BPS Targetkan Sensus Ekonomi 2026 Tuntas 100 Persen pada 17 Agustus

BPS Targetkan Sensus Ekonomi 2026 Tuntas 100 Persen pada 17 Agustus

Beritahitam.com – Jakarta — Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mengumumkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tengah memasuki tahap akhir pengumpulan data di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru yang dirilis pada 8 Agustus 2026, capaian nasional telah mencapai 88 persen dari total target yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya mendata pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi nasional.

Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS RI, menegaskan bahwa seluruh proses sensus di lapangan ditargetkan selesai sepenuhnya pada 17 Agustus mendatang. Tanggal tersebut dipilih secara simbolis karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah tahap pengumpulan data selesai, BPS akan melanjutkan proses verifikasi untuk memastikan kualitas dan kelengkapan informasi yang telah dihimpun dari seluruh Indonesia.

Pernyataan resmi ini disampaikan dalam sesi wawancara eksklusif bersama Febby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Pertemuan berlangsung di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, pada hari Sabtu (8/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Amalia memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi terkini Sensus Ekonomi 2026 serta tantangan yang dihadapi petugas di lapangan.

“Per hari ini, pencapaian nasional kita sudah menyentuh angka 88 persen. Kami menargetkan pada 17 Agustus nanti capaian lapangan sudah bisa menyentuh 100 persen. Sisa waktu setelah itu akan kami fokuskan sepenuhnya untuk melakukan cek kualitas dan cakupan (coverage) data agar tidak ada yang terlewat,” jelas Amalia Adininggar Widyasanti.

Tantangan Petugas Sensus di Lapangan

Amalia menguraikan berbagai hambatan yang dihadapi para petugas sensus selama menjalankan tugas sebagai pahlawan data. Salah satu kendala utama adalah kesulitan mengakses kawasan perumahan mewah dan apartemen premium di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Ketatnya sistem keamanan di lokasi-lokasi tersebut mengharuskan BPS daerah untuk menjalin koordinasi intensif dengan pengelola kawasan atau security gedung.

Selain hambatan fisik, banyak petugas yang mengalami perlakuan kurang menyenangkan dari masyarakat. Penolakan, pengusiran, hingga dimarahi oleh pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi pengalaman yang sering terjadi selama proses sensus. Kondisi ini diperparah oleh penyebaran disinformasi atau hoaks yang membuat pelaku usaha salah paham mengenai tujuan kedatangan petugas BPS.

Banyak pengusaha mengira kedatangan petugas BPS merupakan petugas pajak daerah yang akan meningkatkan pungutan retribusi usaha mereka. Padahal, pendataan Sensus Ekonomi ini murni untuk kepentingan statistik pembangunan nasional dan tidak ada hubungannya dengan pemungutan pajak.

“Padahal di kuesioner kami, baik versi kertas maupun versi digital, sudah tercantum disclaimer yang sangat jelas bahwa pendataan Sensus Ekonomi ini tidak ada hubungannya dengan pajak dan tidak dipungut biaya apa pun. Sensus ini murni untuk kepentingan statistik pembangunan nasional,” tegas Amalia.

Evakuasi Petugas dan Inovasi Teknologi

Di kawasan rawan konflik seperti pedalaman Papua, petugas sensus pernah dilaporkan ditahan oleh kelompok bersenjata. Beruntungnya, mereka berhasil dievakuasi dengan selamat berkat kesiapsiagaan kepolisian dan TNI setempat yang mengawal keamanan petugas di wilayah tersebut. Insiden ini menjadi salah satu tantangan serius yang harus dihadapi selama pelaksanaan sensus.

Untuk menjaga tingkat kesalahan (error) tetap di bawah batas toleransi standar internasional sebesar 10 persen, BPS menerapkan mekanisme penjaminan kualitas berlapis atau Quality Gate. Mekanisme ini beroperasi di tingkat pengawas lapangan serta BPS kabupaten dan kota untuk memastikan setiap data yang masuk telah melalui proses validasi yang ketat.

Sebagai terobosan baru, BPS juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan Generative AI untuk membantu petugas lapangan mengklasifikasikan jenis usaha ke dalam sistem Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang terbaru. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses pengelompokan sektor usaha.

Selain aspek teknis, sensus ini juga mencatatkan cerita humanis menarik, termasuk temuan seorang nenek berusia 100 tahun yang masih mahir melakukan pekerjaan menjahit. Temuan ini menjadi bukti bahwa usaha mikro dan kecil tetap menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia di berbagai generasi.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Berapa target penyelesaian Sensus Ekonomi 2026?

BPS menargetkan penyelesaian Sensus Ekonomi 2026 sepenuhnya pada 17 Agustus 2026 dengan capaian 100 persen di seluruh wilayah Indonesia.

Apa saja tantangan utama petugas sensus?

Tantangan utama meliputi kesulitan mengakses kawasan premium, penolakan dari masyarakat, serta disinformasi yang membuat pelaku usaha salah paham.

Bagaimana BPS memastikan kualitas data?

BPS menerapkan mekanisme Quality Gate berlapis di tingkat lapangan dan BPS kabupaten/kota untuk menjaga tingkat kesalahan di bawah 10 persen.

Apakah Sensus Ekonomi 2026 dipungut biaya?

Tidak. Sensus Ekonomi 2026 murni untuk kepentingan statistik pembangunan nasional dan tidak dipungut biaya apa pun dari pelaku usaha.