Ketimpangan Melebar, DPR Desak Perlindungan Pekerja Informal
Beritahitam.com – Jakarta — Pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29 persen pada triwulan kedua 2026 tidak diimbangi dengan penurunan kesenjangan. Justru sebaliknya, Ekonomi Tumbuh Ketimpangan Melebar menjadi fenomena yang mendorong Badan Anggaran DPR RI untuk segera mengusulkan penguatan program perlindungan bagi pekerja informal. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan pentingnya pengaktifan kembali program afirmasi dan jaminan sosial yang menyasar kelompok pekerja non-formal.
Menurut Said, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rasio Gini naik dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kenaikan ini terutama terasa di wilayah perkotaan. Ketimpangan Melebar tersebut erat kaitannya dengan dominasi sektor informal yang mencapai 59,3 persen atau setara 87,88 juta pekerja pada Mei 2026. Angka ini melonjak 1,6 persen dibandingkan akhir tahun 2025.
Program Afirmasi untuk Pekerja Informal
Said, yang juga anggota Komisi XI DPR, mengusulkan beberapa langkah konkret. Pertama, perluasan akses BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Kedua, pemberian beasiswa pendidikan bagi anak-anak pekerja informal. Ketiga, insentif fiskal bagi usaha mikro dan kecil yang menyerap tenaga kerja informal.
Angka ketimpangan di atas sekaligus menjelaskan bahwa mereka yang bertahan di sektor formal lebih bisa bertahan, atau bahkan tumbuh karena dukungan berbagai jaminan sosial. Sementara yang berada pada sektor informal lebih dihadapkan pada peningkatan inflasi pada sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan.
Pernyataan Said disampaikan kepada wartawan pada Kamis, 6 Agustus 2026. Ia menambahkan bahwa tantangan ke depan adalah memperbaiki iklim usaha dan mendorong inklusi pendidikan tinggi agar proporsi tenaga kerja formal bisa membesar. Ekonomi Tumbuh namun tidak merata ini memerlukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
Resiliensi Ekonomi di Tengah Gejolak Global
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, pertumbuhan 5,29 persen patut disyukuri. Said memaparkan, momen libur sekolah pada Juli lalu berkontribusi besar mendorong sektor akomodasi serta makanan dan minuman tumbuh hingga 10,6 persen. Masa penerimaan sekolah dan pendidikan tinggi juga memicu pertumbuhan sektor infokom sebesar 6,97 persen.
Musim kemarau yang begitu panas juga mendorong permintaan terhadap listrik untuk suplai pendingin ruangan. Konflik geopolitik meningkatkan harga gas, sehingga sektor listrik dan gas naik 10,81 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih berkinerja baik dengan kontribusi 53,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kinerja investasi (PMTB) juga tumbuh 6,87 persen, diiringi lompatan pertumbuhan ekspor yang mencapai 4,13 persen. Ekspor membaik jauh dari triwulan sebelumnya yang hanya 0,9 persen. Namun, Ekonomi Tumbuh Ketimpangan Melebar tetap menjadi perhatian utama pemerintah dan DPR.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Ketimpangan dan Pekerja Informal
Apa itu rasio Gini dan bagaimana mengukurnya? Rasio Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan. Nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Indonesia mengalami kenaikan dari 0,363 menjadi 0,368.
Berapa jumlah pekerja informal di Indonesia? Berdasarkan data Mei 2026, terdapat 87,88 juta pekerja informal atau 59,3 persen dari total tenaga kerja nasional.
Apa program afirmasi yang diusulkan DPR? DPR mengusulkan perluasan BPJS, beasiswa pendidikan, dan insentif fiskal bagi usaha mikro yang menyerap pekerja informal.
Bagaimana dampak inflasi terhadap pekerja informal? Pekerja informal lebih terdampak inflasi pada sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan dibandingkan pekerja formal.
Untuk informasi lebih lanjut tentang ekonomi Indonesia, kunjungi Tribunnews Ekonomi dan Tribunnews Nasional.
