Kapolri: 11 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla, 3 Di Antaranya Perusahaan Penanaman Modal Asing
Kapolri Tetapkan 11 Korporasi sebagai Tersangka Karhutla
Beritahitam.com – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dari jumlah tersebut, tiga perusahaan merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA). Penetapan ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum karhutla tidak hanya menyasar pelaku perorangan, melainkan juga badan usaha yang diduga memiliki keterkaitan dalam kasus kebakaran.
Perkembangan penanganan perkara itu disampaikan Kapolri usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Polri masih melanjutkan proses terhadap sejumlah perusahaan, termasuk tiga korporasi PMA yang telah masuk dalam penanganan penyidik.
“Kita sudah tetapkan 11 tersangka korporasi. Tiga di antaranya adalah PMA, sementara masih dalam proses,” kata Suyudi.
Penanganan Tiga Korporasi PMA Masih Berjalan
Kapolri belum merinci identitas perusahaan, tahapan penyidikan, maupun dugaan peran masing-masing korporasi PMA dalam perkara karhutla tersebut. Menurutnya, keterangan lebih lengkap mengenai perkembangan kasus akan disampaikan kemudian setelah proses penanganan berjalan lebih lanjut.
“Nanti akan dijelaskan,” ujarnya.
Kasus kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Kebakaran dapat merusak kawasan hutan, mengganggu aktivitas warga, serta menurunkan kualitas udara. Karena itu, pemeriksaan terhadap perusahaan membutuhkan pembuktian yang cermat, terutama untuk melihat keterkaitan antara kegiatan usaha, area operasional, dan kewajiban pencegahan kebakaran.
Dalam konteks perkara korporasi, penyidik tidak hanya menelusuri lokasi kebakaran. Mereka juga perlu mengkaji tata kelola perusahaan, pengawasan di lapangan, kesiapan personel, serta langkah yang telah dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan api. Proses tersebut diperlukan untuk memastikan pertanggungjawaban hukum ditetapkan berdasarkan bukti yang jelas.
Kapolri Sebut Tidak Ada Hambatan Khusus
Pemerintah turut memberi perhatian terhadap penanganan karhutla dalam Sidang Kabinet Paripurna. Kapolri menegaskan bahwa kepolisian tidak menghadapi tantangan khusus dalam memproses perkara yang melibatkan korporasi, termasuk perusahaan dengan status penanaman modal asing.
“Enggak ada, enggak ada tantangan,” ucapnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa status investasi perusahaan tidak menghalangi proses penegakan hukum. Setiap perkara tetap harus diproses sesuai ketentuan dan melalui pembuktian yang memadai. Bagi penyidik, perkara yang melibatkan badan usaha menuntut penelusuran dokumen, struktur pengelolaan, hingga pelaksanaan kewajiban perusahaan di area operasionalnya.
98 Laporan Korporasi Telah Masuk Tahap Penyidikan
Selain 11 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdapat 98 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla yang melibatkan korporasi dan telah naik ke tahap penyidikan. Jumlah tersebut menunjukkan masih adanya perkara lain yang terus ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
Penanganan karhutla juga menyasar pelaku individu. Tercatat terdapat 278 laporan polisi yang melibatkan perorangan, dengan 232 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Jalur pembuktian terhadap individu dan korporasi tentu berbeda, tetapi keduanya diarahkan untuk mengungkap pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, Thomas Nifinluri, mengingatkan bahwa penetapan tanggung jawab pidana terhadap perusahaan harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, perkara tersebut berkaitan dengan kedudukan hukum suatu badan usaha dan memerlukan pembuktian yang tepat.
“Ini kan menyangkut legal standing, perlu dibuktikan secara jelas dan tepat,” katanya.
Hal yang Dapat Diperiksa dalam Perkara Karhutla Korporasi
Penanganan perkara karhutla yang melibatkan perusahaan dapat mencakup pemeriksaan terhadap kesiapan pencegahan kebakaran. Penyidik dapat melihat ketersediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang digunakan untuk mengantisipasi maupun menangani api di wilayah kerja perusahaan.
Peralatan seperti mesin pompa air menjadi salah satu aspek yang dapat diperhatikan. Selain itu, pemeriksaan dapat mencakup simulasi penanganan kebakaran, mitigasi risiko, pelatihan personel, serta pelaksanaan patroli hutan. Semua unsur tersebut penting untuk menilai apakah perusahaan memiliki sistem pencegahan dan respons yang memadai.
Pembuktian yang teliti dibutuhkan agar perkara tidak hanya berfokus pada keberadaan titik kebakaran. Aparat juga perlu memahami bagaimana pengawasan internal dilakukan, apakah fasilitas pengendalian tersedia, dan sejauh mana langkah pencegahan diterapkan secara efektif. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan 11 korporasi yang sudah berstatus tersangka dan 98 laporan korporasi yang memasuki penyidikan, penanganan karhutla masih akan menjadi perhatian. Perkembangan perkara terhadap tiga perusahaan PMA juga masih ditunggu, sementara rincian tindakan hukum selanjutnya belum dipaparkan oleh Kapolri.
FAQ Penanganan Karhutla oleh Polri
Berapa korporasi yang telah menjadi tersangka karhutla?
Polri telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.
Berapa perusahaan PMA yang termasuk dalam daftar tersangka?
Tiga dari 11 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan perusahaan penanaman modal asing atau PMA.
Apakah semua laporan karhutla yang melibatkan perusahaan sudah berakhir?
Belum. Terdapat 98 laporan polisi terkait korporasi yang telah masuk ke tahap penyidikan, sehingga proses pemeriksaan pada sejumlah perkara masih berlangsung.
Apa saja yang dapat diperiksa dalam perkara karhutla korporasi?
Pemeriksaan dapat mencakup kesiapan infrastruktur, pompa air, simulasi kebakaran, mitigasi, pelatihan personel, patroli hutan, serta sistem pengawasan dan pengendalian kebakaran perusahaan.