Pembangunan Sekolah Rakyat di Sumut Dikebut, Progres Pekerjaan Sudah 57 Persen
New Policy – Dalam rangka mendorong pengembangan pendidikan di Sumatera Utara, pemerintah telah menerapkan new policy yang mempercepat proses pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Langkah ini diambil untuk memastikan fasilitas pendidikan baru dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih membutuhkan peningkatan akses ke layanan pendidikan. Inspeksi terbaru yang dilakukan oleh Komisaris Utama PT Nindya Karya, Michael Umbas, menunjukkan bahwa progres konstruksi di dua lokasi, Deli Serdang dan Kota Medan, mencapai 57 persen dari target. Ini menjadi indikator kuat bahwa new policy yang diterapkan berhasil menggerakkan kecepatan pengerjaan proyek.
Program Strategis Nasional
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari proyek strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Proyek ini dikelola oleh PT Nindya Karya dengan nilai kontrak sekitar Rp1,2 triliun dan ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026. New policy yang diterapkan tidak hanya fokus pada kecepatan, tetapi juga memastikan kualitas konstruksi tetap terjaga. Michael Umbas menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini sangat tergantung pada kolaborasi yang solid antara pihak pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat setempat.
Pada lokasi Kota Medan, progres pembangunan SR mencapai 73,21 persen, yang melebihi target awal 51,42 persen. Angka ini menunjukkan efektivitas new policy dalam meningkatkan produktivitas tim konstruksi. Sementara itu, di Deli Serdang, progres mencapai 55,22 persen dari target 50,74 persen, dan di Serdang Bedagai, progresnya sebesar 53,71 persen. Wilayah Tapanuli Selatan dan Padang Sidempuan juga mencapai progres 51,90 persen dan 57,03 persen, masing-masing. Kecepatan ini mencerminkan komitmen pihak terkait untuk memenuhi jadwal yang telah ditetapkan.
Kunjungan Michael Umbas ke Kota Medan tidak hanya sebagai pengawasan lapangan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan langsung kepada tim yang bertugas. Ia didampingi oleh Project Manager Irwan Firmansyah dan melakukan pertemuan daring dengan para Project Manager SR di seluruh Sumut. New policy ini memberikan ruang bagi inovasi dalam pengelolaan proyek, seperti penggunaan teknologi dan manajemen risiko yang lebih efisien. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup inisiatif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas selama proses pembangunan.
“New policy ini dirancang untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Kami berharap melalui kebijakan ini, seluruh tim dapat bekerja lebih terkoordinasi dan memberikan hasil yang optimal,” jelas Michael Umbas.
Kebijakan percepatan pembangunan SR di Sumut selaras dengan visi Indonesia Emas, di mana akses pendidikan menjadi prioritas utama. Proyek ini bertujuan menyediakan ruang belajar yang layak bagi siswa dari berbagai latar belakang, terutama di daerah dengan kondisi ekonomi yang masih tertinggal. Dengan progres yang telah dicapai, pemerintah yakin new policy akan membantu mencapai target penyelesaian proyek secara tepat waktu. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan komunitas lokal dalam pengawasan dan pemeliharaan sekolah setelah selesai dibangun.
Proses percepatan pembangunan SR juga mencakup langkah-langkah spesifik seperti optimasi penggunaan sumber daya, pengurangan hambatan administratif, dan penerapan sistem manajemen proyek yang lebih modern. Michael Umbas menyoroti bahwa new policy tidak hanya mengubah cara kerja, tetapi juga memotivasi staf untuk berpikir kreatif dalam mengatasi tantangan lapangan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, dianggap sangat penting dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan proyek ini.
