Pengakuan BEM FH UBK Terima Uang dari Polisi Dibahas Guntur Romli
Pertemuan dan Pengakuan Awal
Meeting Results – Guntur Romli, juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), memberikan tanggapan terhadap pengakuan yang dilontarkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin. Dalam pertemuan yang terjadi di Istana Wakil Presiden, Senin (15/6/2026), Abdimaludin menyatakan bahwa anggota polisi bernama Aan memberikan uang sebesar Rp 20 juta kepada para mahasiswa sebagai bentuk suap. Uang tersebut, menurut pengakuan Abdimaludin, digunakan untuk memindahkan titik aksi dari Istana Wakil Presiden ke lokasi lain. Meeting Results ini menimbulkan polemik karena dinilai menggambarkan kesepahaman antara pihak kepolisian dan mahasiswa dalam mengatur kegiatan politik.
“Bapak Wapres mencatat setiap poin yang diungkapkan dalam buku catatan dan akan menyampaikannya kepada Presiden Prabowo,” ujar Abdimaludin dalam meeting results tersebut. Ucapan ini memperjelas bahwa pertemuan dengan Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar dialog, tapi juga menjadi alat untuk mendiskusikan strategi aksi politik yang berpotensi disensor.
Detil Suap dan Konteksnya
Dalam meeting results yang berlangsung, Abdimaludin dan rekan-rekannya diduga menerima uang dari pihak kepolisian. Menurut pengakuan, uang itu diberikan oleh Aan, seorang anggota polisi yang identitas lengkapnya belum diketahui. Dalam video yang beredar luas, Abdimaludin menjelaskan bahwa penerimaan uang tersebut bertujuan agar mahasiswa tidak menggelar aksi di area Istana Wakil Presiden. “Kita tetap turun aksi, tapi lokasinya digeser agar tidak terlalu provokatif,” tambah Abdimaludin.
“Uang itu dikasih sama mereka pihak kepolisian, untuk tidak turun aksi di Istana, akan tetapi, kita tetap turun,” jelas Abdimaludin. “Pihak kepolisian, Bang Aan namanya dari pihak kepolisian, kurang tahu nama lengkapnya,” tambahnya.
Berikutnya, meeting results ini menjadi sorotan publik karena mengungkapkan adanya kompromi antara mahasiswa dan kepolisian. Fakta bahwa suap diberikan sebelum atau setelah pertemuan dengan Gibran masih menjadi pertanyaan. Namun, pengakuan Abdimaludin memberi gambaran bahwa ada intervensi dari pihak berwenang untuk mengarahkan pergerakan politik mahasiswa. Hal ini memicu kecurigaan bahwa kepolisian berperan aktif dalam mengendalikan protes mahasiswa.
Reaksi Guntur Romli dan Tantangan Politik
Guntur Romli menyampaikan kekecewaannya terhadap perwakilan BEM yang diduga menerima suap. “Menyedihkan, padahal saya sempat memuji mereka yang katanya menolak tawaran makan malam dari Gibran. Tapi ternyata ada pemberian lain yang lebih menggiurkan daripada makan malam,” ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com dari kantor redaksi Solo, Jawa Tengah, Selasa (22/6/2026). Meeting Results ini juga menggambarkan bagaimana mahasiswa dianggap sebagai alat politik, bukan hanya pelaku kritik.
“Penegak hukum harus bertindak, itu pelanggaran,” tambah Guntur. Ia menekankan bahwa tindakan menerima suap dari polisi bisa mengurangi kredibilitas mahasiswa sebagai pihak yang konsisten menuntut reformasi.
Proses Investigasi dan Perkembangan
Sejumlah penyelidik sedang mengejar meeting results yang dianggap mengandung konflik kepentingan. Polisi dan lembaga pemantau suap berupaya memverifikasi apakah transaksi uang tersebut memang terjadi, serta mengungkap apakah Gibran terlibat langsung dalam proses itu. Sementara itu, meeting results di Istana Wakil Presiden menjadi bukti bahwa pihak kepolisian memperkuat hubungan dengan kelompok mahasiswa yang didukung oleh kandidat tertentu.
“Kita harus mengetahui apakah meeting results ini dilakukan atas inisiatif mahasiswa atau dibujuk oleh pihak berwenang,” kata seorang sumber internal dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang enggan disebutkan nama lengkapnya.
Konteks Lebih Luas dan Dampak Sosial
Meeting Results yang berlangsung di Istana Wakil Presiden tidak hanya mengejutkan Guntur Romli, tetapi juga mengubah perspektif publik terhadap keberadaan BEM FH UBK. Sebelumnya, BEM tersebut dianggap sebagai penggerak progresif, namun pengakuan suap membawa mereka ke dalam konteks yang lebih kompleks. Adapun, penerimaan uang dari polisi bisa dianggap sebagai tindakan kecil untuk menghindari tekanan selama aksi protes.
“Ini menggambarkan bagaimana kekuasaan bisa membujuk generasi muda untuk mengambil keputusan yang berpotensi mengkhianati prinsip kritis mereka,” kata aktivis kampus lain yang turut mengkritik meeting results ini.
Langkah Selanjutnya dalam Penegakan Hukum
Setelah meeting results terungkap, berbagai lembaga akan memperkuat investigasi. PDI-P meminta pihak kepolisian untuk memeriksa transaksi uang tersebut secara transparan. Sementara itu, BEM FH UBK berupaya menjelaskan bahwa suap hanya bentuk kompromi sementara untuk menghindari gangguan dari pihak berwenang. Guntur Romli juga menyarankan bahwa meeting results ini menjadi bahan untuk mengevaluasi kinerja lembaga kepolisian dalam menjaga keseimbangan antara tugas penegakan hukum dan intervensi politik.
