Pengamat Usulkan Special Plan BLT Sementara untuk Atasi Kenaikan Harga BBM
Special Plan kebijakan sosial kembali menjadi sorotan setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Sejumlah pengamat, seperti Dr. Firre An Suprapto dari Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) dan Fisipol Universitas Negeri Surabaya, mengusulkan penerapan Special Plan yang menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya mengurangi beban ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar. Program ini diharapkan bisa menjadi solusi sementara hingga dampak inflasi dari kenaikan BBM teratasi.
Kenaikan BBM Non Subsidi Berdampak pada Kelompok Rentan
Kenaikan harga BBM non subsidi mulai berlaku 10 Juni 2026, dengan Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter ke Rp16.250 per liter. Kenaikan ini meningkatkan tekanan pada anggaran rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan pendapatan di bawah Rp150 ribu per bulan. Menurut Firre, kenaikan harga BBM saat ini menyebabkan kenaikan biaya hidup yang signifikan, sehingga pemerintah perlu memperkuat bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
Special Plan dalam konteks ini mengacu pada kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) sementara yang dirancang untuk menangkal dampak kenaikan BBM. Firre menyoroti bahwa angka Rp150 ribu per bulan menjadi referensi utama dalam menentukan besaran bantuan, mengingat rata-rata pengeluaran masyarakat miskin di era Jokowi mengalami peningkatan drastis. Dengan pendekatan yang konsisten, Special Plan bisa menjadi alat untuk menstabilkan perekonomian dan mencegah risiko ketimpangan sosial.
Program BLT BBM 2022 sebagai Contoh Sukses
Dalam periode 2022, Special Plan BLT sementara berjalan efektif ketika kenaikan harga Pertalite, Solar subsidi, dan Pertamax memicu keluhan masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp150.000 per bulan selama empat bulan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan anggaran total mencapai Rp12,4 triliun. Program ini berhasil mengurangi beban ekonomi dan menciptakan narasi keadilan fiskal yang kuat.
Special Plan yang diusulkan kembali oleh pengamat saat ini bertujuan memperkuat program tersebut dengan adaptasi terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Firre menekankan pentingnya menggunakan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan basis data sosial-ekonomi nasional yang telah diperbarui untuk memastikan BLT sementara mencapai kelompok yang paling terdampak. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.
Strategi Pendistribusian Bantuan untuk Efisiensi
Menurut rekomendasi Firre, pendistribusian BLT sementara dalam Special Plan perlu diprioritaskan pada desil 1–4, yaitu kelompok dengan pendapatan terendah. Pada masa Jokowi, kebijakan ini diimplementasikan dengan anggaran Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah (BSU). Selain itu, pemerintah daerah diarahkan untuk mengalokasikan 2 persen dari dana transfer umum, senilai Rp2,17 triliun, untuk bantuan transportasi dan nelayan.
Special Plan ini juga dapat menjadi bentuk penguatan kembali kebijakan sosial yang diusulkan Jokowi. Dengan menerapkan pendekatan yang serupa, pemerintahan Prabowo bisa menjamin stabilitas ekonomi masyarakat dan menunjukkan komitmen terhadap keadilan fiskal. Selain itu, program ini berpotensi menjadi langkah strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Pendapat Masyarakat tentang Kebutuhan Special Plan
Keluhan masyarakat terhadap kenaikan BBM non subsidi terus memuncak, dengan banyak warga mengeluhkan kenaikan biaya hidup yang melampaui kemampuan finansial mereka. Banyak penduduk kota kecil dan desa menyebutkan bahwa harga bahan bakar memakan 30-40 persen dari pengeluaran bulanan. Dengan penerapan Special Plan, pemerintah bisa mengalihkan beban ini ke pihak lain, seperti melalui subsidi atau program penyesuaian harga.
Firre juga menyoroti bahwa Special Plan perlu diintegrasikan dengan kebijakan lain, seperti subsidi energi atau penyesuaian gaji minimum. Kombinasi ini bisa membentuk strategi komprehensif yang meminimalkan dampak kenaikan BBM. “Program BLT sementara adalah bagian dari upaya untuk menjaga daya beli rakyat,” tambah Firre, mengingat bahwa harga BBM kini mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Analisis Dampak dan Tanggung Jawab Pemerintah
Kenaikan harga BBM non subsidi bukan hanya masalah harga bahan bakar, tetapi juga terkait kebijakan fiskal yang lebih luas. Special Plan diusulkan sebagai respons cepat terhadap inflasi yang berdampak pada masyarakat rentan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan subsidi dengan efisiensi anggaran, agar bantuan sosial bisa berkelanjutan tanpa membebani pendapatan negara.
Pendekatan Special Plan juga berdampak pada kebijakan daerah. Daerah-daerah yang kaya dapat memberikan kontribusi lebih besar untuk program BLT sementara, sementara daerah dengan pendapatan rendah bisa memperoleh bantuan tambahan. Dengan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah, Special Plan diharapkan bisa berjalan secara optimal dan mencakup lebih banyak keluarga yang membutuhkan.
