300 Ribu Kasus ISPA, China Didesak Ikut Bertanggung Jawab atas Karhutla di Indonesia
300 Ribu Kasus ISPA China dan Tuntutan atas Karhutla Indonesia
Beritahitam.com – Isu 300 Ribu Kasus ISPA China menjadi sorotan dalam aksi damai Koalisi Inisiatif Solidaritas Publik Anti-Asap Karhutla (ISPA) di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta Selatan, Kamis, 22 Oktober 2026. Koalisi mendesak Pemerintah China ikut mengambil tanggung jawab atas dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia.
Menurut koalisi, karhutla bukan sekadar persoalan kebakaran di dalam negeri. Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu aktivitas warga, memperburuk kualitas udara, dan berkaitan dengan meningkatnya risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
Desakan dalam isu 300 Ribu Kasus ISPA China berangkat dari pandangan bahwa perdagangan internasional turut berkaitan dengan tekanan terhadap lingkungan. Komoditas dari sektor sawit, kehutanan, dan pertambangan Indonesia mengalir ke pasar global, termasuk China sebagai salah satu tujuan ekspor utama.
China Dinilai Punya Tanggung Jawab Moral
Koalisi ISPA menilai China memiliki tanggung jawab moral karena menjadi tujuan ekspor terbesar komoditas sawit, produk kehutanan, dan hasil pertambangan Indonesia pada periode Januari 2024 hingga Agustus 2026. Hubungan dagang tersebut, menurut mereka, perlu disertai perhatian terhadap dampak ekologis di wilayah produksi.
Koalisi merujuk lembar fakta Trend Asia berjudul Asap untuk Rakyat, Untung Buat Segelintir. Dokumen itu menyoroti titik panas dengan tingkat keyakinan tinggi di sejumlah area konsesi, termasuk pertambangan batu bara, nikel, dan bauksit, perkebunan sawit, serta kawasan industri kehutanan.
Keberadaan titik panas di wilayah usaha memperkuat tuntutan agar pelaku rantai pasok tidak hanya menerima keuntungan ekonomi. Perusahaan, pembeli komoditas, negara tujuan ekspor, dan pihak lain yang memperoleh manfaat dari industri berbasis lahan dinilai perlu mendorong perlindungan lingkungan yang lebih kuat.
Krisis Asap Melintasi Batas Negara
Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry, menyatakan krisis ekologis di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi yang masih bertumpu pada energi fosil dan industri ekstraktif. Ia menilai dampaknya dirasakan masyarakat di berbagai negara.
Krisis ekologis tidak mengenal batas negara. Rakyat Indonesia, Tiongkok, dan banyak negara lainnya saat ini harus menghadapi krisis akibat sistem yang terus bertopang pada fosil dan industri ekstraktif.
Dalam konteks 300 Ribu Kasus ISPA China, Koalisi ISPA memandang negara penghasil komoditas menghadapi dampak langsung di lapangan, sementara negara tujuan ekspor mempunyai keterkaitan melalui permintaan pasar dan aliran perdagangan. Karena itu, beban krisis dinilai tidak seharusnya hanya ditanggung warga di daerah terdampak.
Ashov juga menyerukan transformasi energi, sosial, dan ekonomi yang lebih berkeadilan. Perubahan tersebut dianggap penting untuk mengurangi risiko ekologis yang berpotensi semakin meluas pada masa depan.
Krisis ini seharusnya menjadi titik balik untuk saling bersolidaritas, melakukan transformasi energi, sosial dan ekonomi yang berkeadilan, menjauh dari krisis yang akan semakin intensif dan meluas ke depan.
Tuntutan Keterlibatan yang Lebih Nyata
Koalisi ISPA meminta China berkontribusi lebih nyata dalam menghadapi karhutla, seiring besarnya aliran komoditas dari industri ekstraktif Indonesia ke negara tersebut. Tuntutan ini mencakup perhatian terhadap konsekuensi lingkungan dan kesehatan yang menyertai kegiatan ekonomi berbasis lahan.
Penanganan karhutla, menurut koalisi, harus menyentuh akar persoalan melalui perlindungan kawasan rentan, pengawasan konsesi, dan praktik ekonomi yang tidak memperparah kerusakan lingkungan. Aksi di Jakarta Selatan menjadi penegasan bahwa masyarakat sipil menginginkan keterlibatan seluruh pihak dalam rantai komoditas.
FAQ Karhutla dan Dampak ISPA
Apa kaitan karhutla dengan ISPA?
Asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat menurunkan kualitas udara serta meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk ISPA. Anak-anak, lansia, dan orang dengan kondisi pernapasan tertentu perlu mendapat perhatian khusus ketika paparan asap meningkat.
Mengapa China didesak ikut bertanggung jawab?
Koalisi ISPA menilai China terkait melalui posisinya sebagai tujuan ekspor utama sejumlah komoditas Indonesia. Mereka meminta negara tujuan ekspor dan pelaku rantai pasok ikut mendorong praktik perdagangan serta produksi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Apa langkah penting untuk mencegah dampak karhutla?
Pencegahan memerlukan perlindungan area rentan, pengawasan kegiatan di konsesi, serta perubahan kebijakan energi dan ekonomi agar tidak terus memperbesar risiko kerusakan lingkungan dan kabut asap.