Siniar Jurnalistik Desak Pemerintah Perjuangkan Hak Ekonomi Podcaster dalam UU Hak Cipta yang Baru
Di Jakarta, pada tanggal 18 Agustus 2026, sebelas pembuat konten podcast jurnalistik secara bersama-sama menandatangani komunike yang menuntut agar hak
Table of Contents
Sebelas Podcaster Jurnalistik Teken Komunike: Hak Ekonomi Harus Masuk Revisi UU Hak Cipta
Beritahitam.com – Di Jakarta, pada tanggal 18 Agustus 2026, sebelas pembuat konten podcast jurnalistik secara bersama-sama menandatangani komunike yang menuntut agar hak ekonomi mereka diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang disusun. Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Podcast Akbar Faizal Uncensored dan dihadiri pula oleh perwakilan pemerintah serta Dewan Pers.
Permasalahan: Konten Siniar Dieksploitasi Tanpa Royalti
Selama bertahun-tahun, karya-karya podcast bermutu tinggi diambil secara bebas oleh berbagai platform distribusi digital—termasuk Google dan YouTube—sebagai bahan mentah untuk disiarkan ulang. Para kreator tidak menerima royalti atas penggunaan tersebut. Satu-satunya pemasukan yang mereka peroleh berasal dari adsense, jumlahnya sangat kecil, dan mekanisme perhitungannya sepenuhnya dikendalikan oleh pihak aplikator.
Dahlan Dahi, anggota Dewan Pers, menyoroti fakta bahwa platform digital saat ini menguasai sekitar 80 persen total pendapatan iklan di Indonesia. Di sisi lain, platform tersebut tidak memproduksi konten apa pun; mereka sekadar menayangkan materi milik media arus utama maupun kreator independen. Kondisi ini, menurutnya, menggerus ruang hidup pers berkualitas.
“Kalau hal ini dibiarkan maka tak ada masa depan bagi pers berkualitas,” kata Dahlan.
Posisi Pemerintah: Mendukung Pemenuhan Hak Ekonomi
Agung Darmasasongko, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum RI, hadir dalam pertemuan tersebut dan menyatakan dukungan pemerintah terhadap pemenuhan hak ekonomi bagi kreator konten siniar. Ia menegaskan bahwa media massa, termasuk podcast jurnalistik, berhak atas pembagian manfaat yang jelas—bukan sekadar bagi hasil iklan semata.
Darmasasongko menjelaskan bahwa perambah, aplikator, dan agregator telah memanfaatkan konten podcast untuk meraup pendapatan iklan yang tinggi, namun tidak membagikan hak siar kepada pemilik konten. Yang diberikan kepada kreator hanyalah potongan adsense, jauh di bawah nilai ekonomi sebenarnya.
Dahlan Dahi: Royalti sebagai Jalan Tengah
Dahlan Dahi menekankan urgensi kehadiran negara sebelum produk jurnalisme bermutu punah secara perlahan. Ia menolak opsi pendanaan negara langsung karena akan mengorbankan independensi pers.
“Kita ada masalah besar tentang bagaimana membiayai jurnalisme. Kalau mereka harus dibiayai negara maka independensi akan tinggal kenangan. Royalti adalah cara yang adil,” tegasnya.
Komunike yang ditandatangani oleh sebelas podcaster tersebut menjadi landasan tuntutan agar revisi UU Hak Cipta secara eksplisit mengatur mekanisme royalti bagi konten jurnalistik yang disiarkan melalui platform digital, sehingga kreator memperoleh manfaat ekonomi yang proporsional atas karya mereka.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Siniar Jurnalistik Desak Pemerintah Perjuangkan Hak Ekonomi?
Siniar Jurnalistik Desak Pemerintah Perjuangkan Hak Ekonomi is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Siniar Jurnalistik Desak Pemerintah Perjuangkan Hak Ekonomi matter?
Siniar Jurnalistik Desak Pemerintah Perjuangkan Hak Ekonomi matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.
