KPK ke Pramono Anung: Ada Pelaksana ‘Tak Baik’ di Proyek DKI
KPK Ingatkan Pramono Anung soal Pelaksana Proyek yang "Tidak Baik" di Jakarta
Beritahitam.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menyampaikan peringatan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan ibu kota. Pesan tersebut ia sampaikan ketika hadir dalam Kampanye Antikorupsi 2026 yang diselenggarakan bersama oleh Pemprov DKI dan KPK di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, pada Minggu (16/8/2026).
"Pak Gubernur tentunya mengharapkan yang terbaik, tapi mungkin tidak tahu ada pelaksana-pelaksana yang 'tidak baik'," ujar Johanis kepada wartawan di lokasi acara.
KPK Siap Mengawal dan Menindak
Johanis menegaskan bahwa lembaga antikorupsi tersebut akan terus mengawasi jalannya pembangunan di lingkungan Pemprov DKI. Ia juga menyerukan agar masyarakat aktif melapor apabila menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, baik ke Pemprov DKI maupun langsung ke KPK.
"Ini agar kami dapat berkoordinasi untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya," kata Johanis.
Ia menambahkan bahwa seluruh anggaran pemerintah provinsi berasal dari rakyat, sehingga penggunaannya tidak boleh diselewengkan dalam bentuk apa pun.
"Termasuk tentunya menyalahgunakan uang rakyat, khususnya uang rakyat dari Pemerintah DKI," ujarnya.
Pramono: Koordinasi dan Pendampingan KPK Jadi Kewajiban
Merespons peringatan tersebut, Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI secara berkelanjutan menjalin komunikasi dengan KPK guna mencegah praktik korupsi di berbagai kegiatan pemerintahan. Ia menginstruksikan seluruh jajaran Balai Kota agar setiap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi dan bernilai besar selalu dilakukan bersama pendampingan dari lembaga antikorupsi.
"Saya selalu meminta kepada seluruh jajaran Balai Kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK," kata Pramono.
Latar Belakang: Sorotan KPK terhadap Tata Kelola Proyek DKI
Pesan Johanis tersebut muncul di tengah perhatian berkelanjutan KPK terhadap tata kelola pengadaan dan proyek Pemprov DKI. Pada April 2025, lembaga itu menyoroti pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu sektor yang masih memerlukan perbaikan signifikan. Skor Monitoring Center for Prevention (MCP) DKI untuk tahun 2024 tercatat sebesar 93, sementara nilai khusus pada area pengadaan barang dan jasa hanya mencapai 71.
Lanjut pada Juni 2026, KPK mengumumkan bahwa pihaknya mengawal sejumlah proyek strategis milik Pemprov DKI dengan total nilai sekitar Rp4,25 triliun. Dalam kesempatan itu, lembaga antikorupsi juga mengingatkan agar risiko korupsi diantisipasi sejak tahap perencanaan, bukan baru ditangani setelah proyek berjalan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is KPK ke Pramono Anung?KPK ke Pramono Anung is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does KPK ke Pramono Anung matter?KPK ke Pramono Anung matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.