Yulius Setiarto Dorong Penyidikan Kecelakaan Kereta Bekasi Timur Menjangkau Seluruh Sistem
Beritahitam.com – Penanganan hukum atas tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur diminta tidak hanya berfokus pada masinis. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, menilai penyidik perlu memeriksa secara menyeluruh rangkaian faktor yang memungkinkan kecelakaan tersebut terjadi.
Polda Metro Jaya telah menetapkan masinis KA Argo Bromo Anggrek berinisial AN sebagai tersangka pada Selasa, 29 September 2026. Namun, Yulius menilai penetapan itu belum menjawab seluruh pertanyaan penting di balik kecelakaan pada 27 April 2026 yang menewaskan 16 orang dan melukai 107 orang lainnya.
Ia meminta Polri mendalami sistem persinyalan, komunikasi antara pihak terkait, penerapan standar operasional prosedur atau SOP, serta keputusan yang diambil di lapangan. Bagi Yulius, posisi masinis tidak dapat dipisahkan dari sistem operasi yang telah dibentuk sebelum kereta dijalankan.
“Masinis bekerja di ujung sebuah sistem. Hal yang dia lihat di jalur, hal yang dia dengar dari pusat kendali, dan prosedur yang tersedia baginya ditentukan sebelum dia duduk di kabin. Maka dari itu, penyidikan seharusnya tidak berhenti pada keputusan di beberapa detik terakhir,” kata Yulius kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).
Persinyalan Menjadi Sorotan
Salah satu aspek yang dinilai perlu diperiksa secara serius adalah pengaturan sinyal di lintasan antara Stasiun Bekasi dan Stasiun Bekasi Timur. Yulius menyoroti hasil akhir investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT yang dirilis pada Senin, 28 September 2026.
KNKT mencatat adanya perubahan tata letak Stasiun Bekasi pada 2021. Setelah perubahan itu, masinis tidak lagi memperoleh sinyal kuning sebagai tahap peringatan. Situasi tersebut membuat perjalanan dari sinyal hijau dapat langsung berhadapan dengan sinyal merah.
Dalam catatan KNKT, kondisi itu tidak terdeteksi sejak proses pengujian desain, pengujian sistem, sampai tahap pengoperasian. Temuan tersebut menjadi penting karena persinyalan merupakan bagian utama dari lapisan keselamatan perjalanan kereta. Sinyal peringatan memberi ruang bagi masinis untuk membaca situasi, mengambil tindakan, dan mengurangi risiko ketika kondisi lintasan berubah.
KNKT juga mencatat bahwa sinyal merah di lokasi baru dapat terlihat dari sekitar 410 meter. Jarak tersebut lebih pendek dari ketentuan jarak pandang minimum 600 meter yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2018.
Data itu berbeda dengan keterangan penyidik yang menyatakan sinyal dapat terlihat dari kisaran satu kilometer. Perbedaan penilaian mengenai jarak pandang ini dinilai perlu dijelaskan secara terbuka agar proses hukum memiliki dasar teknis yang jelas dan dapat diuji.
“Kalau sistem tidak memberi peringatan dini, waktu masinis untuk bereaksi menjadi sangat sempit. Makanya, pertanyaan tentang siapa yang merancang, menguji, sampai menyetujui perubahan persinyalan itu wajib dijawab dalam penyidikan,” ujar Yulius.
Uji Jarak Pandang dan Ahli Independen
Untuk menjernihkan perbedaan tersebut, Yulius mengusulkan pengujian jarak pandang secara langsung pada malam hari di lokasi kejadian. Pengujian itu diharapkan melibatkan ahli independen agar hasilnya dapat menjadi rujukan yang objektif bagi penyidik dan publik.
Pemeriksaan semacam ini tidak hanya berkaitan dengan apakah masinis mampu melihat sinyal, tetapi juga mengenai waktu yang tersedia untuk merespons setelah sinyal teridentifikasi. Dalam operasi kereta, jarak pandang, kecepatan, kondisi pencahayaan, komunikasi pusat kendali, dan prosedur darurat dapat saling memengaruhi.
Karena itu, penyidikan yang menyeluruh perlu menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas rancangan perubahan persinyalan, mekanisme uji kelayakannya, serta proses persetujuan sebelum sistem digunakan. Pemeriksaan juga perlu menjawab apakah terdapat evaluasi berkala setelah perubahan diterapkan pada 2021.
Komunikasi dan SOP Perlu Diuji
Selain persoalan sinyal, Yulius meminta aspek komunikasi dan SOP menjadi bagian penting dari pemeriksaan. Informasi yang diterima masinis dari pusat kendali serta prosedur yang harus ditempuh dalam kondisi tertentu dapat menentukan tindakan di kabin dalam hitungan singkat.
Penelusuran terhadap komunikasi operasional diperlukan untuk membangun gambaran utuh mengenai kondisi sebelum tabrakan. Hal yang relevan mencakup alur penyampaian informasi, pihak yang mengambil keputusan, kejelasan instruksi, serta kesesuaian tindakan dengan prosedur yang berlaku.
Pemeriksaan SOP juga memiliki arti penting untuk mengetahui apakah pedoman operasi telah dirancang agar mampu menghadapi kondisi risiko di lapangan. Jika terdapat kekurangan dalam desain sistem, proses komunikasi, atau prosedur kerja, maka pembenahan tidak dapat berhenti pada pertanggungjawaban satu individu.
Harapan untuk Pengungkapan yang Utuh
Yulius menyatakan tetap menghormati kewenangan penyidik dalam menjalankan proses hukum. Meski demikian, ia menekankan bahwa kecelakaan dengan dampak besar harus diurai hingga ke akar persoalannya, termasuk faktor teknis dan tata kelola yang mungkin berperan.
Pengungkapan yang komprehensif penting bukan semata untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab, melainkan juga untuk mencegah kejadian serupa. Kejelasan mengenai persinyalan, jarak pandang, komunikasi, SOP, dan keputusan operasional akan menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana kecelakaan di Bekasi Timur dapat terjadi.
Bagi keluarga korban, penumpang, pekerja perkeretaapian, dan masyarakat pengguna transportasi rel, proses tersebut diharapkan memberikan jawaban yang utuh. Keselamatan perjalanan kereta bergantung pada kerja berlapis dari manusia, teknologi, prosedur, dan pengawasan. Karena itu, setiap unsur yang terkait perlu diperiksa secara terbuka dan mendalam.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Legislator PDIP Minta Polri Usut Tuntas?
Legislator PDIP Minta Polri Usut Tuntas is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Legislator PDIP Minta Polri Usut Tuntas matter?
Legislator PDIP Minta Polri Usut Tuntas matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.