Soroti Potensi Revisi UU Advokat, Serikat Pengacara Indonesia Dorong Penguatan Struktur Organisasi

SPI Siapkan 15 DPD Baru Sebelum Penutupan Tahun 2026 di Tengah Bayang-Bayang Revisi UU Advokat

Beritahitam.com – Konsolidasi organisasi tingkat nasional menjadi prioritas utama Serikat Pengacara Indonesia (SPI) menjelang akhir tahun berjalan. Ketua Umum Trimedya Panjaitan menegaskan bahwa target organisasi adalah melantik 15 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebelum kalender 2026 berakhir. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri prosesi pelantikan pengurus DPD SPI DKI Jakarta sekaligus DPC SPI Jakarta Pusat di ibu kota, Selasa (18/8/2026).

Daerah yang Sedang Dipersiapkan

Beberapa provinsi telah masuk dalam daftar persiapan pelantikan, meliputi Jawa Barat, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara. Langkah ini bukan sekadar ekspansi administratif, melainkan respons strategis terhadap potensi perubahan regulasi yang mengatur profesi advokat.

Kaitan dengan Revisi UU Nomor 18 Tahun 2003

Trimedya menjelaskan bahwa penguatan struktur di tingkat daerah memiliki keterkaitan langsung dengan kemungkinan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Perubahan yang diantisipasi mencakup aspek persyaratan serta mekanisme verifikasi bagi organisasi advokat. Sebagai konsekuensi, SPI menetapkan bahwa setiap DPD wajib memiliki minimal lima Dewan Pimpinan Cabang (DPC) guna memastikan kehadiran organisasi hingga level paling bawah.

Ia juga menginstruksikan DPD SPI DKI Jakarta agar segera melengkapi formasi DPC di seluruh lima wilayah administratif Jakarta. Terkait standar verifikasi ke depan, Trimedya memperkirakan bahwa proses pengecekan tidak lagi terbatas pada daftar nama pengurus semata.

“Verifikasi itu bukan hanya soal nama-nama pengurus, tetapi ada enggak kantornya. Walaupun tidak seketat verifikasi partai politik, tetapi arahnya akan ke sana.”

Dengan demikian, keberadaan sekretariat fisik serta bukti aktivitas organisasi diprediksi akan menjadi bagian dari kriteria penilaian. Trimedya berharap SPI mampu memenuhi seluruh persyaratan apabila kelak jumlah organisasi advokat dibatasi melalui jalur legislasi.

Jejak Historis SPI dalam Lanskap Advokat Nasional

SPI tercatat telah beroperasi sejak tahun 1998 dan merupakan salah satu dari delapan organisasi advokat yang turut membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Latar historis tersebut menjadi landasan legitimasi organisasi dalam menyikapi dinamika regulasi profesi hukum.

Pemimpin Baru di Tingkat Daerah dan Cabang

Dalam prosesi pelantikan yang sama, Coki TN Sinambela terpilih mengemban amanah sebagai Ketua DPD SPI DKI Jakarta. Sementara itu, Djeni Marthen dipercaya memimpin DPC SPI Jakarta Pusat. Coki menyatakan bahwa konsolidasi internal akan segera dilakukan, termasuk mengaktifkan kembali kepengurusan SPI di seluruh wilayah Jakarta.

Djeni, di sisi lain, memandang pelantikan tersebut sebagai tanggung jawab yang harus dijawab dengan penguatan solidaritas internal serta peningkatan standar profesionalisme.

“Apa yang akan saya lakukan? Satu, memperkuat solidaritas, lalu meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kami akan menjadikan SPI Jakarta menjadi rumah bagi advokat muda maupun senior.”