Beritahitam.com – TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons langkah tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur , yang melaporkan dugaan praktik politik uang (riswah) dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Lembaga antirasuah tersebut memastikan bahwa tim pengaduan masyarakat akan memverifikasi validitas informasi serta menelaah setiap data dari pihak pelapor. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menilai laporan masyarakat menjadi salah satu pintu masuk yang ampuh bagi lembaganya untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi.
Gus Lilur Klaim Ada Uang Rp180 M Beredar di Muktamar ke-35 NU, Tuduh Nusron Wahid yang Bawa Ia mencontohkan bahwa aduan masyarakat kerap mengawali berbagai peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) secara masif selama ini. Oleh karena itu, KPK menyampaikan apresiasi atas peran serta dan kontribusi masyarakat melalui saluran pengaduan resmi. “Kami memastikan bahwa setiap aduan akan ditindaklanjuti dengan memverifikasi validitas informasi dan data yang disampaikan.
Tim selanjutnya akan menelaah dan menganalisis, apakah laporan aduan termasuk dalam unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau bukan,” ujar Budi kepada awak media di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026). Budi menambahkan, tim KPK juga secara proaktif melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) untuk pengayaan informasi awal. Melalui proses telaah dan pulbaket tersebut, tindak lanjut dari aduan masyarakat nantinya dapat bermuara pada upaya penindakan, pencegahan, pendidikan, atau koordinasi supervisi bersama pemangku kepentingan terkait.
Kerahasiaan Pelapor dan Koordinasi Pengembalian Dana Dalam menangani aduan terkait perhelatan Muktamar ke-35 NU, KPK menerapkan prosedur kerahasiaan yang ketat sesuai ketentuan informasi publik. Laporan aduan masyarakat masuk dalam klasifikasi informasi tertutup atau dikecualikan, sehingga lembaga antirasuah tersebut wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor maupun substansi laporannya. “Untuk menjaga kerahasiaannya, KPK tidak membuka identitas pelapor dan substansi pelaporannya, termasuk dalam mengonfirmasi setiap laporan aduan yang diterima.
Namun sebagai bentuk akuntabilitas, KPK menyampaikan setiap progresnya khusus hanya kepada pihak pelapor,” jelas Budi. Sebelumnya, Gus Lilur mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Senin (12/10/2026) dengan membawa dua agenda utama. Selain melaporkan dugaan praktik suap dan jual beli suara dalam Muktamar ke-35 NU, kiai muda tersebut juga mengoordinasikan rencana pengembalian uang dari sejumlah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang berkaitan dengan praktik riswah.
TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons langkah tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur , yang melaporkan dugaan praktik politik uang (riswah) dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Lembaga antirasuah tersebut memastikan bahwa tim pengaduan masyarakat akan memverifikasi validitas informasi serta menelaah setiap data dari pihak pelapor. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menilai laporan masyarakat menjadi salah satu pintu masuk yang ampuh bagi lembaganya untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi.
Gus Lilur Klaim Ada Uang Rp180 M Beredar di Muktamar ke-35 NU, Tuduh Nusron Wahid yang Bawa Ia mencontohkan bahwa aduan masyarakat kerap mengawali berbagai peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) secara masif selama ini. Oleh karena itu, KPK menyampaikan apresiasi atas peran serta dan kontribusi masyarakat melalui saluran pengaduan resmi. “Kami memastikan bahwa setiap aduan akan ditindaklanjuti dengan memverifikasi validitas informasi dan data yang disampaikan.
Tim selanjutnya akan menelaah dan menganalisis, apakah laporan aduan termasuk dalam unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau bukan,” ujar Budi kepada awak media di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026). Budi menambahkan, tim KPK juga secara proaktif melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) untuk pengayaan informasi awal. Melalui proses telaah dan pulbaket tersebut, tindak lanjut dari aduan masyarakat nantinya dapat bermuara pada upaya penindakan, pencegahan, pendidikan, atau koordinasi supervisi bersama pemangku kepentingan terkait.
Kerahasiaan Pelapor dan Koordinasi Pengembalian Dana Dalam menangani aduan terkait perhelatan Muktamar ke-35 NU, KPK menerapkan prosedur kerahasiaan yang ketat sesuai ketentuan informasi publik. Laporan aduan masyarakat masuk dalam klasifikasi informasi tertutup atau dikecualikan, sehingga lembaga antirasuah tersebut wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor maupun substansi laporannya. “Untuk menjaga kerahasiaannya, KPK tidak membuka identitas pelapor dan substansi pelaporannya, termasuk dalam mengonfirmasi setiap laporan aduan yang diterima.
Namun sebagai bentuk akuntabilitas, KPK menyampaikan setiap progresnya khusus hanya kepada pihak pelapor,” jelas Budi. Sebelumnya, Gus Lilur mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Senin (12/10/2026) dengan membawa dua agenda utama. Selain melaporkan dugaan praktik suap dan jual beli suara dalam Muktamar ke-35 NU, kiai muda tersebut juga mengoordinasikan rencana pengembalian uang dari sejumlah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang berkaitan dengan praktik riswah.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is KPK Tindak Lanjuti Laporan Gus Lilur?
KPK Tindak Lanjuti Laporan Gus Lilur is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does KPK Tindak Lanjuti Laporan Gus Lilur matter?
KPK Tindak Lanjuti Laporan Gus Lilur matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.