Indonesia dan Malaysia Dorong Percepatan Ekosistem Halal serta Perlindungan PMI
Beritahitam.com – Penguatan industri halal, pembangunan desa, dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi agenda penting dalam pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Ahmad Zahid hadir dalam kapasitasnya sebagai Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia. Pertemuan itu menegaskan kembali kedekatan hubungan Indonesia-Malaysia serta membuka ruang kerja sama yang lebih luas di sejumlah sektor yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat kedua negara.
Wapres Gibran menyampaikan salam dari Presiden Prabowo dan menempatkan Malaysia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Ia menilai kunjungan tersebut dapat mempererat hubungan yang sudah terjalin sekaligus menciptakan peluang baru yang saling menguntungkan.
“Salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo untuk Yang Mulia. Terima kasih sekali untuk kedatangannya. Malaysia adalah kawan dekat kami, mitra strategis kami,” kata Wapres.
“Saya sangat senang dengan kedatangan Yang Mulia. Saya yakin kunjungan Yang Mulia kali ini bisa lebih mempererat kerja sama dan juga membuka peluang-peluang baru yang nanti ke depan akan menguntungkan kedua negara,” lanjutnya.
Pasar halal bernilai besar
Salah satu fokus pembicaraan adalah percepatan kolaborasi pada industri halal. Kunjungan Ahmad Zahid ke Indonesia juga berkaitan dengan undangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menghadiri The 5th Summit of Halal 20 atau H20.
Indonesia dan Malaysia dipandang memiliki peluang besar untuk memperluas peredaran produk halal, baik di pasar masing-masing maupun di tingkat internasional. Kedua negara sama-sama memiliki kapasitas pasar yang relevan dalam perdagangan produk halal dan dapat saling memperkuat akses pelaku usaha.
Langkah yang dibahas mencakup penguatan pengakuan timbal balik atas produk halal dari kedua negara. Mekanisme ini diharapkan dapat mempermudah produk Indonesia memasuki Malaysia, sekaligus memberi ruang yang lebih lancar bagi produk Malaysia di Indonesia.
Pengakuan yang semakin baik terhadap standar dan produk halal dapat membantu pelaku usaha menghadapi proses akses pasar dengan lebih jelas. Bagi konsumen, kerja sama tersebut juga penting karena berkaitan dengan kepastian produk halal yang beredar lintas negara.
“Paling penting karena produk halal ini, di market, kebutuhan di dunia bernilai 1,3 trillion US Dollar. Besar. Dan tentunya, Indonesia dan Malaysia mempunyai market share untuk kita menawarkan produk-produk halal ke seluruh dunia,” ujarnya.
Nilai kebutuhan global yang disebut mencapai 1,3 triliun dolar AS menunjukkan bahwa kerja sama halal tidak hanya berkaitan dengan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Pembahasan itu juga menempatkan kedua negara pada peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk halal ke pasar dunia.
Menuju penguatan kerja sama halal ASEAN
Wapres Gibran turut mendorong agar kemitraan halal Indonesia-Malaysia tidak berhenti pada lingkup bilateral. Arah kerja sama yang dibicarakan adalah membangun ekosistem halal yang lebih kuat di kawasan ASEAN.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal menyampaikan bahwa Wapres mendukung percepatan pembentukan ASEAN Halal Council. Gagasan tersebut dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan tingkat kerja sama halal di kawasan.
“Mas Wapres sangat mendukung dan meminta segera dilakukan percepatan menuju ASEAN Halal Council. Karena ketika ASEAN Halal Council terwujud, ini sudah naik kelas halal,” tutur Haikal.
Jika kerja sama regional tersebut berkembang, pembahasan halal dapat menjangkau kebutuhan yang lebih luas, mulai dari akses produk hingga penguatan hubungan antarnegara ASEAN. Indonesia dan Malaysia dapat menjadi bagian penting dalam mendorong terbentuknya ekosistem yang lebih terhubung di kawasan.
Desa dan perlindungan pekerja migran
Selain sektor halal, pertemuan juga menyoroti peluang kerja sama di bidang pembangunan perdesaan. Posisi Ahmad Zahid sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia memberi ruang bagi pertukaran pandangan mengenai pembangunan wilayah dan masyarakat desa.
Agenda lain yang turut mendapat perhatian adalah pelindungan PMI di Malaysia. Isu ini memiliki arti penting karena menyangkut warga Indonesia yang bekerja di negara tetangga tersebut. Penguatan kerja sama antara kedua negara diharapkan dapat mendukung perhatian yang lebih baik terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia.
Pembicaraan di Istana Wakil Presiden mencerminkan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia mencakup kepentingan ekonomi sekaligus isu sosial. Industri halal menawarkan peluang pertumbuhan pasar, pembangunan desa berkaitan dengan kemajuan wilayah, sedangkan pelindungan PMI menyentuh kebutuhan warga Indonesia yang berada di luar negeri.
Ahmad Zahid menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diterimanya dan membawa salam dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk melanjutkan komunikasi strategis serta mempercepat peluang kolaborasi yang telah dibahas.
“Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sambutan yang sangat hangat setiap kali saya berada di Indonesia. Dan saya ingin menyampaikan salam dari Yang Mulia Bapak Anwar Ibrahim,” tuturnya.
Ke depan, penguatan pengakuan produk halal, pembentukan kerja sama halal tingkat ASEAN, pembangunan perdesaan, dan perlindungan PMI menjadi sejumlah bidang yang dapat menentukan manfaat konkret dari kemitraan Indonesia-Malaysia bagi kedua negara.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Wapres dan DPM Malaysia Bahas Percepatan?
Wapres dan DPM Malaysia Bahas Percepatan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Wapres dan DPM Malaysia Bahas Percepatan matter?
Wapres dan DPM Malaysia Bahas Percepatan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.