Harhubnas 2026 Jadi Saat Tepat Memperkuat Keselamatan Transportasi
Beritahitam.com – Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 dinilai perlu menjadi ruang evaluasi serius bagi kebijakan transportasi Indonesia. Perhatian utama bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan kemampuan negara menjamin perjalanan masyarakat berlangsung aman sekaligus didukung layanan yang layak.
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menekankan bahwa Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab besar dalam dua bidang yang saling berkaitan: keselamatan dan pelayanan transportasi. Keduanya tidak bisa ditempatkan sebagai agenda pelengkap ketika mobilitas warga terus menjadi bagian penting dari aktivitas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan ekonomi.
“Momentum Hari Perhubungan Nasional ini seharusnya tidak berhenti pada perayaan seremonial semata, melainkan menjadi panggung koreksi mendasar terhadap arah kebijakan transportasi nasional,” kata Djoko, Kamis (17/9/2026).
Keselamatan Perjalanan Menjadi Fondasi Pelayanan Publik
Keselamatan transportasi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Warga membutuhkan kepastian bahwa perjalanan menggunakan angkutan jalan, kereta api, maupun moda lainnya dapat dilakukan dengan risiko yang ditekan semaksimal mungkin. Karena itu, perbaikan sistem tidak cukup dilihat dari pembangunan sarana fisik saja, tetapi juga dari pengawasan, pengoperasian layanan, serta kepatuhan terhadap aturan keselamatan.
Djoko mengaitkan kebutuhan tersebut dengan berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia, katanya, akan kehilangan makna apabila warga tidak memperoleh perlindungan memadai ketika melakukan perjalanan.
“Akan sia-sia pemerintah membuat manusia Indonesia unggul melalui Program MBG dan Sekolah Rakyat, namun mobilitas warganya tidak ada jaminan keselamatan,” ujarnya.
Pandangan ini menempatkan transportasi sebagai bagian dari layanan publik yang menentukan kesempatan masyarakat. Anak-anak harus dapat pergi ke sekolah dengan aman, pekerja memerlukan perjalanan yang andal, dan kelompok yang membutuhkan layanan kesehatan tidak semestinya menghadapi hambatan transportasi yang berisiko. Keselamatan, dalam konteks tersebut, bukan hanya urusan teknis operator atau pengemudi, tetapi kebutuhan dasar seluruh pengguna jalan dan angkutan umum.
Kepastian Anggaran untuk Angkutan Umum
Selain aspek keselamatan, keberlanjutan angkutan umum juga menjadi perhatian. Djoko mendorong penguatan skema Buy the Service atau BTS yang telah diterapkan di sejumlah daerah. Melalui skema ini, pemerintah melakukan intervensi agar layanan angkutan umum dapat tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat.
Ia memandang kepastian pendanaan jangka panjang penting agar layanan tersebut tidak perlahan menjadi beban pemerintah daerah semata. Tidak semua daerah mempunyai kapasitas fiskal yang sama untuk membiayai subsidi transportasi secara konsisten. Jika dukungan pusat melemah tanpa kesiapan daerah, kesinambungan pelayanan publik dapat ikut terancam.
“Intervensi pemerintah pusat melalui skema Buy the Service (BTS) di berbagai daerah harus diperkuat dan dikunci dengan kepastian anggaran jangka panjang, bukan perlahan dilepas begitu saja ke daerah yang fiskalnya terbatas,” jelasnya.
BTS dapat dipahami sebagai instrumen untuk menjaga keberadaan layanan, terutama pada rute yang tetap dibutuhkan warga tetapi belum tentu menghasilkan pendapatan cukup bagi operator. Keberadaan angkutan umum yang teratur juga berpotensi memberi pilihan perjalanan yang lebih tertib bagi masyarakat, terutama ketika penggunaan kendaraan pribadi masih mendominasi banyak kawasan perkotaan.
Dalam kerangka yang lebih luas, kepastian anggaran membantu pemerintah dan operator merencanakan layanan secara lebih stabil. Masyarakat pun membutuhkan jadwal, rute, dan kualitas pelayanan yang tidak mudah berubah karena pembiayaan yang bersifat sementara. Ketika transportasi umum bisa diandalkan, warga memiliki alternatif mobilitas yang tidak sepenuhnya bergantung pada kendaraan pribadi.
Prioritas untuk Angkutan Jalan dan Kereta Massal
Djoko juga mengusulkan agar subsidi modal maupun operasional dipusatkan pada angkutan jalan dan sistem perkeretaapian massal. Fokus tersebut dipandang lebih sejalan dengan kebutuhan mobilitas banyak orang dalam satu waktu.
Ia membandingkan arah kebijakan itu dengan pemberian insentif bagi kendaraan listrik pribadi. Kendaraan listrik memang terkait dengan perubahan teknologi transportasi, tetapi penggunaan mobil pribadi dalam jumlah besar tetap berpotensi menambah kepadatan di jalan. Karena itu, kebijakan transportasi perlu mempertimbangkan bukan hanya jenis energi yang digunakan, melainkan juga kapasitas moda dalam mengangkut penumpang secara efisien.
Angkutan massal dan layanan jalan yang baik dapat menjadi bagian penting dari strategi mengurangi tekanan lalu lintas. Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada kualitas layanan di lapangan, termasuk keterhubungan antarmoda, keteraturan operasional, keamanan pengguna, dan kepastian pembiayaan.
Penertiban ODOL dan Perlindungan Pengemudi
Agenda keselamatan juga tidak terlepas dari persoalan kendaraan barang dengan kelebihan dimensi dan muatan, atau Over Dimension Over Loading (ODOL). Praktik ODOL menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan angkutan barang dan menjadi bagian dari kebutuhan penegakan aturan di sektor transportasi jalan.
Penanganan kendaraan ODOL perlu dilihat sebagai upaya memperbaiki tata kelola keselamatan, bukan sekadar penindakan sesaat. Kendaraan yang membawa beban atau memiliki dimensi di luar ketentuan dapat menambah tantangan bagi kondisi jalan, lalu lintas, dan keselamatan pihak-pihak yang berada di sekitarnya. Di sisi lain, pembenahan kebijakan perlu memperhatikan kondisi kerja pengemudi yang berada di garis depan aktivitas distribusi barang.
Harhubnas 2026 dengan demikian dapat menjadi pengingat bahwa keberhasilan transportasi tidak diukur dari banyaknya seremoni atau proyek yang diumumkan. Ukurannya terletak pada apakah warga benar-benar memperoleh perjalanan yang aman, layanan umum yang tersedia secara berkelanjutan, serta sistem angkutan barang yang mematuhi aturan. Evaluasi kebijakan yang konsisten dibutuhkan agar keselamatan dan pelayanan tidak berhenti sebagai slogan, melainkan hadir dalam pengalaman mobilitas masyarakat setiap hari.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Pakar Dorong Kemenhub Berbenah?
Pakar Dorong Kemenhub Berbenah is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Pakar Dorong Kemenhub Berbenah matter?
Pakar Dorong Kemenhub Berbenah matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.