Soal Gempa NTT, DPD RI Minta Penanganan Tak Berhenti di Masa Darurat
Beritahitam.com – TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai meminta pemerintah memastikan penanganan korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dilakukan secara cepat dan terpadu. Menurut Yorrys, penanganan bencana tidak boleh hanya berfokus pada fase tanggap darurat. Pemerintah juga harus menyiapkan langkah pemulihan bagi masyarakat dan wilayah yang terdampak.
Hal itu disampaikan Yorrys menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8/2026) dini hari. "Sebagai Pimpinan DPD RI , saya menyampaikan duka mendalam atas musibah gempa yang melanda wilayah NTT ," ujar Yorrys kepada wartawan. Adapun BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 04.58 WIB dengan kedalaman 15 kilometer.
Episenter berada di laut, sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT. Gempa tersebut juga sempat memicu peringatan dini tsunami dan tsunami terdeteksi di sejumlah wilayah pesisir. Data sementara BNPB yang dilaporkan pada Sabtu sore, sebanyak 47 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut, sementara ribuan warga mengungsi.
Data korban masih berpotensi berubah seiring proses pendataan dan pencarian di lapangan. Yorrys mengatakan, korban meninggal maupun masyarakat yang terpaksa mengungsi merupakan sesama anak bangsa yang membutuhkan perhatian pemerintah. "Pemerintah harus memastikan setiap korban memperoleh bantuan.
Jangan sampai masyarakat yang berada di wilayah terdampak kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar maupun pelayanan kesehatan," tegasnya. Menurut Yorrys, kebutuhan tersebut meliputi layanan kesehatan, makanan, air bersih, tempat pengungsian, hingga perlindungan bagi kelompok rentan. Anak-anak, perempuan, lanjut usia, serta penyandang disabilitas disebut harus mendapatkan perhatian khusus selama berada di lokasi pengungsian.
Pakar Gempa: 72 Jam Masa Kritis, Pemerintah Harus Cegah Gempa NTT Berubah Jadi Tragedi Kemanusiaan Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Yorrys meminta proses evakuasi, pencarian dan pertolongan dilakukan secara maksimal. Ia menilai koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar penanganan korban dapat berlangsung cepat, terutama di tengah kemungkinan terjadinya gempa susulan dan kondisi infrastruktur yang terdampak. "Yang paling utama saat ini adalah keselamatan masyarakat.
Setiap perkembangan harus dipantau dan dilaporkan secara berkala sehingga keputusan yang diambil pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," katanya. Yorrys juga menyoroti pentingnya penyampaian informasi kepada masyarakat selama masa tanggap darurat. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai meminta pemerintah memastikan penanganan korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dilakukan secara cepat dan terpadu.
Menurut Yorrys, penanganan bencana tidak boleh hanya berfokus pada fase tanggap darurat. Pemerintah juga harus menyiapkan langkah pemulihan bagi masyarakat dan wilayah yang terdampak. Hal itu disampaikan Yorrys menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8/2026) dini hari.
"Sebagai Pimpinan DPD RI , saya menyampaikan duka mendalam atas musibah gempa yang melanda wilayah NTT ," ujar Yorrys kepada wartawan. Adapun BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 04.58 WIB dengan kedalaman 15 kilometer. Episenter berada di laut, sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT.
Gempa tersebut juga sempat memicu peringatan dini tsunami dan tsunami terdeteksi di sejumlah wilayah pesisir. Data sementara BNPB yang dilaporkan pada Sabtu sore, sebanyak 47 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut, sementara ribuan warga mengungsi. Data korban masih berpotensi berubah seiring proses pendataan dan pencarian di lapangan.
Yorrys mengatakan, korban meninggal maupun masyarakat yang terpaksa mengungsi merupakan sesama anak bangsa yang membutuhkan perhatian pemerintah. "Pemerintah harus memastikan setiap korban memperoleh bantuan. Jangan sampai masyarakat yang berada di wilayah terdampak kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar maupun pelayanan kesehatan," tegasnya.
Menurut Yorrys, kebutuhan tersebut meliputi layanan kesehatan, makanan, air bersih, tempat pengungsian, hingga perlindungan bagi kelompok rentan. Anak-anak, perempuan, lanjut usia, serta penyandang disabilitas disebut harus mendapatkan perhatian khusus selama berada di lokasi pengungsian. Pakar Gempa: 72 Jam Masa Kritis, Pemerintah Harus Cegah Gempa NTT Berubah Jadi Tragedi Kemanusiaan Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Yorrys meminta proses evakuasi, pencarian dan pertolongan dilakukan secara maksimal.
Ia menilai koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar penanganan korban dapat berlangsung cepat, terutama di tengah kemungkinan terjadinya gempa susulan dan kondisi infrastruktur yang terdampak. "Yang paling utama saat ini adalah keselamatan masyarakat. Setiap perkembangan harus dipantau dan dilaporkan secara berkala sehingga keputusan yang diambil pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," katanya.
Yorrys juga menyoroti pentingnya penyampaian informasi kepada masyarakat selama masa tanggap darurat.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Soal Gempa NTT DPD RI Minta?Soal Gempa NTT DPD RI Minta is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Soal Gempa NTT DPD RI Minta matter?Soal Gempa NTT DPD RI Minta matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.