Abdul Mu’ti Minta Tambahan Rp157,76 Triliun untuk Sekolah Gratis dan Guru Lanjut S1

Kemendikdasmen Ajukan Tambahan Rp157,76 Triliun: Menjawab Kesenjangan Anggaran Pendidikan 2027

Beritahitam.com – Angka Rp61,10 triliun yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebagai pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk tahun fiskal 2027 dinilai jauh dari kebutuhan riil di lapangan. Kesenjangan itulah yang mendorong Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti melayangkan permohonan tambahan sebesar Rp157,76 triliun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Permintaan tersebut bukan sekadar angka di atas kertas; ia mencerminkan beban program yang harus ditangani kementerian dalam satu siklus anggaran penuh, mulai dari rehabilitasi puluhan ribu sekolah hingga pembiayaan studi lanjutan bagi ratusan ribu guru.

Permohonan tambahan itu disampaikan secara resmi melalui surat tertanggal 27 Agustus 2026, ditujukan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, serta Menteri Sekretaris Negara. Langkah administratif tersebut kemudian dipaparkan langsung di hadapan legislator dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 31 Agustus 2026.

“Kemendikdasmen secara resmi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun untuk dukungan berbagai program prioritas nasional dan kementerian,” ujar Abdul Mu’ti dalam forum parlemen tersebut.

Lima Pilar Prioritas yang Menggerakkan Permintaan Tambahan

Mu’ti merinci bahwa dana tambahan yang diminta akan dialokasikan ke lima bidang strategis. Pilar pertama mencakup perluasan program revitalisasi 100.000 satuan pendidikan, sebuah target yang selaras dengan arahan Presiden untuk memperbaiki infrastruktur sekolah yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Pilar kedua berfokus pada kenaikan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang sekolah dasar dan menengah pertama, sekaligus penguatan skema beasiswa bagi siswa kurang mampu.

Pilar ketiga menyangkut penyediaan sarana dan peralatan pendidikan yang selama ini menjadi titik lemah di banyak daerah terpencil. Pilar keempat memperluas cakupan bantuan biaya pendidikan bagi guru yang hendak menempuh studi strata satu atau diploma empat, sebuah langkah yang secara langsung menyentuh kualitas tenaga pengajar di tingkat dasar. Pilar kelima mencakup program-program pendukung pembelajaran inklusif dan merata, memastikan bahwa anak-anak di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) tidak tertinggal dari akses pendidikan berkualitas.

Posisi Anggaran Saat Ini dan Alokasi yang Sudah Terpetakan

Sebelum permohonan tambahan diproses, pagu indikatif Kemendikdasmen 2027 sebelumnya berada di angka Rp58,24 triliun. Angka tersebut kemudian naik Rp2,86 triliun menjadi Rp61,10 triliun setelah penetapan oleh Kementerian Keuangan. Dari total tersebut, porsi terbesar—Rp55,5 triliun—dialokasikan langsung untuk mendukung program kerja prioritas nasional.

Rincian alokasi yang sudah terpetakan mencakup: revitalisasi pendidikan senilai Rp9,28 triliun; inisiatif awal wajib belajar pendidikan dasar gratis sebesar Rp5 triliun; bantuan perlengkapan sekolah Rp250 miliar; pembangunan sekolah nasional terintegrasi Rp7,21 triliun; serta digitalisasi pembelajaran Rp5,83 triliun. Di sisi kesejahteraan tenaga pendidik, terdapat pos peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar Rp14,09 triliun, pembiayaan PIP Rp13,79 triliun, dan studio guru Rp40 miliar.

Implikasi Politik dan Teknis di Balik Permintaan Tambahan

Permintaan tambahan anggaran setinggi Rp157,76 triliun—yang secara proporsional hampir tiga kali lipat dari pagu yang sudah ditetapkan—menempatkan Kemendikdasmen dalam posisi negosiasi yang kompleks dengan Kementerian Keuangan dan DPR. Dalam praktik fiskal Indonesia, tambahan anggaran di luar pagu indikatif memerlukan justifikasi teknis yang kuat, termasuk analisis kebutuhan per satuan biaya, proyeksi inflasi, serta dampak terhadap defisit fiskal nasional.

Program revitalisasi 100.000 satuan pendidikan sendiri merupakan komitmen besar yang menuntut pengerahan sumber daya dalam skala masif. Setiap satuan pendidikan yang direvitalisasi membutuhkan anggaran untuk perbaikan struktur bangunan, pengadaan mebel, instalasi listrik dan air bersih, hingga konektivitas internet. Ketika dikalikan dengan skala nasional, kebutuhan fiskal menjadi sangat besar dan tidak dapat ditampung dalam pagu awal yang relatif terbatas.

Sementara itu, peningkatan satuan biaya PIP menyentuh langsung jutaan siswa SD dan SMP dari keluarga miskin dan rentan. Program ini, yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir, berfungsi sebagai jaring pengaman agar faktor ekonomi tidak menjadi alasan anak putus sekolah. Kenaikan satuan biaya yang diusulkan bertujuan menyesuaikan nilai bantuan dengan inflasi biaya pendidikan dan memperluas cakupan penerima manfaat.

Aspek yang paling jarang mendapat sorotan publik namun krusial adalah pilar keempat: pembiayaan studi S1 atau D4 bagi guru. Banyak guru di daerah yang mengajar tanpa pernah menyelesaikan pendidikan formal tingkat sarjana. Tanpa akses pembiayaan, kualitas pengajaran di tingkat dasar akan terus tertahan pada standar yang tidak memadai. Permintaan tambahan ini, jika disetujui, berpotensi mengubah lanskap kompetensi tenaga pendidik dalam satu generasi.

Proses selanjutnya kini berada di tangan Komisi X DPR RI dan Kementerian Keuangan. Apakah permohonan tambahan akan disetujui secara penuh, sebagian, atau ditunda ke siklus anggaran berikutnya, akan menentukan seberapa cepat program-program prioritas pendidikan dapat diimplementasikan pada tahun 2027. Bagi jutaan siswa dan guru di seluruh Indonesia, jawaban atas pertanyaan itu bukan sekadar urusan fiskal—ia adalah penentu apakah hak atas pendidikan yang bermutu benar-benar terwujud atau kembali tertunda.