DPR dan Pemerintah Sepakati Solusi Konflik Agraria dalam Rapat Dipimpin Dasco
RUU Reforma Agraria Melaju ke Pembicaraan Tingkat II
Beritahitam.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria memasuki tahap penting setelah DPR RI dan pemerintah menyepakati kelanjutan rancangan tersebut ke pembicaraan tingkat II. Keputusan itu diambil dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Kesepakatan ini mengakhiri pembahasan tingkat I terhadap rancangan undang-undang yang dirancang untuk menjawab persoalan pertanahan yang telah berlangsung lama. Konflik agraria, pemulihan hak masyarakat atas tanah, ketimpangan penguasaan lahan, serta koordinasi antarinstansi menjadi isu utama yang hendak diatur melalui regulasi baru tersebut.
Setelah seluruh pandangan disampaikan oleh fraksi-fraksi DPR dan pemerintah, forum rapat menyetujui agar RUU Pengaturan Reforma Agraria diteruskan ke tahap berikutnya. Tahapan itu akan membawa rancangan tersebut ke Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.
Pembahasan mencakup 596 daftar persoalan
Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Ahmad Iman Sukri menyampaikan bahwa pemerintah telah menyerahkan 596 Daftar Inventarisasi Masalah untuk dibahas bersama DPR. Jumlah tersebut menggambarkan luasnya isu yang perlu dirumuskan dalam pengaturan reforma agraria, mulai dari penyelesaian sengketa hingga penguatan kelembagaan.
Proses pembahasan dilakukan secara intensif dengan membuka kesempatan bagi masyarakat dan beragam unsur untuk menyampaikan masukan. Pelibatan tersebut penting karena persoalan tanah tidak hanya berkaitan dengan administrasi kepemilikan, melainkan juga menyentuh ruang hidup, kepastian hak, serta hubungan antara warga, pemerintah, dan pelaku usaha.
“Pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria,” kata Iman.
Kesamaan perhatian antara DPR dan pemerintah menjadi dasar bagi penyusunan mekanisme yang lebih terarah. Reforma agraria diposisikan sebagai upaya penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar persoalan yang berlarut dapat ditangani melalui kerangka hukum yang lebih jelas.
Empat belas bab dan 53 pasal
Hasil pembahasan tingkat I dirumuskan dalam 14 bab dan 53 pasal. Materi yang tercakup di dalamnya meliputi penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak atas tanah, redistribusi tanah, pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah, serta penguatan kelembagaan reforma agraria.
Ruang lingkup itu menunjukkan bahwa rancangan undang-undang tidak semata-mata diarahkan untuk menangani sengketa setelah terjadi. Pengaturannya juga menyentuh aspek pencegahan melalui penataan penguasaan tanah dan pembatasan kepemilikan, sehingga ketimpangan lahan dapat menjadi perhatian dalam kebijakan agraria.
Pemulihan hak atas tanah menjadi salah satu bagian yang relevan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan pertanahan. Sementara itu, redistribusi tanah ditempatkan sebagai instrumen dalam agenda reforma agraria, bersama pengaturan mengenai batas penguasaan dan pemilikan tanah.
Ketentuan mengenai kelembagaan juga memiliki arti penting. Penyelesaian persoalan agraria kerap melibatkan lebih dari satu instansi, sehingga koordinasi dan kejelasan peran menjadi unsur yang dibutuhkan agar mekanisme di lapangan dapat berjalan selaras dengan ketentuan hukum.
Pembatasan lahan korporasi ikut menjadi perhatian
Dalam pandangan fraksi, anggota Badan Legislasi DPR RI Nyoman Parta menyoroti perlunya pembatasan penguasaan lahan oleh korporasi. Perhatian tersebut terutama diarahkan pada wilayah yang memiliki karakteristik khusus.
Isu penguasaan lahan oleh korporasi berkaitan erat dengan tujuan penataan agraria. Ketika penguasaan tanah terkonsentrasi, kebutuhan akan aturan yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan menjadi semakin menonjol. Karena itu, pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah dimasukkan ke dalam salah satu pokok materi RUU.
Pengaturan yang sedang disiapkan diharapkan dapat memberi kepastian bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, kepastian itu berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan hak. Bagi pemerintah, regulasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi. Sementara bagi pelaksanaan kebijakan pertanahan secara umum, RUU ini diarahkan untuk menyediakan mekanisme yang lebih terstruktur dalam menghadapi konflik agraria.
Pemerintah berharap konflik dapat ditangani lebih cepat
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan harapan agar RUU Pengaturan Reforma Agraria menghadirkan formula yang lebih tegas. Kejelasan pengaturan dipandang diperlukan agar penanganan konflik agraria dapat berlangsung dengan lebih cepat.
Kebutuhan akan formula yang jelas menjadi salah satu alasan pentingnya pembahasan undang-undang ini. Konflik pertanahan dapat melibatkan perbedaan klaim, persoalan penguasaan, pemulihan hak, dan kebutuhan penataan kembali tanah. Kerangka hukum yang komprehensif diharapkan membantu proses penyelesaian berjalan melalui jalur yang lebih pasti.
Dengan berakhirnya pembicaraan tingkat I, perhatian kini beralih ke Rapat Paripurna DPR RI. Tahap tersebut akan menentukan kelanjutan RUU sebagai landasan hukum untuk penyelesaian konflik, pemulihan hak masyarakat, dan penataan penguasaan tanah yang telah disusun bersama oleh DPR dan pemerintah.
Persetujuan seluruh peserta rapat untuk melanjutkan pembahasan menjadi penanda bahwa agenda reforma agraria memperoleh titik temu pada tahap legislatif ini. Substansi akhir yang nantinya diputuskan akan menjadi rujukan penting bagi pelaksanaan mekanisme agraria dan upaya menjawab persoalan pertanahan di Indonesia.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is DPR dan Pemerintah Sepakati Solusi Konflik?DPR dan Pemerintah Sepakati Solusi Konflik is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does DPR dan Pemerintah Sepakati Solusi Konflik matter?DPR dan Pemerintah Sepakati Solusi Konflik matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.