan regional dalam penilaian kinerja daerah dilakukan untuk memastikan perbandingan yang adil, mengingat tiap wilayah memiliki tantangan unik. Dalam konteks kebijakan baru ini, pemerintah pusat menyiapkan insentif keuangan berupa dana Rp3 miliar untuk daerah terbaik pertama, Rp2 miliar untuk kedua, dan Rp1 miliar untuk ketiga. “Oleh karena itu, kita membuatnya menjadi regional. Region Sumatera sudah kita lakukan beberapa waktu lalu di Palembang, Kalimantan di Balikpapan, dan Nusa Tenggara di Mataram,” tambah Tito, menjelaskan langkah strategis pemerintah dalam mendorong keberlanjutan pembangunan berdasarkan kebijakan baru.
Keberhasilan Daerah dalam Penurunan Pengangguran
Dalam kategori penurunan tingkat pengangguran, Kabupaten Kolaka menjadi juara pertama tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Utara. Di tingkat kota, Kota Baubau, Kendari, dan Parepare terpilih sebagai pemenang terbaik. Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana kebijakan baru mendorong kreativitas daerah dalam menyediakan peluang kerja, termasuk program pengembangan UMKM dan kolaborasi dengan sektor swasta. Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat akan terus mendukung daerah yang menerapkan strategi inovatif dalam kebijakan baru ini.
“Kebijakan baru ini membuka ruang bagi daerah untuk berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi lokal,” tutur Tito, menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam implementasi program pengangguran.
Kreativitas Pendanaan dan Stunting sebagai Fokus Utama
Kategori creative financing menarik perhatian karena menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya. Kabupaten Wajo, Kolaka, dan Mamasa menjadi pemenang tingkat kabupaten, sementara Kota Makassar, Palu, dan Manado meraih penghargaan kota. Kebijakan baru ini juga memberikan sorotan pada upaya penurunan stunting, yang menjadi isu utama kesehatan masyarakat. Kabupaten Sidenreng Rappang, Bolaang Mongondow Timur, dan Gowa dinilai sukses mengurangi angka stunting melalui program pemberdayaan masyarakat dan akses pendidikan tinggi.
Dalam konteks kebijakan baru, kategori penurunan stunting menjadi bagian dari penilaian keberhasilan daerah. Tito Karnavian menekankan bahwa tata kelola keuangan yang cerdas serta partisipasi aktif masyarakat adalah kunci dalam mencapai target ini. “Kebijakan baru ini tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga pada kualitas penurunan stunting yang berkelanjutan,” jelasnya, menggambarkan visi pemerintah pusat dalam mengintegrasikan isu kesehatan ke dalam kebijakan pembangunan.
Pengendalian Inflasi dan Strategi Daerah
Pengendalian inflasi menjadi salah satu tantangan utama dalam kebijakan baru, dan beberapa daerah di Sulawesi menunjukkan kemajuan signifikan. Kabupaten Sigi, Polewali Mandar, dan Takalar berhasil memimpin kategori kabupaten, sementara Kota Bitung, Palopo, dan Palu meraih penghargaan di tingkat kota. Dalam kategori provinsi, Gorontalo dan Sulawesi Tengah dinilai berhasil meminimalkan tekanan inflasi melalui pengaturan harga pangan dan pengembangan pertanian daerah. “Kebijakan baru ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi,” papar Tito, menjelaskan kebijakan yang diterapkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Komitmen Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Keberhasilan dalam penurunan stunting dan pengendalian inflasi menunjukkan komitmen daerah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan baru memberikan kerangka kerja yang lebih luas untuk menilai pencapaian ini, termasuk indikator kesehatan dan pangan yang lebih spesifik. Tito Karnavian mengungkapkan, acara ini bertujuan meningkatkan motivasi daerah agar terus berinovasi dalam kebijakan pembangunan, terutama dalam mengatasi isu-isu yang kritis seperti stunting dan inflasi.
Di sisi lain, kebijakan baru ini memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan SDM yang lebih berkualitas. Tito menyebutkan bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan memerlukan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) serta dukungan dari institusi seperti IPDN dalam pelatihan dan pengembangan kemampuan kepemimpinan. “Kebijakan baru ini adalah bagian dari upaya memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan,” tegas Tito, menjelaskan visi jangka panjang pemerintah pusat.
Dalam rencana jangka panjang, acara apresiasi kekinian akan diadakan di wilayah Jawa-Bali dan Papua setelah sebelumnya di Sumatera, Kalimantan, serta Nusa Tenggara. Kebijakan baru ini diharapkan menjadi alat evaluasi yang efektif, sehingga daerah dapat terus meningkatkan kinerja mereka dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan baru juga berpotensi mendorong inovasi dalam kebijakan lokal yang berdampak positif pada kesejahteraan nasional.
