Prabowo Usulkan New Policy Korupsi untuk Tegakkan Kehendak Rakyat
New Policy – Dalam pidato sebagai bagian dari New Policy korupsi, Presiden RI Prabowo Subianto kembali mengingatkan aparatur negara agar memperbaiki diri dan memastikan pemerintahan bersih. Ia menekankan bahwa New Policy ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah korupsi yang telah menghambat kemajuan bangsa. “Pemerintahan yang jujur dan transparan adalah kunci untuk mempercepat kemakmuran rakyat,” ujarnya saat menghadiri acara peresmian lima bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).
Pesan Kepada Aparatur Negara
Prabowo menyoroti pentingnya introspeksi diri bagi seluruh pejabat negara, baik sipil maupun militer, dalam menerapkan New Policy. “Jangan pernah lupa bahwa jabatan dan fasilitas Anda berasal dari rakyat,” tegasnya. Ia menegaskan bahwa New Policy ini tidak hanya sekadar kebijakan formal, tetapi juga prinsip yang harus dihayati oleh setiap pihak. “Birokrat harus mawas diri. Jangan sampai menentang keinginan rakyat,” tambahnya.
“Korupsi adalah musuh terbesar kepercayaan masyarakat. New Policy ini adalah jalan untuk memutus sikap koruptif,” ujar Prabowo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kejanggalan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Febrie, mantan anggota KPK. Temuan harta mencapai ratusan miliar rupiah menjadi sorotan. Prabowo mengingatkan bahwa New Policy ini memerlukan kerja sama erat dengan lembaga anti-korupsi untuk memastikan transparansi. “KPK harus menjadi garda depan New Policy, karena mereka adalah jembatan antara keinginan rakyat dan tindakan nyata,” katanya.
Implementasi New Policy dalam Pemerintahan
Dalam New Policy, Prabowo menekankan bahwa kepala daerah harus memimpin dengan akal sehat. “Gunakan kebijakan yang akal sehat. Hindari niat menjadi kaya di atas penderitaan rakyat kecil,” lanjutnya. Ia menggarisbawahi bahwa kebijakan anti-korupsi harus menjadi prioritas nasional. “New Policy ini tidak hanya tentang larangan, tetapi juga tentang penguatan pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan,” jelas Prabowo.
“Kita semua harus introspeksi diri. New Policy ini adalah penjelasan bahwa birokrasi harus berubah. Rakyat menuntut perubahan yang nyata,” pungkasnya.
Prabowo juga menyinggung upaya Polda Metro Jakarta Raya dalam menangani tiga kasus korupsi besar yang sedang diusut. Komjen Asep, salah satu tokoh yang terlibat, dijaga ketat oleh Brimob bersenjata. Menurut Prabowo, New Policy ini menjadi penjelasan bahwa pemerintahan harus bersih dari praktik penyimpangan. “Dengan New Policy, kita memastikan bahwa kebijakan anti-korupsi tidak hanya diucapkan, tetapi juga dijalankan,” tegasnya.
Prabowo menambahkan bahwa New Policy ini dirancang untuk mendorong kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. “Setiap kebijakan harus dilengkapi dengan akuntabilitas dan keadilan. New Policy adalah komitmen untuk mencapai tujuan tersebut,” jelasnya. Ia juga mengajak seluruh aparatur negara untuk terus berupaya memperbaiki diri. “Jangan lupa, New Policy ini adalah bentuk respons terhadap kehendak rakyat yang ingin pemerintahan yang lebih baik,” katanya.
Para pengamat mengapresiasi langkah Prabowo dalam mengusulkan New Policy korupsi. Menurut mereka, ini menunjukkan bahwa kebijakan anti-korupsi tidak lagi sekadar slogan, tetapi menjadi pedoman nyata. “New Policy ini menawarkan pendekatan lebih komprehensif, terutama dalam mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam pengawasan,” kata seorang pakar pemerintahan. Prabowo juga berharap New Policy ini dapat menjadi referensi bagi pemerintahan masa depan untuk membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
