Latest Program: Koalisi Masyarakat Sipil Peringatkan Batalyon Teritorial Picu Konflik Agraria
Latest Program menjadi sorotan publik setelah Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) mengeluarkan peringatan tentang potensi konflik agraria akibat pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP). Program ini, yang dirancang sebagai bagian dari reformasi struktur pertahanan nasional, dinilai dapat memicu perampasan lahan warga dan mengancam prinsip demokrasi. Peringatan tersebut disampaikan dalam media briefing yang digelar oleh warga Desa Rancapinang, Jawa Barat, bersama Koalisi Rancapinang untuk Keadilan, Jumat (17/7/2026). Dalam acara yang dihadiri berbagai organisasi seperti Trend Asia, YLBHI, dan Centra Initiative, kritikus menyoroti peran militer dalam isu reforma agraria dan ketahanan pangan.
Perluasan Fungsi Militer dan Konflik Agraria
Latest Program menegaskan bahwa pengembangan BTP mencerminkan kecenderungan remiliterisasi yang mengubah peran militer dari penjaga keamanan negara menjadi pengambil kebijakan sipil. KMS menyebut kebijakan ini bisa memicu ketegangan antara pemerintah dan masyarakat, terutama jika lahan-lahan yang dikuasai secara cepat tidak dilindungi oleh mekanisme hukum yang jelas. Al-Araf, ketua Badan Pengurus Centra Initiative, mengingatkan bahwa kebijakan yang diusulkan Menteri Pertahanan saat ini mengabaikan keseimbangan antara pertahanan dan pembangunan sosial. “Dengan ekspansi BTP, pemerintah semakin mengarahkan sumber daya militer untuk menangani masalah dalam negeri, termasuk pengelolaan lahan agraria,” jelasnya.
“Latest Program yang diusung oleh pemerintahan sekarang dinilai mengganggu kebijakan agraria yang sudah lama diharapkan masyarakat. Kebijakan ini justru memperkuat dominasi militer dalam urusan tanah, yang bisa berujung pada konflik struktural antara pihak-pihak terkait,”
Konflik Agraria: Masalah yang Terus Berlanjut
Pembangunan BTP dianggap sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas kontrol atas sumber daya alam, termasuk lahan pertanian. Koalisi mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi mengancam hak-hak masyarakat adat dan petani, yang selama ini menjadi basis keberlanjutan pertanian nasional. Dalam bingkai sosial ekonomi, alih-alih menyelesaikan masalah kelangkaan pangan, BTP dikritik karena bisa memperburuk ketimpangan distribusi lahan. “Latest Program tidak hanya mengubah struktur militer, tetapi juga mengubah cara pemerintah menangani isu agraria,” tambah Al-Araf.
KMS menyoroti bahwa proses remiliterisasi ini juga mengulangi pola dari era Orde Baru, di mana militer dianggap sebagai alat politik untuk mengamankan kekuasaan. Dengan eksperimen baru ini, pihak-pihak yang berkepentingan, seperti perusahaan pertambangan dan pengusaha, bisa memanfaatkan kekuasaan militer untuk mempercepat perluasan lahan. “Pembangunan BTP dinilai sebagai bentuk terorisme sosial yang berujung pada eksploitasi lahan,” ujarnya.
Peran Militer dalam Ketahanan Pangan
Latest Program juga menyasar kebijakan ketahanan pangan, yang dianggap sebagai salah satu fokus utama pengembangan BTP. Meski tujuannya untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat, praktik ini dipertanyakan karena berpotensi mengabaikan hak-hak pemilik lahan. Al-Araf menekankan bahwa kebijakan ini mengubah fungsi utama militer dari pelindung keamanan menjadi penegak kebijakan pertanian. “Militer seharusnya menjadi garda depan dalam menghadapi ancaman luar negeri, bukan menjadi pengatur lahan dalam negeri,” tambahnya.
Kritikus menilai, dengan Latest Program, pemerintah mencoba menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara yang agak ekstrem. Perluasan peran militer dalam agraria bisa mengakibatkan konflik antara negara dan rakyat, terutama jika proses pengambilan lahan tidak transparan. “Pembangunan BTP harus diiringi dialog terbuka dengan masyarakat, bukan hanya pembangunan yang mengabaikan suara mereka,” jelas Al-Araf.
Tantangan dan Solusi untuk Konflik Agraria
Dalam konteks terkini, Latest Program dikhawatirkan akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Para aktivis menyebut, kebijakan ini memperkuat dominasi para pemain besar dalam pengelolaan sumber daya alam, sementara masyarakat kecil tetap terpinggirkan. “Kita perlu melihat apakah kebijakan BTP benar-benar membantu ketahanan pangan, atau justru memperburuk ketimpangan sosial,” kata salah satu perwakilan dari LBH Jakarta.
Konflik agraria yang dipicu oleh Latest Program juga memicu kekhawatiran tentang keterlibatan militer dalam kebijakan sosial ekonomi. Dengan kekuasaan yang diperluas, militer bisa dianggap sebagai alat untuk menekan pihak-pihak yang menolak proyek-proyek pembangunan. “Kebijakan ini harus diawasi ketat agar tidak menjadi alat represi terhadap kepentingan masyarakat,” tegas Al-Araf. Masyarakat pun menantikan hasil dari diskusi yang sedang berlangsung di DPR untuk menyelesaikan isu ini secara adil.
