Saran Mahfud MD untuk Prabowo: Main Agenda Pembenahan Mahkamah Agung
Main Agenda adalah isu utama yang diusulkan oleh Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), sebagai langkah strategis bagi Presiden Prabowo Subianto dalam mengubah sistem hukum Indonesia. Dalam wawancara podcast bersama Refly Harun, Sabtu (6/6/2026), Mahfud mengingatkan bahwa reformasi hukum harus menjadi prioritas utama pemerintahan, terutama dalam membenahi Mahkamah Agung (MA) yang dianggap sebagai pilar keadilan. Saran ini berdasarkan analisis terhadap kelemahan sistem peradilan yang selama ini belum mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Kesiapan Implementasi Pembenahan
Menurut Mahfud, perubahan di MA bisa tercapai jika ada komitmen kuat dari Presiden untuk mempercepat langkah nyata. “Main Agenda reformasi hukum harus jadi fokus utama, karena masyarakat masih menunggu keadilan yang lebih transparan dan efektif,” jelasnya. Ia menyoroti bahwa selama ini, kebijakan reformasi sering diucapkan tanpa disertai tindakan konkrit. “Bahkan sampai sebulan lalu, komitmen Prabowo belum terwujud dalam implementasi,” tambah Mahfud, yang juga mengkritik kebijakan proyeksi kasus korupsi yang lebih banyak terfokus pada investigasi ringan daripada penindasan koruptor besar.
“Jika tujuan reformasi jelas, masyarakat akan mendukung. Tapi jika hanya berupa retorika, maka perubahan tidak akan terjadi,”
kata Mahfud dalam wawancara yang menjadi pusat pembahasan tentang pembangunan kelembagaan hukum.
Kritik terhadap Proses Hukum yang Terkesan Manipulatif
Mahfud MD menyoroti ketidakseimbangan dalam proses hukum, terutama terkait kasus-kasus besar yang menimbulkan kontroversi. Ia menekankan bahwa Mahkamah Agung perlu menjadi benteng terakhir bagi rakyat, bukan alat untuk mempercepat keputusan yang tidak adil. “Main Agenda keadilan harus didasari prinsip, bukan kepentingan politik atau pihak tertentu,” ujar Mahfud, yang mengkritik kemungkinan adanya mafia hukum dalam sistem peradilan Indonesia.
Menurut dia, kasus korupsi yang muncul di level nasional sering kali ditangani dengan cara yang tidak komprehensif. “Banyak korupsi besar yang bisa dituntut, tapi terkesan dikaburkan atau diabaikan,” tegas Mahfud. Kritik ini muncul setelah beberapa penyelidikan terkait kasus besar di lingkungan penegak hukum yang menunjukkan kelemahan sistem hukum saat ini.
Prioritas Reformasi Hukum dalam Pemerintahan Prabowo
Reformasi hukum menjadi elemen kunci dalam mendukung Main Agenda Presiden Prabowo Subianto. Mahfud menekankan bahwa pemerintahan baru perlu memperkuat kelembagaan seperti Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga independen lainnya. “Main Agenda ini bisa mengubah kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh,” jelasnya. Ia menyarankan agar Prabowo mencari strategi untuk mempercepat proses peradilan dan meningkatkan kualitas keputusan hukum.
“Kalau ingin membuktikan komitmen, harus ada tindakan nyata di MA. Bukan hanya berbicara tentang reformasi,”
tambah Mahfud, yang juga mengingatkan bahwa reformasi hukum perlu mencakup revisi terhadap aturan-aturan yang masih memungkinkan korupsi.
Langkah Konkret untuk Perubahan
Mahfud MD menyarankan sejumlah langkah konkret agar MA bisa menjadi lebih efektif dalam menjalankan Main Agenda reformasi hukum. Antara lain, ia menekankan perlunya pemilihan hakim yang lebih independen, serta penghapusan kebijakan yang memicu diskriminasi dalam proses penuntutan. “Main Agenda ini bisa terwujud jika ada kebijakan yang jelas dan terukur,” ujarnya. Ia juga mengkritik kinerja MA dalam menangani kasus-kasus korupsi yang menimbulkan kemacetan dalam sistem peradilan.
Menurut Mahfud, pemerintahan Prabowo perlu memastikan bahwa MA tidak hanya menjadi benteng bagi keadilan, tetapi juga menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pengadilan. “Main Agenda reformasi hukum harus disertai dengan mekanisme yang menjamin transparansi dan akuntabilitas,” katanya. Kebijakan ini, menurutnya, bisa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Kesiapan Masyarakat Menerima Perubahan
Menurut Mahfud, masyarakat Indonesia saat ini masih menunggu transformasi di sektor hukum. “Main Agenda reformasi hukum tidak hanya menjadi harapan, tetapi juga kebutuhan yang mendesak,” katanya. Ia menyoroti bahwa kinerja MA yang saat ini dinilai berada di bawah angka 6 dalam skala penilaian, menunjukkan perlunya perubahan yang lebih tajam. “Kita harus mengubah cara berpikir dan tindakan dalam mengurus kasus hukum,” tegas Mahfud.
Dengan memperkuat Mahkamah Agung sebagai salah satu Main Agenda pemerintahan, Presiden Prabowo bisa membangun kepercayaan publik terhadap keadilan. Selain itu, Mahfud menekankan bahwa reformasi hukum harus diikuti oleh reformasi sistem politik agar hasilnya bisa diimplementasikan secara maksimal. “Main Agenda ini bisa menjadi jalan untuk menyelaraskan keadilan dengan kebijakan yang ada,” pungkasnya.
