Special Plan: Prabowo Kritik Kebijakan Pemerintah, Bantu Rakyat Miskin Dibilang Pemborosan, Kecurangan Malah Didiamkan
Beritahitam.com – Menjadi tema utama pernyataan Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Ia menyoroti kritik yang kerap muncul terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya meringankan beban rakyat miskin, yang sering dianggap sebagai pemborosan. Di sisi lain, praktik korupsi dan penyelundupan justru tidak mendapat respons yang memadai. Prabowo menilai ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam prioritas kebijakan, dimana kegiatan yang memberdayakan masyarakat dianggap kurang penting dibandingkan fenomena kecurangan yang terus berlangsung.
Target Pengentasan Kemiskinan Sesuai Agenda Global
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menempatkan ketahanan pangan, pengentasan kelaparan, dan pengurangan kemiskinan sebagai prioritas dalam Special Plan. Menurutnya, arah kebijakan ini sesuai dengan agenda global, terutama tujuan-tujuan yang diusung dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan pertama SDGs, No Poverty, menjadi dasar bagi upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa target ini bukan hanya pilihan pemerintah, melainkan visi bersama yang diadopsi oleh seluruh bangsa.
“Saudara-saudara, PBB sudah meramalkan bahaya kelaparan. Mereka canangkan SDG pertama untuk semua bangsa di dunia, SDG pertama adalah No Poverty, tidak ada kemiskinan,” kata Prabowo.
Belajar dari Negara-Negara Berpengalaman
Menurut Prabowo, pemerintah terus belajar dari pengalaman negara-negara lain yang dinilai sukses menekan angka kemiskinan. Tim khusus telah dikirim ke India, Brasil, Tiongkok, dan Vietnam untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan. Ia menilai pendekatan ini penting agar Indonesia dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam Special Plan. “Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara besar seperti itu. Banyak program yang bisa diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi lokal,” tambahnya.
Program Kebijakan untuk Masyarakat Terpinggirkan
Dalam Special Plan, Prabowo menekankan bahwa pemerintah sedang menjalankan berbagai program untuk menjangkau masyarakat terpinggirkan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Ia juga mengingatkan tentang pentingnya keadilan sosial dalam pembangunan, dengan menyebutkan bahwa program seperti MBG (Membangun Indonesia Berkelanjutan) dan Blueprint Kopdes Merah Putih merupakan langkah konkret untuk merealisasikan visi tersebut. “Ini yang sedang kita kerjakan. Jadi jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar,” imbuhnya.
“Kalau kita mau bantu rakyat kita yang miskin, dibilang pemborosan. Kalau kecurangan, penyelundupan, diam. Orang besar kasih kredit terus, triliunan. Orang kecil enggak boleh terima apa-apa. Zero Hunger, tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar,” ujarnya.
Keterlibatan Masyarakat dalam Special Plan
Prabowo menggarisbawahi bahwa keberhasilan Special Plan tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga peran aktif masyarakat. Ia menyebutkan bahwa program-program yang dirancang harus diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. “Kita perlu mengajak rakyat untuk ikut serta. Mereka adalah penentu utama keberhasilan,” jelasnya. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan dana, agar masyarakat dapat memantau dan menilai efektivitas kebijakan.
Kritik terhadap Transparansi Pengeluaran
Kritik terhadap kebijakan bantuan sosial sering kali muncul karena kurangnya transparansi dalam pengeluaran dana. Prabowo menilai bahwa publik harus diberikan data yang jelas tentang sebagian besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan. Ia mencontohkan bahwa jika program kesehatan atau pendidikan dianggap boros, tetapi dana korupsi yang besar tidak dipertanyakan, maka ini menunjukkan ketidakseimbangan nilai. “Special Plan harus menjadi jaminan bahwa dana digunakan dengan baik dan tepat sasaran,” katanya.
“Kita harus mencegah penyalahgunaan dana, termasuk dalam program Special Plan. Jangan sampai bantuan kepada rakyat miskin dianggap hanya sebagai penghias, sementara korupsi berjalan bebas,” tambah Prabowo.
