Maruarar Minta Pemda Segera Bebaskan Lahan 198 Ha untuk Hunian Tetap Korban Banjir Sumatera

Maruarar Minta Pemda Segera Bebaskan Lahan 198: Bebaskan Lahan 198 Ha Beritahitam.com – JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Maruarar Minta Pemda Segera Bebaskan Lahan 198 Ha

Beritahitam.com – JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, kembali menegaskan pentingnya percepatan pembebasan lahan seluas 198,21 hektare. Langkah ini krusial untuk mendukung pembangunan 7.952 unit Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana banjir di tiga provinsi Sumatera. Dengan fokus pada koordinasi yang lebih baik, Maruarar Minta Pemda Segera Bebaskan lahan yang masih menjadi kendala utama dalam proses konstruksi.

Menurut Maruarar, tanggung jawab penyediaan lahan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Ia mengkhawatirkan proses tender yang sedang berlangsung dapat terhambat akibat masalah legalitas tanah yang belum tuntas. Dalam rapat percepatan pemulihan yang diselenggarakan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/7/2026), ia menyampaikan kekhawatiran tersebut secara langsung kepada para pejabat terkait.

“Yang kedua, tadi kami sudah minta masalah lahan masih ada di beberapa tempat yang belum selesai. Ya, itu sudah saya sampaikan lama, jangan sampai nanti tendernya selesai lahannya belum beres. Ya, itu bukan kewenangan kami, tolong dibantu, Pak, supaya lahan itu bisa segera tuntas,” ujar Maruarar dengan tegas.

Kriteria Legalitas dan Keamanan Lokasi

Selain aspek hukum, kelayakan lokasi menjadi kriteria utama yang harus dipenuhi oleh Kementerian PKP. Maruarar menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memastikan lahan relokasi bebas dari risiko bencana susulan. Ia menekankan pentingnya memilih area yang benar-benar aman bagi penghuni baru agar tidak terjadi masalah serupa di kemudian hari.

“Karena kita itu mencari lahannya itu harus yang clear and clean, ya. Secara legal juga oke, secara keamanan juga misalnya jangan dia longsor, banjir gitu loh,” tegasnya.

Maruarar juga menyoroti pentingnya aksesibilitas bagi penghuni Huntap. Ia menolak konsep permukiman terisolasi yang jauh dari fasilitas publik. Tujuannya agar rumah-rumah yang dibangun dengan dana negara tidak ditinggalkan warga karena sulit diakses. Hal ini sejalan dengan permintaan Maruarar Minta Pemda Segera Bebaskan lahan yang memenuhi semua kriteria yang ditetapkan.

“Saya sudah minta dari awal, lahan yang disiapkan itu benar-benar aman. Jangan kita memindahkan masyarakat yang terkena bencana ke daerah yang tidak aman juga. Jadi itu betul-betul tempatnya yang aman, kedua juga harus dengan akses kehidupannya jangan terlalu jauh,” jelasnya.

Detail Anggaran dan Penyebaran Lokasi

Maruarar menambahkan bahwa akses ke fasilitas dasar harus mudah dijangkau oleh seluruh penghuni. Ia menyebutkan beberapa fasilitas penting yang harus dekat dengan lokasi hunian baru agar kehidupan sehari-hari tidak terganggu. Sekolah, pasar, rumah sakit, dan tempat ibadah menjadi prioritas utama dalam penentuan lokasi.

“Yang pertama ke sekolah anak-anaknya, kedua ke pasar, ketiga ke rumah sakit, keempat ke tempat ibadah. Jadi supaya jangan nanti kosong, kalau dibuatnya jauh sekali nanti enggak ada yang mau menghuni gitu,” sambungnya.

Total kebutuhan lahan 198,21 hektare tersebar di 54 lokasi kompleks di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pembangunan 7.952 unit Huntap komunal ini menggunakan anggaran Rp2,2 triliun. Konstruksi massif ditargetkan dimulai pada September 2026 dengan menerapkan teknologi tahan gempa serta material produksi dalam negeri. Dengan pembebasan lahan yang cepat, seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.