Tak Ada Niat Jahat, Eks Petinggi BUMN Tuntut Vonis Bebas di Kasus Investasi TaniHub

Tak Ada Niat Jahat: Eks Petinggi Tuntut Vonis Bebas di Kasus TaniHub

Beritahitam.com – Kubu terdakwa dalam perkara investasi TaniHub Group kembali menegaskan bahwa tak ada niat jahat dari eks petinggi BUMN yang kini menghadapi proses banding. Mantan pimpinan BRI Ventures, Nicko Widjaja, secara resmi mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Jakarta setelah pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara atas tuduhan kelalaian dalam penanaman modal sebesar lima juta dolar AS ke TaniHub Group. Bagi tim kuasa hukum, vonis tersebut tidak mencerminkan fakta persidangan dan harus dibatalkan sepenuhnya.

Kronologi dan Latar Belakang Perkara

Perkara ini bermula dari proses investasi yang dilakukan BRI Ventures ke dalam ekosistem agrikultur digital TaniHub Group. Menurut dakwaan, Nicko Widjaja selaku pejabat yang bertanggung jawab atas keputusan investasi dianggap lalai menjalankan prosedur validasi data sebelum dana dilepaskan. Pengadilan tingkat pertama kemudian memvonisnya tiga tahun penjara dengan dasar kelalaian tersebut.

Namun, kubu terdakwa menilai bahwa setiap tahapan uji kelayakan — mulai dari analisis pasar, due diligence finansial, hingga persetujuan komite investasi — telah dijalankan secara berjenjang dan sesuai prosedur operasi standar (SOP) yang berlaku di lingkungan BUMN. Tidak ada satu pun langkah verifikasi yang dilewati atau dipaksakan di luar mekanisme yang ditetapkan.

Jalur Banding dan Argumen Pertahanan Hukum

Sidang banding yang semula dijadwalkan pada Rabu, 13 Agustus 2026, terpaksa diundur menjadi 20 Agustus 2026. Penyebab penundaan tersebut adalah ketidakhadiran Pamitra Wineka, mantan CEO TaniHub Group, yang dipanggil sebagai saksi kunci oleh majelis hakim tingkat banding.

Dalam persidangan sebelumnya, Nicko sendiri mempertanyakan landasan hukum vonis kelalaian yang dialamatkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa seluruh proses validasi data investasi telah dijalankan secara utuh tanpa ada satu pun prosedur yang dilewati atau diabaikan.

“Di mana kelalaian saya ketika semua proses sudah sesuai peraturan dari tahap awal hingga akhir? Semoga keadilan ditegakkan tanpa mengesampingkan fakta,” ujar Nicko dalam kesempatan terpisah.

Kuasa hukum Nicko, Ditho Sitompoel, memperkuat argumen dengan menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama sesungguhnya telah mempertimbangkan ketiadaan unsur mens rea, suap, kickback, maupun benturan kepentingan dalam perkara ini. Menurutnya, investasi yang dilakukan telah melewati uji kelayakan berjenjang sesuai SOP serta prinsip Business Judgment Rule yang menjadi landasan pengambilan keputusan korporasi di tingkat global.

“Sejak awal tidak ada niat jahat sama sekali dari eks petinggi yang bersangkutan. Penggunaan dana lima juta dolar AS pun murni untuk operasional TaniHub Group, bukan untuk kepentingan pribadi maupun pihak ketiga,” tegas Ditho Sitompoel.

Dengan pertimbangan hukum tersebut, kubu Nicko optimistis bahwa vonis bebas merupakan satu-satunya hasil yang dapat diterima pada tingkat banding. Mereka berharap majelis hakim tinggi menelaah kembali seluruh bukti dan keterangan saksi tanpa terpengaruh oleh konstruksi dakwaan yang dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas keputusan investasi korporasi.

Dukungan Moral dari KELOPAK

Dukungan moral turut datang dari Kelompok Perempuan Anti Kriminalisasi (KELOPAK). Perwakilan organisasi, Rei, menilai perkara ini menjadi tolok ukur penting bagi perlindungan kepastian hukum bagi pelaku usaha di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang telah melalui prosedur resmi dapat menimbulkan efek dingin bagi iklim investasi nasional.

“Menjelang HUT Kemerdekaan RI, makna merdeka yang seutuhnya adalah merdeka dari rasa takut dan khawatir sebagai warga negara. Kami mengajak masyarakat mengawal proses hukum ini hingga putusan akhir,” tutur Rei.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu Business Judgment Rule dan mengapa relevan dalam kasus investasi BUMN?

Business Judgment Rule adalah doktrin hukum korporasi yang melindungi direksi atau komisaris dari tuntutan pribadi selama keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, tanpa benturan kepentingan, dan berdasarkan informasi yang memadai. Dalam konteks perkara TaniHub, kuasa hukum berargumen bahwa Nicko telah memenuhi seluruh prasyarat doktrin tersebut sehingga tidak dapat dipidana atas hasil investasi yang kurang menguntungkan.

Apa perbedaan antara kelalaian dan niat jahat dalam hukum pidana Indonesia?

Kelalaian (Pasal 53 KUHP) mensyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat memperhitungkan akibat perbuatannya namun gagal melakukannya. Niat jahat atau dolus, sebaliknya, menuntut adanya kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Kubu terdakwa berargumen bahwa tidak terdapat kehendak tersebut karena seluruh prosedur telah dijalankan sesuai SOP.

Berapa lama proses banding biasanya berlangsung di Indonesia?

Berdasarkan ketentuan KUHAP, putusan banding harus dijatuhkan paling lambat 30 hari sejak berkas perkara diterima pengadilan tinggi. Dalam praktiknya, jadwal dapat bergeser karena alasan seperti ketidakhadiran saksi atau permintaan penundaan oleh salah satu pihak, sebagaimana terjadi pada kasus ini.