Anggota DPR Desak TNI-Polri Bongkar Siapa pun Oknum Aparat yang Jadi Beking Tambang Ilegal
Anggota DPR Desak TNI Polri Bongkar Oknum Tambang Ilegal
Beritahitam.com – Jakarta — Anggota DPR Desak TNI Polri untuk segera mengungkap siapa saja oknum aparat yang menjadi beking atau pelindung bagi kegiatan pertambangan ilegal di Indonesia. Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, yang juga duduk di Komisi III DPR RI, menyampaikan ajakan tegas kepada aparat penegak hukum agar tidak hanya menutup tambang ilegal secara fisik, tetapi juga menelusuri jaringan pendukung di baliknya.
Langkah ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi langsung kepada TNI dan Polri untuk menyelidiki praktik pertambangan timah yang berlangsung secara tidak sah. Abdullah secara khusus mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengungkap jaringan yang memungkinkan kegiatan pertambangan ilegal terus beroperasi tanpa hambatan.
Jangan sampai ada keraguan atau ketakutan untuk menindak. Tambang ilegal tidak mungkin berjalan leluasa tanpa adanya pihak yang melindungi atau menjadi beking.
Komentar tersebut diungkapkan Abdullah saat berdialog dengan wartawan pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Pernyataan ini merupakan respons terhadap pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR bersama Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Abdullah menekankan pentingnya keberanian dalam menindak pelaku pelanggaran hukum.
Presiden Prabowo Sebut 1.000 Tambang Timah Ditutup
Dalam orasinya, Prabowo menginformasikan bahwa pemerintah telah melakukan penutupan terhadap kurang lebih 1.000 unit tambang timah ilegal di wilayah Bangka Belitung pada akhir tahun sebelumnya. Abdullah menilai momen ini harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkuat penegakan hukum di sektor pertambangan secara menyeluruh.
Menurutnya, aparat tidak boleh ragu-ragu dalam melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan yang melanggar aturan. Penegakan hukum harus dijalankan secara profesional, transparan, dan tidak hanya berfokus pada pelaku yang berada di tingkat lapangan. Abdullah juga meminta aparat hukum untuk menyelidiki dugaan keterlibatan oknum aparat apabila terdapat bukti yang memadai.
Bukan hanya tambang timah. Tambang-tambang ilegal lainnya juga harus dibersihkan dari praktik-praktik ilegal. Jangan ada kawasan pertambangan yang dibiarkan menjadi ruang untuk mengeruk kekayaan negara tanpa izin dan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.
Abdullah menegaskan bahwa tidak boleh ada institusi yang merasa kebal hukum. Justru, apabila ditemukan oknum aparat yang terlibat, penindakan harus dilakukan lebih tegas karena mereka seharusnya menjadi bagian dari upaya menjaga hukum, bukan melindungi pelanggaran hukum. Legislator PKB tersebut menilai bahwa persoalan tambang ilegal tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penambangan tanpa izin.
Praktik tersebut juga berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan negara, kerusakan lingkungan, serta dampak sosial bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Oleh karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum menelusuri pihak-pihak yang berada di balik aktivitas tambang ilegal, termasuk aliran dana yang menopang operasionalnya.
FAQ: Pertanyaan Umum Tentang Tambang Ilegal
Apa itu tambang ilegal? Tambang ilegal adalah kegiatan pertambangan yang berlangsung tanpa izin resmi dari pemerintah atau melanggar ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini sering kali merugikan negara dan masyarakat sekitar.
Mengapa oknum aparat menjadi beking tambang ilegal? Oknum aparat dapat menjadi beking karena berbagai alasan, termasuk kepentingan ekonomi, jaringan politik, atau kurangnya pengawasan internal. Mereka membantu pelaku tambang ilegal menghindari penindakan.
Berapa banyak tambang ilegal yang ditutup pemerintah? Berdasarkan informasi Presiden Prabowo, kurang lebih 1.000 unit tambang timah ilegal telah ditutup di wilayah Bangka Belitung pada akhir tahun sebelumnya.
Apa dampak tambang ilegal bagi masyarakat? Tambang ilegal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya penerimaan negara, serta dampak sosial seperti konflik lahan dan penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar.
Bagaimana langkah selanjutnya menurut Abdullah? Abdullah mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri jaringan pendukung tambang ilegal, termasuk oknum aparat dan aliran dana, agar penindakan tidak hanya menyelesaikan persoalan di permukaan.