Key Strategy: YLBHI Tekankan Prabowo Belum Terealisasi Janji Usut Tuntas Kasus Andrie Yunus
Key Strategy – JAKARTA – YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) mengungkapkan bahwa janji Prabowo Subianto untuk menelusuri kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus belum terpenuhi. Dalam pernyataan terbaru, Muhammad Isnur, pengurus utama YLBHI, menyatakan bahwa investigasi telah mengidentifikasi 16 pelaku di tingkat lapangan, termasuk perwira TNI dengan pangkat letkol. “Kami sudah menemukan detail nama-nama pelaku dan jejak peran mereka, tetapi hingga kini tidak ada bukti yang konkrit mengungkap akar masalah,” kata Isnur di Jakarta, Jumat (5/06/2026). Ia menekankan bahwa Key Strategy Prabowo dalam menyikapi kasus ini terasa hanyalah sekadar omon-omon.
Latar Belakang Kasus Andrie Yunus
Kasus Andrie Yunus memicu perdebatan mengenai keterlibatan aparat dalam penganiayaan terhadap aktivis. Pada Rabu (3/6/2026), empat anggota BAIS TNI (Badan Intelijen Strategis) dihadirkan dalam sidang tuntutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Mereka dituduh melakukan penganiayaan bersama dan terbukti bersalah tiga orang, sementara satu masih dalam penyelidikan. Penuntutan menargetkan hukuman 2,5 tahun penjara, yang dinilai YLBHI sebagai langkah awal tetapi belum mencakup seluruh keterlibatan yang dugaan besar.
“Janji Prabowo untuk membongkar jejaring pelaku dan sumber dana dalam kasus Andrie sudah lama disampaikan, tapi hingga kini belum ada tindak lanjut konkret,” tegas Isnur. “Kami menilai bahwa key strategy Prabowo dalam kasus ini hanya sebatas pengumuman, tanpa upaya nyata untuk menelusuri sampai ke akar.”
Perspektif YLBHI: Key Strategy dalam Proses Hukum
YLBHI menilai bahwa key strategy Prabowo dalam mengusut kasus Andrie Yunus kurang efektif karena tidak melibatkan lembaga independen atau pendekatan yang transparan. Sebagai organisasi advokasi, YLBHI berharap proses hukum bisa mencakup seluruh pihak yang terlibat, termasuk jaringan perintah dan pendanaan, agar tercapai keadilan. “Key strategy ini harus menjadi landasan untuk memastikan investigasi tidak hanya berhenti di tingkat manajerial tetapi melibatkan penyidikan yang lebih mendalam,” tambah Isnur.
Kasus ini juga menjadi sorotan karena menunjukkan kelemahan sistem pengawasan internal TNI terhadap kekerasan terhadap aktivis. YLBHI mengingatkan bahwa pengungkapan detail lengkap tentang dana dan peran masing-masing pelaku adalah bagian penting dari key strategy yang seharusnya dijalankan. “Tanpa itu, kasus Andrie hanya menjadi contoh omon-omon, tanpa dampak nyata untuk reformasi,” jelas Isnur.
Respons Prabowo terhadap Pernyataan YLBHI
Sebelumnya, Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus yang melibatkan aparat. Ia menyebutkan kemungkinan pembentukan tim independen untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat. “Kita bisa pertimbangkan pembentukan tim pencari fakta, asal independen,” ujarnya di Jakarta, Kamis (19/03/2026) malam. Meski demikian, YLBHI masih mempertanyakan apakah janji tersebut benar-benar dijalankan dengan baik atau hanya menjadi bagian dari key strategy yang bersifat formal.
Key strategy Prabowo dalam kasus ini dilihat sebagai pernyataan politik yang lebih dari sekadar kebijakan hukum. YLBHI mengingatkan bahwa keberhasilan key strategy tergantung pada keseriusan pelaksanaannya, bukan hanya pada mulut pesan. “Jika key strategy ini tidak diimplementasikan dengan tepat, maka kasus Andrie Yunus bisa menjadi cerminan korupsi informasi dalam proses pengadilan,” kata Isnur.
“Key strategy yang ideal adalah ketika janji dibuktikan melalui tindakan nyata, seperti memanggil saksi, menyelidiki jejak pendanaan, dan memberikan jawaban atas semua pertanyaan,” tambah Isnur. “Kasus Andrie menunjukkan bahwa key strategy Prabowo masih terasa seperti rumput di tepi jalan, yang hanya terlihat tetapi tidak memberi dampak signifikan.”
Kebutuhan untuk Key Strategy yang Konsisten
YLBHI menekankan pentingnya key strategy yang konsisten dan terukur dalam menangani kasus korupsi dan kekerasan terhadap aktivis. Dalam pernyataannya, Isnur meminta agar pihak berwenang tidak hanya fokus pada pelaku utama tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang mungkin menyembunyikan fakta. “Kasus Andrie Yunus adalah salah satu dari sekian banyak insiden yang bisa diungkap jika key strategy dilakukan dengan baik,” katanya.
Kebutuhan untuk key strategy yang lebih komprehensif juga diperlukan dalam upaya menghindari konflik kepentingan dalam proses hukum. YLBHI berharap bahwa pembentukan tim independen bisa menjadi langkah konkrit untuk menjawab semua pertanyaan yang belum terpecahkan. “Dengan key strategy yang terpadu, kasus Andrie Yunus bisa menjadi bagian dari reformasi sistem hukum di Indonesia,” tutup Isnur.
