DPR Minta Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi MBG dalam Special Plan
Special Plan – Jakarta – Anggota DPR RI dari Komisi III, Soedeson Tandra, menekankan perlunya penyelidikan menyeluruh terhadap kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap sebagai proyek utama Presiden Prabowo Subianto. Dalam wawancara dengan Tribunnews.com, Soedeson meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memastikan semua aspek transaksi dan penggunaan dana dalam MBG diperiksa secara rinci, agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi.
Pelaksanaan MBG dan Keterlibatan Tersangka
Program MBG, yang diusung dalam Special Plan, seharusnya menjembatani kebutuhan gizi anak-anak di daerah terpencil. Namun, berdasarkan penyelidikan Kejagung, sejumlah SPPG (Sumber Pangan Pendamping Gizi) ditunjuk karena hubungan dinasional dengan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), meski tidak seluruhnya memenuhi syarat sebagai mitra. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, bersama rekan-rekannya, telah ditetapkan sebagai tersangka, yang memicu kecaman dari kalangan DPR.
“Special Plan adalah prioritas nasional, sehingga setiap penyalahgunaan dana dalam MBG harus diusut sampai ke akar. Kita tidak boleh membiarkan proyek ini dipakai untuk korupsi,” tegas Soedeson saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (3/6/2026).
KPK Terlibat dalam Penyelidikan dan Penyidikan
Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Dadan Hindayana dan dua rekan lainnya sebagai tersangka. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa MBG diharapkan mampu mendorong kesejahteraan anak-anak dan mengurangi kesenjangan pendidikan. Namun, dalam praktiknya, dana dialokasikan tidak tepat sasaran, dengan indikasi adanya manipulasi dalam pemilihan mitra.
Dadan, yang kini ditahan oleh KPK, dituduh memanipulasi proses pengelolaan MBG untuk keuntungan pribadi. Pelaku juga melibatkan Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya dalam skema korupsi tersebut. Penetapan tersangka ini memicu reaksi dari Presiden Prabowo Subianto, yang menilai kasus ini mengguncang kredibilitas program Special Plan.
Langkah Tindak Lanjut untuk Memastikan Transparansi
Soedeson Tandra mengingatkan bahwa program nasional seperti MBG memerlukan pengawasan ketat dari berbagai pihak. Ia menekankan pentingnya Kejagung melakukan investigasi yang tidak hanya melibatkan pihak BGN, tetapi juga seluruh jajaran penyelenggara program tersebut. “Special Plan memiliki dampak besar bagi kehidupan rakyat, jadi kita harus bersikap tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam penyimpangan,” tambahnya.
Di sisi lain, KPK menyatakan bahwa kasus korupsi MBG akan menjadi fokus utama dalam penyelidikan lanjutan. Lembaga antikorupsi ini juga mengingatkan bahwa program Special Plan perlu memiliki sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel, agar tidak terulangnya kecurangan serupa di masa depan.
Koreksi dan Upaya Memulihkan Kepercayaan Publik
Dalam rangka memperbaiki reputasi program MBG, Kejagung berkomitmen untuk mengungkap semua fakta terkait pengelolaan dana. Soedeson Tandra menyarankan adanya audit eksternal untuk memastikan proses distribusi bantuan tidak bocor. “Special Plan harus menjadi contoh keberhasilan, bukan hanya program yang diberi nama baik tetapi juga dikelola secara benar,” ujarnya.
KPK juga berencana memperkuat kerja sama dengan DPR dalam mengawasi pelaksanaan MBG. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya kejelasan dalam proses pemberian bantuan, termasuk peran lembaga yayasan yang menjadi mitra. Anggota DPR menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah ini, sebagai upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program nasional.
Kasus korupsi MBG di bawah Special Plan menunjukkan bahwa sistem pengawasan harus ditingkatkan. Anggota DPR mengingatkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada transparansi dan keakuratan dalam penggunaan dana. Dengan penyelidikan yang menyeluruh, harapan besar akan terwujud untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik.
