Visit Agenda: KPK Bedah Skema Suap 5 Persen Bupati Muara Enim
Visit Agenda – TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar pemeriksaan terhadap dua tokoh perusahaan swasta terkait proyek pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari investigasi terhadap dugaan penyimpangan anggaran yang terungkap melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). KPK menyoroti peran perusahaan-perusahaan tersebut dalam pengalihan dana korupsi dan memastikan transparansi dalam proses pemeriksaan terkait Visit Agenda.
Dalam Visit Agenda kali ini, penyidik KPK fokus pada pengungkapan mekanisme suap yang diduga digunakan Bupati Muara Enim, Edison, untuk menyembunyikan penyimpangan anggaran selama masa jabatannya. Terduga ada skema terstruktur di mana sebagian dana proyek disetorkan kepada pihak tertentu untuk memperoleh kesepakatan dengan oknum auditor BPK. KPK mengungkap bahwa 5 persen dari total anggaran telah dialirkan ke Bupati Edison secara pribadi, dengan peran PT MSA dan PT HIT sebagai mitra yang membantu proses tersebut.
Proses Pemeriksaan dan Rekam Jejak Suap
Kasus ini berkembang setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada awal Juni 2026. Dalam Visit Agenda, penyidik menggali lebih dalam kegiatan perusahaan swasta yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Direktur PT HIT Internasional, Harijanto Langgeng, dan Komisaris PT Milenium Solusi Abadi (MSA), Daniel Braindnata S., kembali diperiksa untuk memperjelas peran mereka dalam pengalihan dana suap. KPK menyatakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan secara teratur untuk memastikan tidak ada celah dalam sistem pengadaan barang jasa.
“Proses Visit Agenda kami lakukan untuk mengungkap alur dana suap secara rapi. Kedua saksi tersebut memberikan informasi penting terkait penyimpangan dalam proyek smart board,” terang Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan pers.
Penyidikan KPK mengungkap bahwa dana suap dikumpulkan melalui Sekretaris Disdikbud, Abi Nurwardani, yang bertindak sebagai perantara antara pihak kontraktor dan oknum auditor BPK. Dana tersebut digunakan untuk memastikan laporan audit tetap bersih, sehingga memperkuat pemerintah daerah dalam menyembunyikan keuntungan pribadi. Pemenuhan jatah 5 persen kepada Bupati Edison diduga terjadi melalui pembukaan rekening atas nama orang lain (nominee) sebagai bentuk penghindaran pelacakan hukum.
Ekspansi Investgasi dan Keterlibatan Banyak Pihak
Di samping pemeriksaan terhadap perusahaan, KPK juga mengejar pihak-pihak lain yang terlibat dalam skema korupsi. Hingga saat ini, sejumlah aktor utama, seperti Kepala Dinas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan bendahara, telah menjadi tersangka dalam Visit Agenda ini. KPK memastikan bahwa investigasi tidak hanya fokus pada Bupati Edison, tetapi juga melibatkan seluruh jaringan suap yang terstruktur dalam proyek pendidikan tersebut.
Penyidik KPK menegaskan bahwa Visit Agenda mereka bertujuan untuk menelusuri seluruh alur dana korupsi, termasuk bagaimana dana suap dialirkan ke berbagai oknum birokrat dan pihak swasta. Proses pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tindakan anti-korupsi di Kabupaten Muara Enim, yang sebelumnya telah ditemukan penyimpangan anggaran mencapai ratusan juta rupiah. KPK berharap investigasi ini bisa memperjelas peran setiap pihak dalam Visit Agenda yang sedang berlangsung.
Terlepas dari proses pemeriksaan, masyarakat Muara Enim menyoroti Visit Agenda KPK sebagai langkah penting dalam memperbaiki sistem pengadaan barang jasa. Banyak warga menyatakan bahwa proyek smart board yang dianggarkan dengan dana besar seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk keuntungan pribadi. KPK berkomitmen untuk mempublikasikan hasil Visit Agenda secara transparan, agar masyarakat dapat memahami seluruh fakta penyimpangan anggaran.
