Meeting Results: Wamendikdasmen Bicara Instruksi Prabowo Belajar Bahasa Prancis
Meeting Results – Dalam meeting results terkini, Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat memberikan penjelasan terbatas mengenai instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan peningkatan pengajaran bahasa Prancis di seluruh jenjang sekolah. Meski membenarkan adanya arahan dari Prabowo, Atip mengatakan pihaknya sedang melakukan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah konkretnya. “Kami akan menganalisis dan mengambil keputusan lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang diusulkan Presiden,” jelas Atip saat ditemui oleh media, Jumat (29/5/2026).
Proyeksi Global dan Langkah Strategis
Presiden Prabowo mengungkapkan keputusan tersebut dalam lawatannya ke Prancis, Kamis (28/5/2026), bersama Presiden Emmanuel Macron. Menurut Prabowo, pengenalan bahasa Prancis di pendidikan nasional merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga kompetitivitas Indonesia dalam dunia internasional. “Pemilihan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib di sekolah bertujuan menghadapi tantangan global dan memperkuat hubungan ekonomi serta diplomatik dengan negara-negara Prancis,” ujarnya dalam meeting results yang disiarkan oleh media. Kebijakan ini juga dianggap sebagai langkah untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi global.
Sebelumnya, Prabowo telah menegaskan bahwa bahasa Prancis memiliki peran penting dalam mengembangkan kerja sama bilateral dengan Prancis. “Kita ingin meningkatkan kemitraan ini dan menciptakan kesempatan investasi yang lebih luas di kedua negara,” tambahnya dalam meeting results yang dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian. Ia juga menyoroti bahwa bahasa Prancis merupakan alat komunikasi utama di kawasan Afrika, Asia Tenggara, dan Eropa, sehingga bisa menjadi jembatan dalam diplomasi dan ekonomi.
Proses Evaluasi dan Rencana Implementasi
Atip menegaskan bahwa evaluasi terkait instruksi Prabowo akan mencakup pertimbangan berbagai aspek, seperti kesiapan guru, kurikulum, dan sarana belajar. “Kami perlu memastikan bahwa pengajaran bahasa Prancis bisa dilakukan secara efektif tanpa mengganggu mata pelajaran lainnya,” jelas Atip. Menurutnya, kebijakan ini tidak akan diterapkan secara mendadak, tetapi akan dirancang dengan perlahan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap sistem pendidikan nasional.
Dalam meeting results yang sama, Atip juga menyebut bahwa pihaknya sedang mengkaji kemungkinan penggabungan bahasa Prancis dengan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran utama. “Kebijakan ini masih dalam tahap diskusi, dan kami akan menunggu masukan dari berbagai pihak sebelum menetapkan keputusan akhir,” lanjutnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan wajib belajar bahasa Prancis diusulkan untuk mendukung kompetensi siswa dalam menghadapi persaingan global.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadriani Irfani, menyoroti bahwa kebijakan wajib belajar bahasa Prancis perlu ditinjau ulang. “Kami akan meminta Kemendikdasmen menjelaskan roadmap penerapannya dalam rapat kerja nanti,” kata Lalu. Ia meminta agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan instruksi tersebut, terutama karena masih ada kejelasan yang belum tercapai mengenai pengajaran bahasa Portugis.
