Berpotensi Picu PHK, Asosiasi Industri Tembaku Minta Wacana Kemasan Polos Dibatalkan
Special Plan – JAKARTA – Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengkritik kebijakan standardisasi kemasan rokok (plain packaging) yang termuat dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Menurut organisasi ini, jika kebijakan tersebut diimplementasikan, akan berdampak signifikan pada kelangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT), yang dianggap sebagai salah satu sektor strategis nasional. Kebijakan ini dianggap mampu mengancam kehidupan jutaan pekerja yang bergantung pada industri tembakau.
Kelangsungan Ekonomi dan Pekerjaan Terancam
Ketua Umum GAPPRI, Henry Najoan, menekankan bahwa IHT memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, mulai dari tingkat pertanian hingga distribusi. Selain itu, sektor ini juga berkontribusi besar pada penerimaan negara melalui setoran cukai. “Dampak kebijakan ini tidak hanya menyentuh pabrik, tetapi juga pekerja, petani, dan keluarga mereka,” jelasnya, Jumat (5/6/2026). Ia menyarankan kebijakan harus dirancang secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi agar tidak merugikan masyarakat.
“Regulasi yang semakin ketat berpotensi mendorong peredaran rokok ilegal. Akhirnya, kondisi ini justru merugikan negara dan menciptakan distorsi di pasar,” kata Henry.
Produksi Rokok Turun Tahunan
Kebijakan ini dianggap memberatkan industri tembakau yang saat ini sudah menghadapi tekanan dari berbagai regulasi. Henry mencatat bahwa pada 2019, produksi rokok nasional mencapai 357 miliar batang ketika tarif cukai tidak mengalami kenaikan. Namun, sejak 2020 hingga 2025, angka tersebut terus menyusut, termasuk penurunan 3 persen pada periode 2024-2025. “Ketidakstabilan produksi ini memperparah risiko PHK, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang membaik,” tambahnya.
Kebijakan Multi-Dimensi yang Berdampak Luas
Henry juga menyebutkan bahwa wacana kemasan polos adalah bagian dari serangkaian regulasi yang menekan industri tembakau. Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta pihak lainnya tengah menyiapkan kebijakan yang berpotensi mengganggu operasional dan proses produksi. Contohnya, aturan batas nikotin dan tar yang sedang disusun, serta bahan tambahan yang menjadi fokus perhatian. “Semua regulasi ini menimbulkan tekanan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum di lapangan,” ujarnya.
Kebutuhan Deregulasi untuk Stabilitas
Kebijakan yang terus berkembang di tingkat pusat hingga daerah dinilai berpotensi menciptakan tumpang tindih. GAPPRI menyoroti bahwa ratusan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah memengaruhi lini bisnis pertembakauan. “Kami memohon kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan deregulasi peraturan-peraturan tersebut agar kebijakan dapat diseragamkan,” tuturnya. Dengan demikian, industri tembakau bisa terus beroperasi tanpa kekacauan tambahan.
Posisi GAPPRI dalam Membela Industri Tembakau
Asosiasi ini meminta agar wacana kemasan polos tidak diterapkan sebelum ada evaluasi menyeluruh terhadap dampaknya. Henry Najoan menegaskan bahwa kebijakan harus dirancang dengan keseimbangan antara upaya pengendalian konsumsi tembakau dan perlindungan terhadap keberlanjutan sektor industri. “Pemerintah perlu mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan sosial industri tembakau sebelum mengambil langkah-langkah yang bersifat menghambat,” imbuhnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, tren penurunan produksi rokok menjadi indikasi bahwa industri tembakau sedang mengalami tekanan besar. Selain itu, kebijakan bahan tambahan dan batasan nikotin serta tar juga dikhawatirkan akan menambah beban industri. GAPPRI menilai bahwa jika tidak ada penyesuaian, industri tembakau bisa terkena dampak serius, termasuk kemungkinan penutupan pabrik dan pengangguran massal.
Peran Sosial Industri Tembakau
Selain menjadi sumber pendapatan negara, industri tembakau juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. GAPPRI menyebutkan bahwa sekitar enam juta orang tergantung pada sektor ini, mulai dari buruh tani hingga pedagang eceran. “Mereka menjadi bagian dari ekosistem yang stabil, terutama di daerah-daerah pedesaan,” kata Henry. Ia menambahkan bahwa kebijakan yang tidak memperhatikan dampak sosial berisiko menghancurkan struktur perekonomian lokal.
Hasil Penelitian WHO: 20 Persen Pelajar Konsumsi Tembakau
WHO juga mengeluarkan pernyataan serupa, menyoroti bahwa 20 persen pelajar Indonesia tergolong sebagai konsumen tembakau. Dengan adanya kebijakan plain packaging dan regulasi lainnya, siklus konsumsi tembakau di kalangan anak muda dianggap berpotensi berlanjut. Henry menyatakan bahwa perlu ada kebijakan yang bisa mencegah penurunan konsumsi secara signifikan, terutama di kalangan generasi muda.
GAPPRI meminta pemerintah untuk lebih bijak dalam merumuskan kebijakan. Menurut mereka, regulasi yang terus berdatangan tanpa koordinasi menyeluruh bisa mengakibatkan gangguan di seluruh rantai produksi. Selain itu, kebijakan yang ketat di bidang kesehatan dan lingkungan harus diimbangi dengan pendekatan ekonomi yang terukur. “Industri tembakau perlu dukungan kebijakan yang seimbang agar tidak terkena dampak PHK yang mengkhawatirkan,” ujarnya.
Stabilitas Ekonomi dan Sosial Harus Diperhatikan
Kebijakan plain packaging dan regulasi terkait perlu dinilai tidak hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi. GAPPRI menegaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, industri tembakau telah dikepung oleh berbagai aturan yang terus berkembang. “Situasi ini memicu ketidakpastian hukum dan berisiko mematikan keberlangsungan usaha,” kata Henry. Ia menyarankan pemerintah untuk memperhatikan pertimbangan tersebut sebelum meluncurkan kebijakan baru.
Dengan ketergantungan yang tinggi pada industri tembakau, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi. GAPPRI menilai bahwa jika wacana kemasan polos diterapkan, akan berdampak negatif pada jumlah pengusaha kecil, pekerja, dan petani. “Kami berharap kebijakan ini bisa disesuaikan dengan kondisi industri yang sedang berkembang,” tutupnya.
