New Policy: Demokrat Tolak Tuntutan Mahasiswa: Program MBG Boleh Dikritik, Tapi Jangan Dihentikan
New Policy – Dalam rangka menerapkan New Policy yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Partai Demokrat mengambil sikap tegas terhadap tuntutan mahasiswa yang meminta evaluasi menyeluruh atau penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Ketua Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan bahwa kritik terhadap program ini wajar, tetapi tidak boleh menghentikan pelaksanaannya. Menurut Herzaky, MBG adalah bagian dari New Policy yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dan perlu diberi waktu untuk diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan Program MBG di Bawah New Policy
New Policy yang dicanangkan pemerintah menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan penyesuaian program. Herzaky menjelaskan, MBG tidak boleh dianggap sebagai kegagalan jika masih ada masalah teknis dalam tahap awal implementasinya. “Program ini sedang dalam fase adaptasi, baik dari sisi distribusi maupun koordinasi antar instansi,” katanya. Ia menambahkan bahwa kritik yang masuk bisa menjadi bahan evaluasi, tetapi harus didukung dengan usaha untuk menyelesaikan kendala, bukan menghentikan program secara total.
“Kritik terhadap New Policy adalah hal yang penting, tetapi jangan sampai mengurangi komitmen untuk menjalankan program yang diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang,” ujar Herzaky. Ia menekankan bahwa program MBG tidak boleh dianggap sebagai tuntutan politik, tetapi sebagai upaya menyeluruh untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Herzaky menemukan bahwa banyak sekolah di daerah terpencil masih mengandalkan MBG sebagai sumber nutrisi utama. Meski terdapat kendala akses, ia menilai bahwa program ini memiliki potensi besar jika diberi kesempatan untuk berkembang. “New Policy ini dirancang agar program seperti MBG bisa diperbaiki secara bertahap, bukan langsung dihentikan,” tambahnya. Dengan demikian, Partai Demokrat memandang bahwa kritik sehat harus diterima, tetapi perlu disertai dengan solusi konkret untuk memperkuat pelaksanaan.
Kritik Mahasiswa sebagai Bagian dari New Policy
Herzaky juga menyoroti peran mahasiswa dalam memantau New Policy pemerintahan. Ia mengatakan, aspirasi generasi muda sangat penting untuk memperkaya proses demokrasi. “Kritik yang disampaikan mahasiswa harus diterima dengan baik, karena itu bagian dari mekanisme kontrol sosial yang terbuka,” katanya. Namun, ia menambahkan bahwa kritik tersebut tidak boleh mengarah pada tindakan radikal yang menghentikan program, karena MBG merupakan bagian dari kebijakan yang sudah dijanjikan kepada rakyat.
“Saya melihat kritik terhadap New Policy bisa menjadi sarana untuk memperbaiki program, selama tidak menghentikan keberlanjutan pelaksanaannya,” jelas Herzaky. Ia menekankan bahwa New Policy tidak hanya tentang pengelolaan anggaran, tetapi juga tentang kesetiaan pemerintah terhadap janji-janji politik yang telah dibuat.
Menurut Herzaky, menghentikan MBG sebelum evaluasi menyeluruh bisa menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. “Program ini masih dalam fase penyesuaian, dan perlu diberi waktu untuk menunjukkan hasilnya,” tambahnya. Ia menyoroti bahwa New Policy harus diukur berdasarkan kinerja jangka panjang, bukan hanya berdasarkan kesan awal. Dengan demikian, Partai Demokrat menilai bahwa kritik terhadap MBG perlu didasarkan pada data dan analisis, bukan hanya keluhan akibat kendala logistik.
Komitmen Partai Demokrat dalam New Policy
Herzaky menegaskan bahwa Partai Demokrat berkomitmen untuk menjalankan New Policy dengan baik, termasuk dalam peningkatan program pembangunan sosial. “Kita tidak boleh terburu-buru menilai keberhasilan atau kegagalan program ini sebelum melihat hasilnya dalam waktu yang cukup,” katanya. Ia juga menyebutkan bahwa program MBG menjadi contoh kebijakan yang perlu diberi ruang untuk berkembang, sekaligus memperkuat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.
“New Policy ini tidak hanya tentang regulasi, tetapi juga tentang komitmen terhadap visi sosial yang jelas. MBG adalah bagian dari itu, dan kita harus bersama-sama memastikan program ini mencapai tujuannya,” ujar Herzaky. Ia menambahkan bahwa perbaikan program tidak bisa dilakukan hanya dengan menghentikan, tetapi melalui diskusi terbuka dan penyesuaian yang bertahap.
Dalam konteks New Policy, Herzaky menilai bahwa program MBG tidak boleh dianggap sebagai kegagalan, terlepas dari masalah yang muncul. “Pemerintahan Prabowo menitikberatkan pada keterlibatan langsung masyarakat, dan MBG adalah bagian dari upaya itu,” katanya. Ia menekankan bahwa kritik yang masuk harus diterjemahkan menjadi perbaikan, bukan penghentian. Dengan demikian, Partai Demokrat menilai bahwa program ini perlu diberi waktu untuk berkembang, sekaligus memperkuat kemitraan antar lembaga dalam mewujudkan New Policy secara efektif.
