Nusron Wahid Mangkir Terus dari Panggilan KPK, Mahfud MD: Mengapa Presiden Prabowo Diam Saja?
Mahfud MD Soroti Ketidakhadiran Nusron Wahid dalam Pemeriksaan KPK
Beritahitam.com – Perhatian terhadap proses penegakan hukum kembali mengarah pada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid. Ia disebut telah dua kali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan suap terkait hak guna bangunan di Bogor, Jawa Barat.
Situasi tersebut memicu kritik dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Ia mempertanyakan respons pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, atas ketidakhadiran seorang anggota kabinet dalam agenda pemeriksaan lembaga antirasuah.
Pemeriksaan terhadap Nusron berkaitan dengan penyidikan dugaan suap hak guna bangunan. Namanya turut menjadi perhatian karena empat orang yang disebut dekat dengannya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu. Status Nusron sendiri dalam pemanggilan tersebut adalah saksi, bukan tersangka.
Mahfud Pertanyakan Sikap Pemerintah
Dalam podcast “Terus Terang” di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Senin, 26 Oktober 2026, Mahfud menyampaikan kekecewaannya terhadap belum adanya sikap terbuka dari pemerintah. Ia menilai pemberitaan mengenai panggilan KPK itu telah menjadi pembicaraan luas, sehingga sulit membayangkan Presiden tidak mengetahui persoalan tersebut.
“Saya juga agak mempertanyakan, atau kalau boleh menyesalkan, kenapa Pak Prabowo diam itu ada menteri dipanggil KPK tidak datang. Tidak mungkin presiden tidak dengar berita itu,” kata Mahfud MD.
Bagi Mahfud, pejabat publik yang merasa tidak melakukan pelanggaran seharusnya menggunakan pemeriksaan sebagai ruang untuk menjelaskan posisi dan memberikan keterangan kepada penyidik. Kehadiran dalam proses hukum dinilainya penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun institusi penegak hukum.
Ia menekankan bahwa tidak hadirnya seorang menteri dalam panggilan pemeriksaan dapat menimbulkan beragam tafsir di ruang publik. Karena itu, kejelasan sikap dari pihak terkait diperlukan agar tidak muncul kesan bahwa proses hukum diabaikan atau diperlakukan berbeda bagi pejabat negara.
Desakan agar Presiden Bersikap Terbuka
Mahfud juga mendorong Presiden Prabowo untuk menyampaikan sikap secara langsung kepada publik. Langkah tersebut, dalam pandangannya, dapat memperlihatkan bahwa kabinet tetap menghormati kerja KPK dan tidak memberi ruang bagi pejabat untuk menghindari agenda pemeriksaan tanpa penjelasan yang memadai.
“Pak Prabowo perlunya apa? Publicly dia bicara, ‘Eh, menteri kamu dipanggil tuh datang kamu ngotor-ngotorin nama saya di kabinet saya, kamu dipanggil malah secara sengaja mangkir gitu,’” ungkap Mahfud.
Pernyataan itu mencerminkan penekanan Mahfud pada tanggung jawab politik seorang presiden terhadap anggota kabinetnya. Dalam sistem pemerintahan, kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kepentingan untuk memastikan para menteri menjaga integritas, mematuhi hukum, serta tidak membebani kredibilitas pemerintahan.
Mahfud menyatakan bahwa apabila Nusron tidak bersalah, ia semestinya datang untuk memaparkan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik. Kehadiran saksi dapat membantu KPK memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkara yang sedang ditangani, sekaligus memberi kesempatan kepada pihak yang dipanggil untuk menjelaskan fakta dari sudut pandangnya.
KPK Masih Menelaah Langkah Lanjutan
Di tengah sorotan tersebut, KPK memberikan klarifikasi mengenai isu agenda pemeriksaan Nusron pada Rabu, 28 Oktober 2026. Lembaga itu belum memastikan jadwal pemeriksaan lanjutan bagi Menteri ATR/BPN tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menyampaikan bahwa penyidik tengah mengkaji langkah hukum berikutnya. Opsi yang dibahas mencakup penerbitan surat panggilan kedua yang dapat disertai perintah membawa atau jemput paksa. Namun, langkah itu masih berada dalam tahap penelaahan.
Penggunaan kewenangan tersebut merupakan bagian dari mekanisme hukum yang tersedia ketika seseorang yang dipanggil untuk kepentingan penyidikan tidak hadir. Meski demikian, penerapannya bergantung pada kebutuhan penyidikan serta penilaian penyidik terhadap alasan ketidakhadiran pihak yang dipanggil.
Arti Penting Kepatuhan terhadap Proses Hukum
Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan pejabat kabinet dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola pertanahan. Kementerian ATR/BPN memegang peran penting dalam administrasi dan kebijakan pertanahan, sehingga setiap isu hukum yang menyentuh lingkungan kementerian tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan publik.
Perkara dugaan suap hak guna bangunan di Bogor juga menunjukkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan hak atas tanah. Hak guna bangunan berkaitan dengan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu tertentu. Karena menyangkut kepastian hukum atas tanah dan kegiatan ekonomi, proses administrasinya perlu dijalankan secara akuntabel.
Di sisi lain, pemeriksaan saksi tidak dapat disamakan dengan penetapan status tersangka. Saksi dipanggil untuk membantu penyidik menerangkan suatu perkara melalui informasi yang diketahuinya. Namun, kehadiran dan keterbukaan saksi tetap penting agar penyidikan dapat berjalan efektif serta tidak memunculkan spekulasi yang tidak perlu.
Sorotan Mahfud terhadap Presiden Prabowo memperluas pembahasan dari perkara hukum menjadi isu tata kelola kabinet. Publik kini menanti kejelasan mengenai jadwal pemeriksaan Nusron Wahid, langkah lanjutan KPK, serta respons pemerintah terhadap desakan agar para pejabatnya menunjukkan kepatuhan penuh kepada proses hukum.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Nusron Wahid Mangkir Terus dari Panggilan?Nusron Wahid Mangkir Terus dari Panggilan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Nusron Wahid Mangkir Terus dari Panggilan matter?Nusron Wahid Mangkir Terus dari Panggilan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.