Nusron Wahid Mengaku Tak Tahu Soal Kasus Suap HGB, Mahfud MD: Hampir Mustahil untuk Tidak Tahu
Dugaan Suap HGB di ATR/BPN Memicu Pertanyaan soal Pengawasan Pimpinan
Beritahitam.com – Penanganan dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi perhatian luas. Perkara yang berkaitan dengan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) ini turut menyeret sejumlah pejabat dan pihak lain, sementara nama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ikut menjadi bahan perbincangan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada Senin, 14 September 2026. Salah satu pihak yang dijerat ialah Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) di Kementerian ATR/BPN.
Perkara tersebut juga berkaitan dengan proses pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan penerimaan lain yang masih didalami. Penetapan tersangka terhadap pejabat tinggi kementerian membuat isu pengawasan internal di lembaga tersebut menjadi sorotan penting.
Empat Nama Disebut sebagai Orang Dekat Nusron
Selain Lampri, perhatian publik tertuju pada empat tersangka yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. Mereka adalah Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen; Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, Ketua DPP Partai Golkar; serta Erwin dan Muhammad Fakhry yang disebut sebagai pihak swasta.
Keterlibatan sejumlah nama tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana informasi tentang dugaan praktik suap dapat diketahui oleh pimpinan kementerian. Nusron sendiri menyatakan tidak mengetahui duduk perkara dugaan gratifikasi terkait pembukaan blokir HGB dari PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Nusron muncul ke hadapan publik setelah sebelumnya dikabarkan tidak terlihat menyampaikan keterangan sejak OTT KPK yang menjaring delapan pegawai pada 14 September 2026. Dalam perkara ini, status tersangka yang disematkan KPK masih berada dalam proses hukum dan pembuktiannya akan diuji melalui tahapan penyidikan maupun persidangan.
Mahfud MD Nilai Sulit Bila Menteri Tidak Mengetahui
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan pandangannya terkait kemungkinan seorang menteri tidak mengetahui dugaan suap yang melibatkan pejabat dalam lingkaran terdekatnya. Ia menilai keadaan semacam itu sukar dipercaya, terutama bila yang terlibat memiliki posisi tinggi.
“Ya, menurut saya hampir mustahil untuk tidak tahu ya. Sampai pejabat-pejabat setingkat eselon 1 terlibat itu, apalagi sampai ada tiga orang gitu. Empat semuanya yang dianggap orang dekat,” kata Mahfud dalam Program “Kompas Petang” Kompas TV, Jumat (18/9/2026).
Mahfud memandang dugaan korupsi tersebut tidak semata-mata dapat dipahami sebagai tindakan perorangan. Ia menyebut perlu ada perhatian terhadap kemungkinan adanya pola kerja yang tersusun, sambil menekankan bahwa perkembangan penyidikan tetap perlu ditunggu.
“Itu menurut saya agak terstruktur kegiatannya. Tapi kita lihat saja perkembangannya nanti. Terstruktur itu artinya memang yang paling atasnya sangat diduga kuat ya, bahwa itu tahu,” imbuhnya.
Pernyataan itu tidak serta-merta menjadi penetapan tanggung jawab pidana terhadap pihak mana pun. Namun, pandangan Mahfud memperlihatkan besarnya ekspektasi publik agar penyidik tidak berhenti pada pelaksana di tingkat tertentu apabila bukti mengarah kepada pihak lain.
Desakan Agar Penyidikan Tidak Berhenti pada Sejumlah Tersangka
Mahfud meminta KPK mengusut perkara secara menyeluruh dan menghindari penanganan yang hanya berfokus pada beberapa orang. Ia menilai proses penegakan hukum perlu menjelaskan rangkaian peristiwa secara utuh, termasuk pihak yang diduga memiliki peran, pengetahuan, atau keuntungan dalam perkara tersebut.
“Oleh sebab itu KPK harus beri kap seperti ini. Jangan sampai apa? Seperti banyak kasus. Hanya dilokalisir kepada beberapa orang,” tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Dalam kasus yang menyangkut HGB, pemeriksaan menyeluruh memiliki arti penting karena hak tersebut berkaitan dengan pemanfaatan tanah untuk mendirikan dan memiliki bangunan dalam jangka waktu tertentu. Pengurusan administrasi pertanahan melibatkan kewenangan yang besar, sehingga integritas prosedur, pengawasan berlapis, dan pencatatan keputusan menjadi unsur yang sangat menentukan.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan internal tidak cukup berhenti pada prosedur formal. Ketika dugaan pelanggaran menyentuh pejabat senior dan pihak yang memiliki kedekatan dengan tokoh politik atau pimpinan institusi, transparansi proses hukum menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
Pentingnya Kejelasan Proses Hukum
Bagi masyarakat, perkembangan perkara ini akan dinilai dari ketegasan KPK dalam mengungkap fakta, menguji aliran dugaan penerimaan, serta menjelaskan peran setiap tersangka secara proporsional. Keterangan resmi dan bukti yang disampaikan dalam proses hukum akan menjadi dasar untuk menilai apakah perkara hanya melibatkan individu tertentu atau memiliki jangkauan yang lebih luas.
Pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk memberikan pembelaan. Pada saat yang sama, publik menunggu langkah pengawasan dan evaluasi dari Kementerian ATR/BPN agar pelayanan pertanahan tidak terganggu serta kepercayaan terhadap tata kelola pertanahan dapat dipulihkan.
Dugaan suap HGB di Kabupaten Bogor kini bukan hanya persoalan penetapan delapan tersangka. Perkara ini telah berkembang menjadi ujian bagi transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan di lingkungan ATR/BPN. Hasil penyidikan KPK akan menentukan seberapa jauh fakta dapat diungkap dan apakah semua pihak yang relevan akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Nusron Wahid Mengaku Tak Tahu Soal?Nusron Wahid Mengaku Tak Tahu Soal is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Nusron Wahid Mengaku Tak Tahu Soal matter?Nusron Wahid Mengaku Tak Tahu Soal matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.