Nasional

Latest Program: Naik ke Mobil Komando, Pimpinan DPR Diteriaki Massa Mahasiswa Soal Isu Guru Honorer dan UU Polri

Latest Program: Mahasiswa Tuntut Perubahan Soal Guru Honorer dan UU Polri di Gedung DPR Latest Program - Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Senayan

Desk Nasional
Published Juni 20, 2026
Reading time 3 minutes
Conversation No comments

Latest Program: Mahasiswa Tuntut Perubahan Soal Guru Honorer dan UU Polri di Gedung DPR

Latest Program – Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026), ribuan mahasiswa mengutamakan isu-isu yang dianggap menjadi perhatian utama masyarakat. Aksi ini menyusul kehadiran pimpinan DPR, Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, di dalam mobil komando. Kehadiran kedua tokoh tersebut menjadi momen yang dipakai mahasiswa untuk menyuarakan kritik terhadap dua masalah kontroversial: status guru honorer dan rancangan Undang-Undang Polri. Dengan teriakan yang menggelegar, peserta aksi meminta revisi terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kebebasan sipil dan kesetaraan pendidikan.

Konteks Isu Guru Honorer dan UU Polri

Isu guru honorer sejak lama menjadi sorotan karena adanya kekhawatiran mengenai perlindungan hak pekerja dan kualitas pendidikan. Banyak guru honorer yang menuntut pengakuan status mereka sebagai pegawai tetap, sementara mahasiswa menilai kebijakan ini mengabaikan keadilan dan kesetaraan. Sementara itu, Undang-Undang Polri yang dibahas di DPR dianggap menimbulkan risiko kembalinya militerisme dalam sistem politik nasional. Mahasiswa menilai UU tersebut mengurangi kewenangan lembaga sipil dan memperkuat dominasi kekuasaan militer.

Pertemuan antara mahasiswa dan pimpinan DPR berlangsung secara tertutup dalam gedung parlemen sebelum aksi di luar. Saan Mustopa, salah satu pimpinan DPR, menjelaskan bahwa isu yang disampaikan peserta aksi akan ditangani secara serius. Namun, ia menekankan bahwa UU Polri bukan satu-satunya kebijakan yang dianggap penting untuk dibahas. “Latest Program ini adalah momen penting untuk melihat aspirasi rakyat, tapi kita juga harus fokus pada kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujarnya.

Konten Aksi: Ekonomi, Demokrasi, dan Supremasi Sipil

Peserta aksi menyampaikan tuntutan yang mencakup tiga aspek utama: pemulihan ekonomi, evaluasi jabatan menteri, dan perbaikan supremasi sipil. Kehadiran para mahasiswa dari berbagai kampus, seperti Universitas Trisakti, Mercu Buana, dan Esa Unggul, menunjukkan adanya solidaritas nasional. Selain itu, Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) juga aktif dalam menyuarakan kepedulian terhadap keadilan sosial. Mereka menilai UU Polri dan kebijakan guru honorer menjadi indikator kekuasaan yang dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan rakyat.

Teriakan “Guru honorer, guru honorer, UU Polri, UU Polri” menggema di sekitar Gedung DPR, menunjukkan keseriusan massa dalam menuntut perubahan. Beberapa peserta aksi menyebut bahwa kebijakan ini memicu ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan. Mereka menilai bahwa UU Polri berpotensi mengurangi peran lembaga sipil dalam pengambilan keputusan, sementara status guru honorer dianggap tidak adil karena tidak diberi perlindungan yang setara. “Latest Program ini adalah tanda bahwa masyarakat tidak akan diam saja jika kebijakan merugikan hak-hak mereka,” tegas salah satu mahasiswa.

Aksi ini juga menyoroti isu-isu ekonomi yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Mahasiswa menyebut bahwa anjloknya kondisi ekonomi membuat kebutuhan dasar seperti pendidikan dan perlindungan sosial semakin sulit terpenuhi. Mereka menuntut kebijakan yang lebih inklusif dan transparan, serta perbaikan kondisi guru honorer sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan. Selain itu, mereka juga mengkritik ketidakstabilan kekuasaan sipil yang dianggap terancam oleh perubahan struktur kebijakan pemerintahan.

Reaksi masyarakat terhadap aksi ini beragam. Beberapa mendukung langkah mahasiswa dalam menuntut transparansi, sementara yang lain khawatir aksi akan memicu ketegangan lebih lanjut. Namun, jutaan peserta aksi menilai bahwa isu-isu yang mereka bawa adalah kebenaran yang harus terus dipertahankan. “Latest Program ini adalah bukti bahwa aspirasi rakyat bisa mendengar suaranya melalui jalur yang tepat,” kata salah satu pengunjuk rasa. Aksi tersebut diharapkan mendorong pemerintah untuk merespons secara cepat dan konkret terhadap kebutuhan masyarakat.

Leave a Comment