SETARA Institute Ungkap Kesenjangan Tata Kelola HAM dalam Hilirisasi Nikel di Maluku Utara
SETARA Institute Ungkap Kesenjangan Tata Kelola HAM Nikel Maluku Utara
Beritahitam.com – SETARA Institute ungkap kesenjangan tata kelola hak asasi manusia dalam proses hilirisasi nikel di Maluku Utara melalui laporan audit yang dikerjakan bersama Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI). Dokumen berjudul "Audit HAM pada Perusahaan Sektor Nikel di Maluku Utara: Membangun Fondasi Pertambangan yang Bertanggung Jawab" menyimpulkan bahwa laju ekspansi industri nikel di kawasan tersebut belum berjalan seirama dengan penguatan tata kelola sosial, ekologis, dan HAM secara nyata di lapangan. Temuan ini menjadi peringatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan perlindungan warga dan lingkungan.
Skor Komposit dan Posisi Lima Perusahaan
Lima entitas yang menjadi objek penilaian adalah PT Trimegah Bangun Persada Tbk (TBP/Harita Nickel), PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Weda Bay Nickel (WBN), PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), serta PT Wanatiara Persada. Metodologi audit menggabungkan pendekatan berbasis bukti operasional dengan analisis citra satelit untuk memastikan objektivitas data.
Hasil penilaian menempatkan Harita Nickel di posisi teratas dengan skor komposit 63,60 pada kategori Seted. ANTAM menyusul di angka 58,24, WBN di 41,76, dan IWIP di 41,12 — ketiganya masih berada pada level Improving. Di dasar daftar, Wanatiara Persada tercatat dengan skor 40,72 pada tingkat Basic, karena belum mencapai ambang batas minimum pada aspek normatif yang dipersyaratkan.
Celah Implementasi di Balik Regulasi Internal
Meski mayoritas perusahaan telah menyusun regulasi internal, kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG), serta instrumen keselamatan kerja, audit mengungkap jurang signifikan antara dokumen kebijakan dan pelaksanaan aktual di lapangan. Perlindungan masyarakat adat O'Hongana Manyawa, penerapan mekanisme persetujuan awal tanpa paksaan (FPIC), jaminan kebebasan berserikat, transparansi data ketenagakerjaan, hingga kepatuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara memadai. Dengan kata lain, SETARA Institute ungkap kesenjangan tata kelola yang bersifat struktural, bukan sekadar administratif.
Pernyataan Direktur Eksekutif SETARA Institute
Dalam keterangan pers pada Jumat (14/8/2026), Halili Hasan selaku Direktur Eksekutif SETARA Institute menegaskan bahwa ukuran keberhasilan agenda hilirisasi nasional tidak boleh direduksi menjadi sekadar metrik pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan dimensi kemanusiaan sebagai tolok ukur utama.
"Keberhasilan hilirisasi tidak hanya dapat diukur dari nilai investasi, kapasitas produksi, jumlah smelter, volume ekspor, ataupun pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan juga harus ditentukan oleh kemampuan industri untuk memastikan keselamatan pekerja, menjaga kualitas lingkungan, menghormati hak masyarakat, mencegah dampak negatif, serta menyediakan pemulihan yang efektif ketika kerugian terjadi."
Remediasi dan Dampak Kumulatif: Mata Rantai Terlemah
Audit turut menyoroti bahwa mekanisme pemulihan (remediasi) bagi masyarakat maupun ekosistem terdampak merupakan titik paling rapuh dalam tata kelola industri nikel saat ini. Banyak kanal pengaduan perusahaan yang belum memberikan kejelasan mengenai tahapan penyelesaian kasus, apalagi jaminan konkret agar pelanggaran serupa tidak terulang di kemudian hari.
Dalam dimensi lingkungan, penanganan dampak dituntut beralih dari kajian parsial menuju penilaian dampak kumulatif kawasan. Kebutuhan ini muncul mengingat intensitas interaksi antara aktivitas tambang, fasilitas smelter, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan wilayah pesisir di sekitar operasi yang semakin padat dari waktu ke waktu.
Peta Jalan Perbaikan Tiga Tahap
SETARA Institute mengingatkan bahwa pemenuhan standar HAM dan pelestarian lingkungan kini merupakan prasyarat mutlak dalam rantai pasok transisi energi global. Sebagai respons atas temuan audit, lembaga tersebut merumuskan peta jalan perbaikan bertahap yang mencakup tiga periode implementasi.
Tahap pertama (0–6 bulan) difokuskan pada tindakan darurat dan verifikasi lapangan untuk menghentikan pelanggaran aktif. Tahap kedua (6–18 bulan) mencakup evaluasi Human Rights Due Diligence (HRDD) serta pelaksanaan program pemulihan bagi masyarakat terdampak. Tahap ketiga (18–36 bulan) diarahkan pada integrasi Key Performance Indicator (KPI) dan evaluasi daya dukung kawasan secara menyeluruh. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa nikel Indonesia tetap kompetitif di pasar global sekaligus berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu audit HAM pada sektor pertambangan nikel?
Audit HAM adalah proses penilaian sistematis terhadap praktik perusahaan tambang dalam menghormati hak asasi manusia pekerja, masyarakat sekitar, dan lingkungan. Audit ini menggunakan bukti operasional, wawancara, serta analisis citra satelit untuk mengukur kesenjangan antara kebijakan tertulis dan pelaksanaan nyata.
Siapa yang bertanggung jawab atas laporan audit ini?
Laporan disusun secara kolaboratif oleh SETARA Institute for Democracy and Peace bersama Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI). Keduanya merupakan lembaga masyarakat sipil yang berfokus pada tata kelola, demokrasi, dan perlindungan HAM di Indonesia.
Apa langkah konkret yang direkomendasikan bagi perusahaan dengan skor rendah?
Perusahaan dengan skor pada level Basic atau Improving diminta segera melaksanakan verifikasi lapangan dalam enam bulan pertama, menyusun program remediasi berbasis HRDD, serta mengintegrasikan KPI HAM ke dalam laporan kinerja tahunan. Tanpa langkah ini, akses terhadap rantai pasok transisi energi global berisiko terhambat.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is SETARA Institute Ungkap Kesenjangan Tata Kelola?SETARA Institute Ungkap Kesenjangan Tata Kelola is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does SETARA Institute Ungkap Kesenjangan Tata Kelola matter?SETARA Institute Ungkap Kesenjangan Tata Kelola matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.