Dari Negeri Rempah Menuju Negara Besar
Profil Penulis: Azis Subekti, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra
New Policy yang diusulkan dalam pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 20 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, mencerminkan upaya pemerintah untuk mengubah paradigma ekonomi Indonesia. Slide yang disajikan dalam pidato tersebut menggambarkan sejarah PDB per kapita dunia dari tahun 1500 hingga 1800, di mana Belanda sering kali menduduki posisi tertinggi. Fakta ini menjadi pengingat bahwa kekayaan alam Nusantara tidak hanya memengaruhi masa lalu, tetapi juga menjadi fondasi bagi New Policy yang ingin membangun kembali kekuatan ekonomi bangsa ini di tengah era globalisasi.
Sejarah Ekonomi: Rempah sebagai Daya Tarik Global
Pidato Presiden menyebutkan bahwa rempah-rempah dari Maluku dulu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dunia. Selat Malaka, sebagai jalur perdagangan vital, menghubungkan Asia Tenggara dengan Eropa, Afrika, dan Amerika. Kekayaan alam Nusantara, seperti bumi bunga dan kopi, tidak hanya menarik perhatian Portugis, Spanyol, dan Inggris, tetapi juga memastikan dominasi Belanda dalam sistem ekonomi kolonial. New Policy berusaha meniru strategi inovatif masa lalu, tetapi dengan pendekatan yang lebih modern, yaitu memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat global.
Kolonialisme Belanda pada masa itu tidak hanya tentang penaklukan wilayah, tetapi juga pengendalian sumber daya, pelabuhan, dan jalur perdagangan. Organisasi dagang seperti VOC menjadi simbol awal kapitalisme global, memperlihatkan bagaimana kekayaan Nusantara bisa diubah menjadi modal untuk kekuatan ekonomi besar. New Policy mengusung prinsip serupa, tetapi dengan tujuan untuk membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, memperbaiki ketimpangan yang terjadi selama abad ke-16 hingga ke-19.
Analisis data sejarah dalam pidato menunjukkan bahwa kekayaan Indonesia selama kolonialisme tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi Belanda, tetapi juga mengakibatkan stagnasi ekonomi lokal. New Policy berusaha mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan inisiatif seperti pengembangan sektor manufaktur, peningkatan investasi dalam infrastruktur, dan diversifikasi ekspor. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya pendidikan keuangan dan kebijakan ekonomi berbasis keberlanjutan, sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam sebagaimana masa lalu.
Ketimpangan Ekonomi: Pelajaran dari Sejarah
Slide PDB per kapita yang dibagikan dalam New Policy menjadi bahan diskusi tentang ketimpangan antara bangsa besar dan bangsa kolonial. Indonesia, meski memiliki potensi ekonomi yang besar, sering kali dianggap sebagai subjek pengeksploitasian yang tidak berimbang. Pidato Presiden mengingatkan bahwa sistem kolonial memperkuat pusat-pusat kekayaan global, seperti Amsterdam, sementara wilayah jajahan seperti Indonesia hanya menjadi sumber kekayaan tanpa manfaat ekonomi yang seimbang.
Memahami masa lalu menjadi kunci untuk merancang New Policy yang lebih baik. Dalam konteks ini, sejarah menunjukkan bahwa kolonialisme Belanda memperkuat ekonomi Eropa melalui perdagangan monopoli, sementara Nusantara kehilangan kapasitas untuk berkembang secara mandiri. New Policy berusaha mengatasi ketimpangan ini dengan membangun kerja sama antar daerah, memperkuat kebijakan ekonomi yang berbasis keberlanjutan, dan menekankan peran pemerintah pusat dalam distribusi kekayaan yang adil.
Kebijakan baru ini juga menggabungkan pelajaran sejarah dengan pendekatan modern, seperti penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi pasar. Dengan memperhatikan kekayaan alam sebagai penggerak utama, New Policy berharap mengubah keadaan ekonomi Indonesia dari menjadi wilayah pengeksploitasian menjadi negara besar yang mampu menentukan arah pembangunan sendiri. Tujuan ini sangat relevan, mengingat data sejarah menunjukkan bahwa kekayaan Nusantara dulu menjadi daya tarik global, dan kini perlu diubah menjadi fondasi kekuatan ekonomi nasional.
