PAN Sepakat dengan Megawati: PDIP di Luar Kabinet Bukan Musuh Pemerintah
Beritahitam.com – TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyatakan sepakat dengan pandangan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengenai posisi partai yang tidak bergabung dalam pemerintahan. Menurut Viva, sistem presidensial Indonesia secara konstitusional tidak mengenal partai oposisi sebagai lembaga negara seperti dalam sistem parlementer. “Karena itu, keberadaan partai yang tidak bergabung dalam pemerintahan bukanlah musuh pemerintah, melainkan menjadi salah satu instrumen demokrasi,” kata Viva kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).
Diketahui, PDIP menjadi satu-satunya partai politik di DPR RI yang memilih berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, partai politik parlemen lainnya bergabung dalam barisan pendukung pemerintah. Viva menyebut tidak ada pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menggunakan istilah partai koalisi, partai oposisi , shadow cabinet atau kabinet bayangan, maupun partai penyeimbang.
Menurut dia, istilah-istilah tersebut merupakan terminologi politik untuk menjelaskan posisi politik partai terhadap pemerintahan. Jokowi Hadir, SBY Absen, Apakah Megawati Datang ke Sidang MPR dan Upacara HUT ke-81 RI di Istana? Fungsi Pemerintahan dan Pengawasan Viva menilai demokrasi tidak menghendaki seluruh kekuatan politik berada di dalam pemerintahan.
“Demokrasi membutuhkan dua fungsi secara simultan, yakni fungsi memerintah (governing) dan fungsi koreksi, mengontrol, dan atau mengawasi (checking),” ujarnya. Ia mengatakan pemerintahan yang kuat perlu diimbangi mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Menurut Viva, pemerintah membutuhkan dukungan agar dapat bekerja, sementara demokrasi membutuhkan pengawasan agar kekuasaan tidak menyimpang.
Dalam konteks itu, Viva menyebut PDIP sebagai kekuatan “oposisi konstruktif” meski tidak menjadi bagian dari kabinet. Menurut dia, PDIP dapat menjalankan fungsi check and balances, yakni koreksi dan pengawasan terhadap pemerintah, dengan mendukung kebijakan yang dinilai sesuai kepentingan rakyat serta mengkritik kebijakan yang dianggap tidak tepat. Isu Reshuffle Kabinet Usai 17 Agustus, Muzani: Saya Belum Dengar, Itu Urusan Eksekutif Sikap Megawati Sebelumnya, Megawati menyatakan telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa PDIP tidak akan masuk dalam kabinet pemerintahan.
Megawati mengatakan PDIP memilih berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, tetapi keputusan tersebut bukan berarti partainya menjadi oposisi. Dengan demikian, istilah yang digunakan Viva berbeda dengan posisi yang disampaikan Megawati. Viva menyebut PDIP sebagai “oposisi konstruktif”, sedangkan Megawati menyatakan PDIP berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, bukan oposisi.
Sebagai penyeimbang, Megawati menyatakan PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai benar dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap melenceng. Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara Ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II: Masa Reses dan Sidang Kedua BPUPK di Jakarta, Senin (10/8/2026). TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyatakan sepakat dengan pandangan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengenai posisi partai yang tidak bergabung dalam pemerintahan.
Menurut Viva, sistem presidensial Indonesia secara konstitusional tidak mengenal partai oposisi sebagai lembaga negara seperti dalam sistem parlementer. “Karena itu, keberadaan partai yang tidak bergabung dalam pemerintahan bukanlah musuh pemerintah, melainkan menjadi salah satu instrumen demokrasi,” kata Viva kepada wartawan, Kamis (13/8/2026). Diketahui, PDIP menjadi satu-satunya partai politik di DPR RI yang memilih berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, partai politik parlemen lainnya bergabung dalam barisan pendukung pemerintah. Viva menyebut tidak ada pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menggunakan istilah partai koalisi, partai oposisi , shadow cabinet atau kabinet bayangan, maupun partai penyeimbang. Menurut dia, istilah-istilah tersebut merupakan terminologi politik untuk menjelaskan posisi politik partai terhadap pemerintahan.
Jokowi Hadir, SBY Absen, Apakah Megawati Datang ke Sidang MPR dan Upacara HUT ke-81 RI di Istana? Viva menilai demokrasi tidak menghendaki seluruh kekuatan politik berada di dalam pemerintahan. “Demokrasi membutuhkan dua fungsi secara simultan, yakni fungsi memerintah (governing) dan fungsi koreksi, mengontrol, dan atau mengawasi (checking),” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintahan yang kuat perlu diimbangi mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Menurut Viva, pemerintah membutuhkan dukungan agar dapat bekerja, sementara demokrasi membutuhkan pengawasan agar kekuasaan tidak menyimpang. Dalam konteks itu, Viva menyebut PDIP sebagai kekuatan “oposisi konstruktif” meski tidak menjadi bagian dari kabinet.
Menurut dia, PDIP dapat menjalankan fungsi check and balances, yakni koreksi dan pengawasan terhadap pemerintah, dengan mendukung kebijakan yang dinilai sesuai kepentingan rakyat serta mengkritik kebijakan yang dianggap tidak tepat. Isu Reshuffle Kabinet Usai 17 Agustus, Muzani: Saya Belum Dengar, Itu Urusan Eksekutif Sebelumnya, Megawati menyatakan telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa PDIP tidak akan masuk dalam kabinet pemerintahan. Megawati mengatakan PDIP memilih berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, tetapi keputusan tersebut bukan berarti partainya menjadi oposisi.
Dengan demikian, istilah yang digunakan Viva berbeda dengan posisi yang disampaikan Megawati. Viva menyebut PDIP sebagai “oposisi konstruktif”, sedangkan Megawati menyatakan PDIP berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, bukan oposisi. Sebagai penyeimbang, Megawati menyatakan PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai benar dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap melenceng.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara Ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II: Masa Reses dan Sidang Kedua BPUPK di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is PAN Sepakat dengan Megawati?PAN Sepakat dengan Megawati is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does PAN Sepakat dengan Megawati matter?PAN Sepakat dengan Megawati matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.