Polri Didesak Telusuri Aliran Dana 138 Tersangka Karhutla & Ungkap Pihak yang Membiayai
Polri Didesak Telusuri Aliran Dana 138 Tersangka Karhutla
Beritahitam.com – Desakan agar Polri Didesak Telusuri Aliran Dana 138 tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengemuka dari ruang paripurna. Pada Rabu (9/9/2026), Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat penegak hukum melangkah lebih jauh dari sekadar menangkap pelaku di lapangan. Dengan total 200 laporan pembakaran lahan yang telah diterima Polri, Sahroni menilai bahwa pemeriksaan jalur keuangan menjadi satu-satunya cara untuk membongkar siapa yang benar-benar mendanai aksi pembakaran tersebut.
Permintaan itu secara spesifik ditujukan kepada kerja sama antara Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Setiap rekening milik 138 tersangka harus dipindai untuk mendeteksi transfer, penarikan tunai, atau transaksi properti yang mengarah ke entitas tertentu. Dalam kerangka berpikir Sahroni, langkah ini akan memisahkan pembakaran spontan oleh individu dari operasi terstruktur yang dibiayai kepentingan bisnis.
"Saya apresiasi Polri yang sigap menangani karhutla sedari kemarin. Tapi belum cukup, saya minta Polri bersama PPATK telusuri rekening 138 tersangka tersebut, cek apakah ada aliran dana dari pihak tertentu yang memerintahkan atau membiayai."
Proporsi Tersangka: 119 Sengaja, 19 Lalai
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah merinci komposisi 138 tersangka: 119 orang diduga membakar secara sengaja, sementara 19 lainnya ditetapkan karena kelalaian. Ketimpangan angka tersebut, menurut Sahroni, mengindikasikan bahwa mayoritas kasus bukan sekadar kelalaian petani kecil melainkan tindakan yang direncanakan dengan motif ekonomi. Polri juga tengah mendalami dugaan keterlibatan delapan korporasi dalam rangkaian kebakaran tahun ini, meskipun nama perusahaan belum diumumkan secara detail.
Argumen temporal turut memperkuat kecurigaan. Sahroni mempertanyakan bagaimana ratusan titik lahan dapat terbakar dalam rentang waktu yang berdekatan tanpa koordinasi dari pihak berkepentingan. Pola serempak semacam itu, dalam konteks musim kemarau yang memang meningkatkan risiko kebakaran, sulit dijelaskan semata-mata oleh faktor cuaca.
"Karena rasanya janggal kalau ratusan orang bergerak dalam waktu berdekatan tanpa ada pihak berkepentingan yang mengorganisir. Ini juga lah yang bikin Presiden Prabowo marah kemarin, ada dugaan penanaman sawit di titik-titik lokasi bekas karhutla."
Rujukan terhadap reaksi Presiden Prabowo menunjukkan bahwa isu ini telah mendapat perhatian langsung dari tingkat tertinggi pemerintahan. Dugaan konversi lahan bekas kebakaran menjadi perkebunan kelapa sawit menambah dimensi ekonomi yang konkret: ada insentif finansial yang jelas bagi pihak yang mengorkestrasi pembakaran untuk kemudian mengklaim lahan.
Mekanisme PPATK dan Implikasi Hukum
PPATK berwenang memantau transaksi keuangan mencurigakan di seluruh sektor ekonomi Indonesia dan rutin menerbitkan laporan tahunan tentang aliran dana tidak wajar, termasuk yang terkait sektor perkebunan. Pelibatan lembaga ini dalam kasus karhutla berarti setiap transfer yang terhubung dengan rekening para tersangka akan dipetakan secara sistematis. Dalam preseden kasus korupsi dan pencucian uang sebelumnya, penelusuran aliran dana kerap menjadi titik balik yang mengungkap aktor tersembunyi di balik lapisan perantara.
Sahroni menutup desakannya dengan penekanan bahwa tindakan tegas harus menjangkau tidak hanya pelaku lapangan tetapi juga pihak di belakang mereka. Ia menggunakan istilah "cukong" untuk merujuk pada pemodal atau pengorganisir yang meraup keuntungan dari siklus pembakaran-klaim lahan. Apabila bukti kesengajaan ditemukan pada korporasi yang bersangkutan, proses hukum harus ditindaklanjuti tanpa kompromi.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Penelusuran Dana Karhutla
Apakah Polri sudah memiliki wewenang hukum untuk memeriksa rekening tersangka karhutla? Ya. Berdasarkan KUHP dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik Polri berwenang memeriksa rekening tersangka sepanjang ada izin pengadilan. Pelibatan PPATK memperkuat proses tersebut dengan akses ke data transaksi lintas lembaga keuangan.
Berapa jumlah tersangka dan laporan karhutla yang tercatat per September 2026? Per data yang disampaikan pada 9 September 2026, Polri mencatat 138 tersangka dan 200 laporan pembakaran lahan di berbagai wilayah Indonesia.
Apa peran PPATK dalam kasus ini? PPATK bertugas menganalisis pola transaksi keuangan para tersangka untuk mengidentifikasi sumber dana, penerima keuntungan, serta jaringan perantara. Hasil analisisnya dapat menjadi dasar penyidikan lanjutan atau pelimpahan ke jaksa.
Apakah desakan agar Polri Didesak Telusuri Aliran Dana 138 tersangka sudah ditindaklanjuti? Per informasi yang tersedia, desakan tersebut baru disampaikan secara resmi oleh Komisi III DPR. Polri dan PPATK belum mengumumkan jadwal atau hasil pemeriksaan rekening secara publik.