TB Hasanuddin: Pelatihan Manajer Koperasi Tak Perlu Bermuatan Militer Berlebihan
Latest Program – Dalam latest program yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia, anggota Komisi I DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengkritik desain pelatihan yang diberikan kepada calon manajer Koperasi Desa dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Ia menegaskan bahwa elemen kemiliteran dalam program tersebut harus diatur agar tidak melampaui batas. Menurut TB Hasanuddin, pelatihan manajer koperasi lebih baik difokuskan pada penguatan keterampilan administrasi, strategi pengelolaan keuangan, dan peran organisasi dalam pembangunan ekonomi desa.
Peristiwa Kecelakaan dalam Pelatihan
Kritik ini muncul setelah terjadi beberapa insiden kecelakaan fatal selama Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) yang diintegrasikan dalam latest program. Dalam beberapa hari terakhir, laporan kecelakaan menambahkan ketegangan terhadap program ini. Dari data yang terkumpul, tiga peserta mengalami kejadian yang tidak terduga: Anisa Muyassaroh dari Balikpapan, Yonanda Muhammad Taugiq dari Baturaja, dan Novia Rahmadhani Sihotang dari Jakarta. Setiap korban memiliki latar belakang penyebab berbeda, mulai dari serangan panas hingga cardiac arrest.
Perspektif TB Hasanuddin terhadap Pelatihan Militer
“Pembelajaran dasar kemiliteran tetap penting, tetapi dalam konteks pelatihan manajer koperasi, kita harus memastikan bahwa komponen ini tidak mengganggu fokus utama program,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (26/6/2026). Ia menegaskan bahwa kebugaran fisik dan disiplin bisa dicapai melalui metode yang lebih sederhana, seperti senam pagi atau latihan baris-berbaris, tanpa harus mengorbankan keselamatan peserta.
Menurut politisi PDIP, pelatihan militer hanya diperlukan dalam tingkat dasar sebagai alat pembentukan mental dan kesehatan. Namun, untuk peserta yang akan menjabat sebagai manajer koperasi, lebih baik menekankan pelatihan teknis terkait bisnis dan tata kelola organisasi. Ia menyoroti bahwa penyesuaian materi pelatihan bisa mengurangi risiko kecelakaan yang terjadi selama latest program ini.
Rekomendasi Evaluasi Lengkap
TB Hasanuddin menyarankan adanya evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan. Evaluasi ini harus mencakup beberapa aspek kritis, seperti intensitas latihan, pengawasan medis, dan keakuratan skrining kesehatan peserta. “Korban kecelakaan ini adalah bukti bahwa program kita perlu diperbaiki agar tidak mengorbankan SDM yang menjadi target utama,” tambahnya. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pihak independen dalam menilai keefektifan pelatihan.
Dalam latest program, kegiatan kemiliteran seharusnya menjadi bagian dari program keseluruhan, bukan komponen utama. TB Hasanuddin menyarankan bahwa pemerintah dapat memperkuat pengawasan selama pelatihan, termasuk penggunaan peralatan pelindung yang memadai dan pemantauan kondisi peserta secara berkala. Selain itu, ia menegaskan bahwa pelatihan militer berlebihan bisa mengganggu konsentrasi peserta pada tujuan inti dari program koperasi.
Respon dari Kementerian Terkait
Dalam penjelasan resmi, Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa pelatihan kemiliteran di latest program dirancang untuk meningkatkan kedisiplinan dan kemampuan menghadapi situasi darurat dalam operasional koperasi. Mereka menegaskan bahwa program ini telah diujicobakan di berbagai daerah dan memiliki standar keamanan yang ketat. Namun, TB Hasanuddin menambahkan bahwa perlunya evaluasi lebih lanjut terutama setelah terjadi kecelakaan fatal yang memicu kekhawatiran masyarakat.
Menurutnya, pengembangan program harus berbasis data dan pengalaman langsung dari peserta. “Jika latest program tidak menyediakan ruang bagi peserta untuk beradaptasi secara perlahan, risiko keselamatan bisa meningkat drastis,” kata TB Hasanuddin. Ia menekankan bahwa keberhasilan pelatihan tidak hanya diukur dari disiplin, tetapi juga dari kemampuan peserta untuk berkontribusi nyata dalam penguatan ekonomi lokal melalui koperasi.
