What Happened During: Emrus Kritik Teddy Bandingkan Kunjungan Luar Negeri SBY dan Prabowo Saat Jawab Dino Patti Djalal
What Happened During menjadi topik utama dalam diskusi politik akhir pekan lalu, ketika pengamat kebijakan Emrus Sihombing menyoroti kritik terhadap perbandingan kunjungan luar negeri yang dilakukan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kritik ini muncul dalam wawancara Teddy di akun Instagram @sekretariat.kabinet, di mana ia membandingkan jumlah delegasi saat Presiden SBY melakukan kunjungan ke Portugal, Amerika Serikat, dan Jepang pada 2014 dengan rombongan Prabowo ke Australia pada 2025. Emrus menilai perbandingan tersebut tidak tepat dan justru memicu pertanyaan tentang efisiensi serta tujuan dari kebijakan pengurangan anggota rombongan.
Pembobotan Perbandingan Kunjungan Luar Negeri
Pada video yang diunggah, Teddy memaparkan data bahwa rombongan SBY pada 2014 mencakup sekitar 120 orang, termasuk Dino Patti Djalal sebagai anggota. Ia menyebutkan bahwa jumlah peserta kunjungan Prabowo di Australia 2025 berada di bawah 60 orang, dengan anggapan bahwa ini menunjukkan peningkatan efisiensi. Emrus, dalam kritiknya, menekankan bahwa perbandingan ini mengabaikan konteks historis dan kebutuhan spesifik setiap periode pemerintahan. Menurutnya, penggunaan angka rombongan sebagai indikator kebijakan luar negeri tidak cukup untuk menilai kinerja presiden.
Dino Patti Djalal, yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di pemerintahan SBY, turut memberikan tanggapan terhadap perbandingan Teddy. Dino mengkritik cara perbandingan dilakukan, menyebut bahwa data kunjungan luar negeri seringkali dipakai untuk menjustifikasi kebijakan tanpa menggali lebih dalam. “Bukan hanya jumlah orang yang penting, tapi hasil yang dicapai dari setiap perjalanan,” tegas Dino. Emrus menyetujui pandangan ini, menambahkan bahwa masyarakat lebih tertarik pada dampak konkret kunjungan tersebut, seperti kerja sama diplomatik, kesepakatan ekonomi, atau peningkatan kemasyarakatan.
Kritik Terhadap Pola Komunikasi Pemerintah
Emrus juga menyoroti pola komunikasi pemerintah saat merespons isu kunjungan luar negeri. Menurutnya, langkah Teddy membandingkan jumlah anggota rombongan justru mengalihkan fokus publik dari keberhasilan politik ke aspek teknis. “Pembicaraan tentang jumlah rombongan mengabaikan makna politik dan kebijakan yang sebenarnya menjadi pusat perhatian,” jelas Emrus. Ia menilai bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan yang lebih transparan dan jelas tentang alasan pengurangan jumlah delegasi, serta bukti yang dapat diukur tentang efektivitas kebijakan tersebut.
Kritik ini terutama diarahkan kepada presiden yang dituduh tidak menjelaskan latar belakang kebijakan luar negeri secara rinci. Emrus menekankan bahwa perubahan jumlah peserta kunjungan harus dihubungkan dengan indikator keberhasilan yang spesifik, seperti target yang ingin dicapai, strategi diplomasi, atau ketersediaan anggaran. “Jika jumlah rombongan dikurangi, maka manfaat yang diharapkan juga harus lebih jelas. Kalau tidak, ini hanya sekadar angka yang dibuat-buat,” tambahnya. Ia juga menyinggung perbedaan konteks ekonomi dan politik di setiap masa pemerintahan sebagai alasan mengapa jumlah delegasi bisa berbeda.
Menurut Emrus, kritik terhadap kunjungan luar negeri bukanlah hal baru, tetapi cara penyampaiannya perlu lebih akurat. Ia mencontohkan bahwa pemerintahan SBY mungkin memiliki kebutuhan untuk melibatkan banyak anggota dalam delegasi karena adanya kerja sama dengan lembaga strategis, sementara pemerintahan Prabowo mungkin fokus pada efisiensi. Namun, justru hal ini dipakai sebagai alasan untuk membandingkan kedua periode secara serampangan. “Itu bukan soal lebih sedikit atau lebih banyak, tapi apakah alasan pengurangan itu jelas dan relevan,” imbuh Emrus, menyoroti kebutuhan penjelasan yang transparan dalam menghadapi kritik publik.
Di sisi lain, Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pengurangan jumlah rombongan adalah langkah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Namun, Emrus menilai bahwa penjelasan ini kurang mendalam dan justru menimbulkan pertanyaan lebih banyak. “Apakah dengan 60 orang, hasil yang diharapkan bisa dicapai? Jelaskan dengan data dan bukti yang nyata,” tegas Emrus. Ia berharap pemerintah bisa memperjelas tujuan dan manfaat dari kebijakan ini, agar masyarakat tidak hanya menilai berdasarkan angka, tetapi juga konteks dan hasil yang nyata.
