KPK Buka Opsi Jemput Paksa Rudy Tanoesoedibjo dalam Kasus Korupsi Bansos Beras

KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Rudy Tanoe Usai Mangkir Pemeriksaan

Beritahitam.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengkaji kemungkinan melakukan penjemputan paksa terhadap Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, yang lebih dikenal dengan nama Rudy Tanoe. Langkah hukum ini dipertimbangkan setelah sang kakak dari Hary Tanoesoedibjo tersebut tidak muncul sesuai jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026.

Sebelumnya, lembaga antirasuah tersebut memanggil Rudy dengan status saksi guna memperdalam penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan sosial berupa beras. Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi fokus kasus ini.

Ketidakhadiran Saksi Menghambat Proses Penyidikan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, telah mengonfirmasi bahwa Rudy tidak hadir pada pemeriksaan tersebut. Yang datang hanyalah surat permohonan untuk mengubah jadwal pemeriksaan. Dalam pernyataannya, Budi memberikan ultimatum kepada Rudy, yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT DNR Logistik serta Direktur Utama PT Dosni Roha, agar menunjukkan sikap kooperatif dalam memenuhi panggilan hukum selanjutnya.

“Dalam kesempatan ini KPK mengimbau agar saksi kooperatif untuk pemanggilan ataupun penjadwalan pemeriksaan berikutnya, jangan sampai kemudian penjadwalan ulang yang terus dilakukan ini kemudian menunda-nunda proses penyidikan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Budi menekankan bahwa ketiadaan saksi tersebut sangat mengganggu jalannya penyidikan yang sedang berlangsung. Penyidik membutuhkan keterangan lengkap dari Rudy untuk melengkapi berkas perkara dan menyusun konstruksi yang utuh mengenai skandal korupsi ini. Selain itu, peran masing-masing pihak juga perlu ditelusuri lebih lanjut.

KPK Resmi Tetapkan Tersangka dalam Kasus Bansos Beras

KPK secara resmi telah menetapkan Rudy Tanoe sebagai tersangka bersama Edi Suharto, Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, serta Kanisius Jerry Tengker, Direktur Utama PT DNR Logistik periode 2018–2022. Selain individu, KPK juga menjatuhkan status tersangka kepada dua entitas korporasi, yaitu PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik.

Kasus ini bermula ketika Kementerian Sosial memberikan kontrak distribusi bantuan sosial senilai Rp 335 miliar kepada perusahaan yang berafiliasi dengan Rudy. KPK menemukan fakta bahwa Perum Bulog sebenarnya mengajukan penawaran harga penyaluran yang jauh lebih rendah, hanya Rp 113 miliar untuk volume pekerjaan yang sama di 15 provinsi.

Selisih harga kontrak yang sangat signifikan ini menguntungkan pihak swasta secara sepihak dan menggerogoti keuangan negara hingga mencapai Rp 221 miliar. Dari total kerugian tersebut, PT DNR Logistik meraup keuntungan haram lebih dari Rp 108 miliar. Perusahaan logistik ini kemudian mengalirkan dana panas tersebut ke induk perusahaannya melalui mekanisme pembagian dividen.

KPK kini terus mempercepat proses pemberkasan perkara agar dapat segera menyeret para tersangka ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.