Istri Kapolsek Dampit Dipanggil KPK dalam Kasus Korupsi CSR BI-OJK
Main Agenda – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Melissa B Darban, istri Kapolsek Dampit AKP Kevin Ibrahim, sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026), dengan fokus pada pelacakan aset dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Proses ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengungkap skema penyalahgunaan dana yang dianggap merugikan keuangan negara.
Penyidikan Melibatkan Pengumpulan Bukti Terkait Aset dan Aliran Dana
Seorang juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa Melissa telah diundang untuk memberikan keterangan. Meski hingga Selasa sore ia belum datang, informasi yang diperoleh dari pelaku dianggap krusial dalam memperjelas alur kasus. “Melissa diduga memiliki data penting mengenai kepemilikan aset oleh tersangka utama, Heri Gunawan, yang saat ini menjadi pusat perhatian penyidik,” jelas Budi. Selain itu, KPK juga mengeksplorasi hubungan antara dana CSR dan rekening pribadi yang diduga digunakan untuk kepentingan kehidupan pribadi.
“Penyidik sedang fokus pada pelacakan aset dan alur dana, termasuk keterlibatan Melissa dalam penyidikan ini,” kata Budi di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Kasus CSR: Tindakan Pemalsuan Tujuan dan Penyalahgunaan Kewenangan
Kasus korupsi CSR ini bermula dari rapat kerja tertutup Komisi XI DPR RI dengan BI dan OJK pada periode 2020–2022. Heri Gunawan dan rekannya, Satori, diduga memanfaatkan posisi untuk mengalihkan dana CSR melalui yayasan yang dipimpinnya. Dari total dana sebesar Rp15,86 miliar, KPK menyoroti bahwa sebagian besar berasal dari BI dan OJK. “Dana CSR dianggap tidak digunakan untuk kegiatan sosial seperti yang semestinya,” ujar Budi, menambahkan bahwa penyidik juga menginvestigasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
Salah satu titik krusial dalam kasus ini adalah bagaimana dana yang seharusnya disalurkan untuk program sosial diubah menjadi keuntungan pribadi. Selama penyidikan, KPK terus memburu bukti-bukti yang terkait dengan proses pengalihan dana tersebut, termasuk peran istri Kapolsek Dampit sebagai saksi.
Proses Penyelidikan dan Tantangan yang Dihadapi
Penyidikan KPK terhadap kasus ini menunjukkan komitmen dalam mengungkap modus korupsi. Heri Gunawan dan Satori diancam hukuman sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tantangan utama terjadi karena beberapa transaksi dilakukan secara tersembunyi, termasuk penggunaan rekening pribadi sebagai alat penyelundupan dana. Melissa, sebagai bagian dari keluarga tersangka, dianggap memiliki wawasan tentang kegiatan finansial tersebut.
Menurut laporan, dana CSR telah dialihkan ke berbagai proyek pribadi seperti pembelian tanah, pembangunan rumah makan, serta pengelolaan usaha minuman. Proses ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan sosial CSR dan penggunaan dana untuk tujuan lain. “KPK terus memperluas investigasi agar semua aset yang terlibat dapat dipulihkan,” tambah Budi.
KPK Menggenjot Penyelidikan untuk Memulihkan Kerugian Negara
Penyidik KPK mengatakan bahwa dana korupsi yang diselidiki terkait CSR BI-OJK berpotensi memberi dampak besar pada keuangan negara. Total kerugian mencapai Rp15,86 miliar, yang terdiri dari Rp6,26 miliar dari BI, Rp7,64 miliar dari OJK, dan Rp1,94 miliar dari institusi lain yang terlibat. “KPK sedang mengumpulkan bukti-bukti yang bisa digunakan untuk memulihkan dana tersebut,” jelas Budi. Proses ini juga mencakup pemetaan alur dana yang mencurigakan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait langsung atau tidak langsung.
Sebagai bagian dari Main Agenda KPK, kasus ini menjadi contoh penting dalam pemberantasan korupsi. Dengan melibatkan istri Kapolsek Dampit, penyidikan menunjukkan bahwa KPK tidak hanya fokus pada pelaku utama, tetapi juga menganalisis dampak kecil maupun besar dari perbuatan korupsi.
Kerangka Hukum dan Upaya Memperkuat Bukti
KPK mengklaim bahwa kasus ini memenuhi dasar hukum yang diperlukan, termasuk Undang-Undang tentang korupsi dan pencucian uang. Selama pemeriksaan, penyidik menggali lebih dalam tentang bagaimana dana CSR dikelola dan disalurkan. “Keterangan dari Melissa bisa menjadi bagian dari bukti yang mendukung tuntutan hukum terhadap tersangka,” kata Budi. Selain itu, KPK juga menginvestigasi penggunaan dana melalui yayasan yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang.
Kasus CSR Menjadi Perhatian Publik dan Masyarakat
Kasus korupsi CSR BI-OJK ini menarik perhatian publik karena melibatkan lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Masyarakat berharap KPK dapat menyelesaikan penyelidikan secara transparan dan efektif. “Main Agenda KPK harus menunjukkan kejelasan dalam setiap tahap penyidikan,” ungkap seorang pengamat korupsi. Proses ini juga menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana publik, termasuk dana CSR yang dianggap sebagai alat kebijakan sosial.
